Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DPR telah mengesahkan revisi Undang-undang TNI yang memicu kekhawatiran aktivis HAM akan masa depan Indonesia. Revisi UU TNI ini dianggap dapat membawa Indonesia kembali di bawah kepemimpinan militer, seperti masa Orde Baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bagaimana sebenarnya negara yang berada di bawah kepemimpinan militer? Berikut, delapan negara yang kini diperintah oleh junta militer:
Mali
Mali jatuh ke dalam kekuasaan militer setelah dua kudeta dalam waktu sembilan bulan (Agustus 2020 dan Mei 2021) yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goïta. Kudeta ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap korupsi, ketidakmampuan mengatasi pemberontakan jihadis, dan masalah ekonomi yang berkepanjangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mali sangat bergantung pada bantuan luar negeri yang kini terhambat akibat sanksi internasional, dengan porsi besar belanja negara dialokasikan untuk sektor keamanan dan pertahanan, meninggalkan sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan dalam kondisi kekurangan dana.
Myanmar
Kudeta militer Myanmar pada Februari 2021 yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintah demokratis terpilih Aung San Suu Kyi, dengan dalih adanya kecurangan pemilu meski tanpa bukti yang kuat.
Myanmar di bawah junta militer didominasi oleh belanja militer yang sangat besar, didanai oleh penguasaan sumber daya alam seperti batu giok, kayu, dan gas alam, sementara anggaran untuk layanan publik esensial terus menurun drastis.
Chad
Chad adalah salah satu negara paling tidak stabil di dunia, dan memiliki sejarah dipimpin oleh kediktatoran militer. Pada 1987, Presiden Hissène Habré, yang diyakini didukung oleh Amerika Serikat, digulingkan dalam sebuah kudeta oleh Jenderal Idriss Déby. Jenderal tersebut kemudian menjalankan negara ini selama 30 tahun antara 1991 dan 2021 dengan mengamankan kemenangan pemilu yang diduga curang selama masa pemerintahannya.
Déby dibunuh oleh pemberontak Chad pada 2021. Setelah itu putranya, Jenderal Mahamat Idriss Déby, seorang perwira militer bintang empat yang sedang bertugas, memimpin negara sebagai kepala pemerintahan transisi Chad.
Chad sangat bergantung pada pendapatan minyak yang mendominasi ekspor negara, dengan alokasi besar untuk militer dan keamanan, mengakibatkan defisit anggaran yang signifikan dan ketergantungan tinggi pada bantuan internasional.
Guinea
Guinea jatuh ke tangan militer melalui kudeta September 2021 yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya, menggulingkan Presiden Alpha Condé yang kontroversial setelah mengubah konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya.
Guinea di bawah junta mengalokasikan dana signifikan untuk militer dan keamanan, dengan sumber utama pendapatan adalah ekspor bauksit dan mineral lainnya. Sementara itu, pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan mengalami pemotongan anggaran signifikan meskipun Guinea memiliki cadangan mineral yang kaya.
Sudan
Sudan berada di bawah kendali militer setelah kudeta Oktober 2021 yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, mengakhiri pemerintahan transisi pasca-penggulingan Omar al-Bashir, yang dipicu oleh persaingan kekuasaan antara faksi militer dan sipil.
Sudan mengalami krisis berat dengan inflasi sangat tinggi, utang luar negeri sekitar 60 miliar dolar AS, dan alokasi yang sangat besar untuk militer, sementara pendanaan untuk layanan publik dasar hampir seluruhnya bergantung pada bantuan internasional yang kini banyak ditangguhkan.
Saat ini Sudan tengah didera perang saudara antara militer dan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) yang telah berjalan selama dua tahun. Perang ini telah menghancurkan negara, memicu kembali pembunuhan dengan sasaran etnis di Darfur dan membuat jutaan orang mengungsi.
Burkina Faso
Burkina Faso adalah salah satu dari daftar negara Afrika Barat yang terus bertambah di mana militer mengambil alih kekuasaan, menuduh pemerintah yang terpilih gagal menepati janji-janjinya. Junta saat ini mengambil alih kekuasaan pada September 2022 dengan menggulingkan rezim militer Letnan Kolonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Delapan bulan sebelumnya, rezim militer ini melancarkan kudeta terhadap Presiden Roch Marc Kaboré yang terpilih secara demokratis.
Pemerintahan transisi telah menjalankan Burkina Faso di bawah konstitusi yang disetujui oleh majelis nasional yang mencakup perwira militer, kelompok masyarakat sipil, serta para pemimpin adat dan agama. Junta telah menetapkan tujuan untuk melaksanakan pemilihan umum untuk mengembalikan negara ini ke pemerintahan demokratis pada Juli 2024.
Kapten Ibrahim Traore ditunjuk sebagai presiden transisi. Namun, sejak awal, junta telah berjuang untuk mengakhiri tantangan keamanan Burkina Faso yang dirongrong oleh ekstremis seperti al-Qaeda dan ISIS. Sekitar setengah dari wilayah Burkina Faso masih berada di luar kendali pemerintah.
Niger
Niger jatuh ke tangan junta militer melalui kudeta Juli 2023 yang dipimpin oleh Jenderal Abdourahmane Tchiani, menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis, dengan dalih memburuknya situasi keamanan dan korupsi.
Niger mengalami tekanan berat dengan alokasi untuk militer meningkat signifikan pasca-kudeta. Sebagian besar anggaran negara sebelumnya berasal dari bantuan internasional. Namun, dengan penangguhan bantuan internasional AS, stabilitas ekonomi negara yang sudah rapuh ini kian terancam.
Gabon
Gabon beralih ke pemerintahan militer melalui kudeta Agustus 2023 yang dipimpin oleh Jenderal Brice Oligui Nguema. Presiden Ali Bongo digulingkan segera setelah pemilu yang kontroversial, mengakhiri 56 tahun kekuasaan dinasti Bongo.
Negara ini memiliki cadangan minyak besar dengan PDB per kapita tertinggi di Afrika Tengah. Namun, alokasi anggaran substansial diberikan untuk militer dengan sisanya didominasi oleh proyek-proyek prestisius dan birokrasi yang membengkak. Sementara itu, hampir sepertiga penduduk tetap hidup di bawah garis kemiskinan.
Pilihan Editor: Serangan Teror terhadap Presiden Somalia Gagal
Foto 
