Ribuan Demonstran Thailand Abaikan Keadaan Darurat

Thailand

Ribuan Demonstran Abaikan Keadaan Darurat

REUTERS/Soe Zeya Tun TPX IMAGES OF THE DAY

MESKIPUN pemerintah Thailand telah menetapkan keadaan darurat, ribuan demonstran yang dipimpin mahasiswa tetap turun ke jalan di Bangkok pada Jumat, 16 Oktober lalu. Mereka membawa slogan-slogan yang menuntut pembebasan rekan-rekannya yang ditahan polisi dan mendesak Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha, bekas panglima militer yang berkuasa sejak kudeta militer pada 2014, mundur. Polisi berusaha membubarkan mereka dengan pentungan, bom air, dan gas air mata.

Sejumlah pemimpin unjuk rasa yang telah berlangsung berbulan-bulan itu juga ditahan. Mereka antara lain pengacara hak asasi manusia Anon Nampa serta dua mahasiswa, Parit Chiwarak dan Panusaya Sithijirawattanakul. “Seperti anjing tersudut, kita akan berjuang sampai mati,” kata Panupong Jadnok, salah satu pemimpin demonstrasi yang masih bebas, di tengah kerumunan masa seperti dikutip Al Jazeera.

Unjuk rasa besar ini pecah di tengah situasi politik Thailand yang makin menekan. Pemilihan umum tahun lalu diwarnai kontroversi karena dimenangi Prayuth dengan dukungan militer. Partai-partai oposisi ditolak ikut serta dalam pemilihan. Demonstrasi belakangan ini disertai tuntutan reformasi kerajaan setelah Raja Maha Vajiralongkorn mengubah aset kerajaan menjadi kekayaan pribadi dan membuatnya menjadi orang terkaya di negeri itu.

Malaysia

Raja Belum Restui Anwar Ibrahim

RAJA Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah meminta para politikus menunjukkan kedewasaannya dalam menangani konflik di tengah ketidakpastian posisi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan pemerintahan Perikatan Nasional yang dipimpinnya. “Yang Mulia menekankan bahwa politikus tidak harus mengakhiri perbedaan pendapat dengan cara yang bermusuhan, tapi menyelesaikan masalah dengan negosiasi dan menggunakan ketentuan konstitusional,” ujar Pengawas Rumah Tangga Kerajaan Datuk Indera Ahmad Fadil Shamsuddin, Jumat, 16 Oktober lalu, seperti dikutip The Straits Times.

Kepemimpinan Muhyiddin mendapat tentangan setelah Anwar Ibrahim, pemimpin kelompok oposisi dari Partai Keadilan Rakyat, mengklaim mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen sehingga berhak membentuk pemerintahan baru. Anwar telah melaporkan hal ini kepada Raja di Istana Kerajaan pada Selasa, 13 Oktober, tapi Raja belum memberi restu untuk pergantian pemerintahan. Raja menyatakan akan memanggil para pemimpin partai politik lebih dulu sebelum membuat keputusan.

Tekanan makin besar setelah sejumlah petinggi Organisasi Melayu Bersatu (UMNO) mengancam akan menarik dukungan kepada Muhyiddin dan Perikatan Nasional. Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, anggota parlemen UMNO, mengatakan orang-orang seharusnya tidak terkejut jika UMNO memutuskan mendukung Anwar. Sekretaris Jenderal UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan organisasinya akan memutuskan soal dukungan ini dalam pertemuan dewan tertinggi pada Selasa, 20 Oktober mendatang. Posisi UMNO, yang menguasai 39 dari 222 kursi di parlemen, akan menentukan jatuh-tidaknya pemerintahan Muhyiddin.