Sara Duterte Mengajukan Petisi dan Upaya Mencegah Pemakzulan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Filipina Sara Duterte mengajukan petisi ke Mahkamah Agung. Ia mempertanyakan kesesuaian dengan konstitusi dan keabsahan dari pengaduan pemakzulan keempat yang diajukan oleh DPR Filipina. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Pengadilan Tinggi pada Rabu, 19 Februari 2025.

Pengadilan Tinggi telah menerima petisi Sara Duterte pada Selasa, 18 Februari. Namun, Pengadilan Tinggi belum mengambil tindakan terkait hal tersebut, laporan Xinhua dikutip Antara.

1. Petisi Sara Duterte

Dalam petisinya, firma hukum yang mewakili Sara Duterte mengatakan bahwa wakil presiden yang dimakzulkan tersebut meminta intervensi yudisial dari Pengadilan Tinggi. Hal ini untuk menjunjung proses hukum yang adil dan mengungkapkan kekhawatiran hukum serta konstitusional yang serius.

Selain petisi, kelompok pengacara yang mendukung Sara Duterte juga pada Selasa mengajukan petisi terpisah kepada Mahkamah Agung. Petisi untuk membatalkan pemakzulan itu dan mencegah Senat melanjutkan ke proses persidangan. Adapun dengan alasan kurangnya waktu yang disediakan untuk mengevaluasi pengaduan tersebut di DPR.

2. Sidang Pemakzulan

Sidang pemakzulan Sara Duterte akan dimulai pada Juli dengan pembahasan awal oleh Senat pada 2 Juni. Presiden Senat Francis Escudero mengatakan bahwa tidak ada penundaan dan sidang khusus tidak diperlukan.

DPR telah menyetujui pemakzulan pada 5 Februari atas tuduhan pelanggaran hukum, termasuk korupsi. "Kami tidak akan mendengarkan suara-suara yang mendukung atau menentang Wakil Presiden Sara. Kami akan mengikuti hukum,” kata Francis Escudero, pada Senin, 10 Februari 2025, dikutip dari Antara.

3. Tuntutan Pidana

Kepala Biro Investigasi Nasional Filipina merekomendasikan tuntutan pidana terhadap Sara Duterte atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong. "Kami akhirnya merekomendasikan pengajuan tuntutan penghasutan dan ancaman berat," kata Direktur NBI Jaime Santiago kepada penyiar radio DZBB dalam sebuah wawancara, Rabu, 12 Februari 2025, dikutip Reuters.

Rekomendasi ini diserahkan ke Kementerian Kehakiman untuk penyelidikan lanjutan. Sara Duterte menghadapi desakan pemakzulan yang dapat memengaruhi peluangnya dalam pemilu 2028 jika lolos dari proses tersebut.

4. Komentar Bongbong

Bongbong mengeklaim bahwa dia tidak terlibat dalam pemakzulan Sara Duterte dan menyatakan kabinet eksekutif tidak berwenang atas proses itu. Ia menekankan bahwa DPR dan Senat wajib menangani pengaduan pemakzulan yang diajukan.