Antara bisnis dan politik

DI Indonesia, pejabat tak semestinya risau merangkap berbisnis. Tapi lain di Italia. Konglomerat Silvio Berlusconi, perdana menteri terpilih di sana, harus menghadapi serbuan kritik. Taipan terkemuka itu disangsikan mampu menghindari konflik kepentingan antara bisnis dan politik? Kritik itu tak juga kendur walau akhirnya, Kamis pekan lalu, Berlusconi dilantik sebagai perdana menteri, setelah menang pemilu bulan lalu. Dan bos kesebelasan AC Milan itu rupanya juga berusaha agar konflik bisnis-politik itu tak terjadi selama ia memimpin Italia. Ia berjanji, akan menyiapkan rencana undang-undang antimonopoli dan media massa. Dengan pengaturan ini, diharapkan ekspansi Fininvest Comunicazioni, induk bisnis Berlusconi, bisa terkendali. Yang jadi soal tentu bukan cuma ekspansi. Tiga jaringan televisi milik Fininvest, yang siarannya sampai Rusia, sudah lebih dari cukup untuk mencengkeram pasar Eropa. Apalagi, konglomerat Berlusconi itu memiliki 200 anak perusahaan yang merambah berbagai sektor. Misalnya, penerbit buku, majalah, jaringan supermarket, real estate, asuransi, pialang saham, jasa keuangan, hingga klub sepak bola AC Milan. Dengan rentang kepemilikan yang sedemikian luas, sulit dibayangkan bentrok kepentingan itu bisa dihindari. Program Berlusconi untuk menswastakan tunjangan pensiun, misalnya, dicurigai akan menyangkut bisnis asuransinya. Belum lagi aturan pendirian jaringan televisi. Bisa-bisa cuma menguntungkan stasiun miliknya. Berlusconi selama ini memang mengendalikan seluruh bisnis Fininvest. Dari rencana ekspansi, membajak pemain untuk AC Milan atau memilih kostum untuk penyiar televisinya. Apalagi, Fininvest selama ini dikenal sebagai bisnis keluarga yang amat tertutup kondisi keuangannya. Barangkali karena begitu tertutup, ketika beberapa anak perusahaan Fininvest dikabarkan merugi, para bankir krediturnya sangat cemas. "Sedemikian khawatirnya, seperti menghadapi resesi terbesar sejak Perang Dunia II," tulis Business Week. Padahal, ketika diumumkan, utangnya tak lebih dari sepertiga omzet penjualan Fininvest yang mencapai US$ 7 miliar setahun. Di tengah opini publik Italia yang dihantui skandal suap korupsi, penampilan Berlusconi tentu tak menguntungkan. Mereka sangsi bahwa orang bisnis ini mampu membuat pemerintahan yang transparan, mengikis suap dan korupsi yang merajalela. "Tak ada yang bisa menjamin semua kebijakan akan bersih dari kepentingan pribadi," kata para pengritiknya. Karena itu, mereka mendesak untuk membentuk dewan pengawas khusus yang setiap saat bisa mengawasi gerak bisnis Berlusconi. Kalau tidak, ia harus melepaskan seluruh kepemilikannya atas Fininvest. Usul membentuk komite pengawas ditolak Berluconi. "Jaminan saya hanya komitmen pribadi," katanya. Mengenai penjualan Fininvest, Berlusconi justru melangkah lebih dulu. Oktober lalu, ia melepas kendali perusahaannya dan membajak Franco Tato, manajer top Olivetti, untuk menggantikannya. Ia juga mengundang pialang Amerika Serikat, Goldman, Sachs & Co., jago pengurusan jual beli perusahaan. Rencananya, pertengahan tahun ini 53% saham Mondadori, anak perusahaan Fininvest untuk penerbitan buku, akan dilepas ke publik. Jaringan supermarket Standa, yang menghasilkan US$ 3,2 miliar setahun, juga sedang ditawarkan. Tapi itu semua belum cukup, paling tidak di mata rakyatnya.Dwi S. Irawanto