Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Arab Saudi dan Turki kompak menolak rencana pemindahan warga Gaza.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, pada Jumat, mengatakan pemerintahannya tegas menolak segala upaya relokasi paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, apa pun dalihnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam konferensi pers setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza yang diadakan di sela-sela Forum Diplomasi Antalya di Turki, Pangeran Faisal juga mengutuk pembingkaian rencana tersebut sebagai migrasi sukarela. Ia menekankan terminologi itu tidak bisa diterima dalam kondisi saat ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup paling mendasar," katanya.
Menteri luar negeri Turki Hakan Fidan pada Jumat, 11 April 2025, juga menegaskan ketidaksetujuannya pada gagasan memindahkN warga Palestina dari Gaza. Dikutip Anadolu, Fidan mengatakab saat ini yang paling penting adalah mendesak gencatan senjata permanen di Gaza.
Fidan menekankan bahwa tidak ada rencana memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. "Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka," kata Hakan Fidan setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di kota Antalya, Turki selatan, dengan tajuk "Solusi Dua Negara dan Perdamaian Abadi di Timur Tengah."
Diskusi tersebut melibatkan menteri luar negeri Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, dan Indonesia. Pertemuan dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab, Perwakilan dari Uni Emirat Arab, Tiongkok, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, dan Uni Eropa juga turut ambil bagian.
Pertemuan pada Jumat difokuskan pada situasi kemanusiaan di Gaza, upaya membangun kembali gencatan senjata, dan perkembangan di wilayah yang diduduki.
Fidan khawatir atas meningkatnya agresi Israel dan diskusi tentang langkah-langkah potensial yang dapat diambil komunitas internasional untuk mencapai perdamaian abadi dan solusi dua negara.
"Gencatan senjata yang langgeng harus segera dilakukan. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Turki mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang telah disetujui oleh Liga Arab. "Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan semua dukungan yang memungkinkan guna mencapai perdamaian," kata Fidan.
Gagasan pemindahan warga Gaza datang dari Presiden Amerika Donald Trump. Ia mengusulkan pemindahan 2,1 juta warga Palestina dari Gaza dan mengubah daerah kantong itu menjadi "Riviera."
Sebelum bertolak ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan ingin mengevakuasi dan bersedia menampung 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Ia meminta dukungan dari lima negara di Timur Tengah yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Prabowo menegaskan Indonesia akan menjalankan rencananya itu jika mendapatkan lampu hijau dari seluruh pihak, termasuk negara-negara yang saat ini aktif membantu rakyat Palestina di Gaza.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu dini hari, 9 April 2025.
Untuk akurasi, artikel ini mengalami perubahan pada 13 April 2025 pukul 14.15 WIB.
Pilihan editor: Elon Musk Sebut Penasihat Trump Bodoh, Kenapa?
Foto 
