Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi menjadi tuan pertemuan regional untuk membahas krisis ekonomi Yordania yang terus berlangsung. Yordania digempur unjuk rasa menyusul kenaikan tarif pajak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertemuan yang digelar di Mekkah pada Ahad ini, 10 Juni 2018, akan dihadiri oleh Raja Salman, Raja Yordania Abdullah II, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah dan Putra Mahkota Abud Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Raja Yordania King Abdullah menyambut kedatangan Putra Mahkota Saudi Arabia, Mohammed bin Salman di Amman, Yordania, 4 Agustus 2017. (Muhammad Hamed - Pool /Getty Images)
"Para pemimpin tersebut setuju pertemuan di Mekkah khusus membicarakan masalah krisis ekonomi yang sedang dihadapi Yordania," tulis kantor berita Saudi Press Agency mengutip pernyataan dari Mahkamah Kerajaan, Sabtu, 9 Juni 2018.
Menurut laporan Al Jazeera, Yordania sangat membutuhkan bantuan luar negeri dan program asistensi senilai US$ 3,64 miliar atau setara dengan Rp 50,7 triliun (kurs Rp 13.933/dolar) dari negara-negara Teluk, GCC, yang diterima setiap tahun.
"Sejak tahun lalu, bantuan ke Yordania tidak ada peningkatan," Al Jazeera melaporkan.
Daoud Kuttab, seorang jurnalis di ibu kota Yordania, Amman, mengatakan, hampir seluruh bantuan keuangan yang diberikan kepada Yordania oleh negara-negara Teluk Arab menguap atau digunakan untuk program khusus pemerintah yang tidak mendapatkan dukungan APBN.Presiden Amerika Serikat, Donald Trump bertemu dengan Raja Yordania, King Abdullah II di Washington. aawsat.com
Sejak awal Juni 2018, Yordania terus menerus digempur unjuk rasa menuntut menurunkan kenaikan harga dan pembatalan RUU Pajak sebagaimana diusulkan Badan Keuangan Internasional, IMF.
Yordania menerima bantuan internasional dari IMF sebesar US$ 723 juta atau sekitar Rp 10 triliun (kurs Rp 13.933/dolar) pada 2016 dan menyiapkan rencana penurunan utang secara bertahap selama tiga tahun ke depan.
Yordania dilanda unjuk rasa terur menerus di berbagai provinsi sejak awal bulan menyebabkan Raja Yordania meminta Perdana Menteri Hani al-Mulki mengundurkan diri karena dianggap tidak sanggup mengangkat ekonomi Yordania sejak dia diambil sumpah.