Bagaimana Cara Cina Memenangi Konflik Laut Cina Selatan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Presiden Cina Xi Jinping berjanji tak akan mengganggu negara anggota ASEAN.
Thailand mendeportasi tiga politikus oposisi Kamboja.
Komisi Pemilihan Umum Libya mencoret putra Muammar Khadafi dari daftar calon presiden.

Cina

Beijing Memperkuat Hubungan dengan ASEAN

PRESIDEN Cina Xi Jinping mengatakan kepada para pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bahwa Beijing tidak akan "mengganggu" tetangga regionalnya. Hal ini disampaikan Xi dalam pertemuan regional yang diampu Cina pada Senin, 22 November lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Xi mengatakan Cina tidak akan menciptakan hegemoni atau mengambil keuntungan dari kekuatannya untuk memaksa negara-negara kecil tetangganya. Sebaliknya, Cina akan bekerja sama dengan ASEAN untuk menghilangkan berbagai "gangguan". "Cina sudah, sedang, dan akan selalu menjadi tetangga baik, teman baik, dan mitra baik ASEAN," kata Xi, seperti dikutip Reuters.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pernyataan Xi ini keluar di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Klaim Beijing terhadap perairan ini telah membuat Cina bersengketa dengan negara anggota ASEAN, seperti Filipina dan Vietnam. Baru-baru ini, Manila memprotes tindakan kapal penjaga pantai Cina yang mengusir kapal Filipina yang sedang mengangkut logistik ke pulau karang Filipina dengan tembakan meriam air, Selasa, 16 November lalu.

Dalam pertemuan itu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan dia membenci perselisihan kedua negara dan hukum adalah satu-satunya jalan keluar. Dia merujuk pada putusan arbitrase internasional pada 2016 yang menyatakan bahwa klaim maritim Cina atas kawasan Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum.

Thailand

Pemerintah Mendeportasi Politikus Oposisi Kamboja

THAILAND mendeportasi tiga politikus oposisi Kamboja yang telah diakui Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) sebagai pengungsi. Veourn Veasna dan Voeung Samnang dideportasi pada 9 November, Lanh Thavry pada 20 November. Ketiganya adalah anggota Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP), partai oposisi yang dibubarkan oleh Mahkamah Agung Kamboja pada 2017.

Pembubaran CNRP itu dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia serta sejumlah negara dan dikritik sebagai upaya Perdana Menteri Kamboja Hun Sen untuk menyingkirkan oposisi. Tanpa CNRP, Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen maju tanpa lawan dalam pemilihan umum 2018 dan merebut semua kursi di parlemen.

Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengutuk deportasi itu dan memperingatkan bahwa para aktivis menghadapi risiko penganiayaan serius di Kamboja. "Tindakan ini bertentangan dengan prinsip non-refoulement, yang mewajibkan negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan pengungsi ke wilayah tempat kehidupan atau kebebasan mereka akan terancam," kata badan tersebut dalam pernyataannya seperti dilansir Aljazeera.

Libya

Putra Khadafi Dicoret sebagai Calon Presiden

KOMISI Pemilihan Umum Libya mencoret nama Saif al-Islam Khadafi, kandidat kuat dalam pemilihan presiden pada 24 Desember mendatang, dari daftar calon karena dinilai tidak memenuhi syarat. Saif adalah putra penguasa Libya, Muammar Khadafi. Menurut TRT World, 25 dari 98 kandidat telah didiskualifikasi Komisi.

Jaksa militer di Tripoli mendesak Komisi untuk mencoret Khadafi karena dituduh terlibat dalam kejahatan perang ketika membela ayahnya, yang digulingkan dalam revolusi pada 2011. Saif membantah melakukan kesalahan.

Kandidat kuat lainnya adalah Khalifa Haftar, komandan Tentara Nasional Libya, salah satu faksi militer di negeri itu. Namun pengadilan militer pada Jumat, 27 November lalu, menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Haftar dalam pengadilan in absentia karena memerintahkan pengeboman Akademi Pertahanan Udara pada 2019. Kandidat kuat lainnya adalah Abdul Hamid Dbeibeh, perdana menteri sementara dan pemimpin Gerakan al-Mustakbal Libya.

Pemilihan umum pertama Libya sejak revolusi pada 2011 ini didukung komunitas internasional untuk mengakhiri satu dekade kekacauan akibat perselisihan antarfaksi di sana. Namun proses perdamaian terancam gagal karena banyak pihak menggugat pemilihan ini, termasuk soal dasar hukum dan siapa yang berhak menjadi kandidat presiden.