Kaum yang Terkatung-katung

Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, kelompok ahli independen pendukung rakyat Myanmar, melaporkan pada 5 September 2022 bahwa Tatmadaw, militer Myanmar, hanya mampu menguasai 17 persen wilayah negeri itu. Sisanya dikuasai berbagai kelompok perlawanan lokal dan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG), pemerintahan bayangan yang dibentuk bekas anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Dewan tersebut beranggotakan antara lain Marzuki Darusman, mantan Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar; dan Yanghee Lee, bekas Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Hak Asasi Manusia Myanmar.

Stothard menuturkan, banyak orang yang peduli terhadap Rohingya tak menyadari bahwa kondisi warga Rohingya makin buruk di Myanmar. "Bila Rohingya mencoba pergi dari satu daerah ke daerah lain di negeri itu, junta militer akan menangkap mereka hanya karena mereka berpindah," ujarnya. Warga Rohingya kadang terpaksa berpindah tempat karena daerah menjadi medan perang antara Tatmadaw dan kelompok bersenjata lokal.

Personel Polri mengawal imigran etnis Rohingya yang terdampar di pantai di kawasan Gampong Baro, Baitussalam, Aceh Besar, Aceh, 8 Januari 2023/ANTARA/Khalis Surry

Myanmar sebenarnya sudah lama bergolak. Kelompok-kelompok bersenjata muncul di berbagai daerah, seperti Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA) dan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA). Pemerintah Myanmar dulu pernah mencoba mengupayakan perdamaian dengan kelompok-kelompok itu dengan menyerukan gencatan senjata nasional. Namun, setelah terjadi kudeta pada 2021, pasukan paramiliter itu kembali bangkit dan melawan Tatmadaw.

"Sekarang agak susah menyalahkan Tatmadaw saja (atas kekerasan yang terjadi) karena paramiliter berperan juga dalam konflik tersebut," kata Yuyun Wahyuningrum, Perwakilan Indonesia untuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia.

Rakyat Myanmar, termasuk Rohingya, terjebak di tengah konflik-konflik bersenjata tersebut. "Hidup mereka dalam ketakutan," tutur Yuyun. Orang Rohingya yang berada di Bangladesh juga khawatir ketika mengetahui situasi makin berbahaya di negerinya. Hal inilah yang antara lain mendorong warga Rohingya naik kapal dan berlayar untuk menemukan tempat yang lebih aman dan masa depan lebih baik bagi mereka.

Menurut Stothard, orang Rohingya sangat ingin kembali ke kampung halaman mereka. Saat mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, dia bertemu dengan para perempuan Rohingya. Mereka, dia mengungkapkan, mengaku tidak ingin meninggalkan daerah perbatasan dengan Myanmar ketika pemerintah Bangladesh berencana memindahkan mereka ke Pulau Bhashan Char di Teluk Bengal, yang kondisinya diklaim pemerintah lebih baik. "Tidak. Kami ingin membaui negeri kami. Kami ingin melihat negeri kami di sana, di sisi lain perbatasan," ujar mereka seperti ditirukan Stothard.

Stothard berharap Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun ini dapat membuat kemajuan dalam penyelesaian krisis Myanmar. "Ada banyak harapan kepada Indonesia sebagai pendiri ASEAN dan negeri yang telah melewati reformasi," katanya. "Dengan segala hormat, militer Myanmar dulu juga mengikuti Indonesia dengan konstitusi yang memberi kekuasaan besar kepada militer."

Saat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin ASEAN pada April 2021, persamuhan itu melahirkan "Lima Poin Konsensus" mengenai Myanmar. Konsensus itu meliputi penghentian kekerasan segera, dialog konstruktif di antara semua pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, serta utusan khusus Ketua ASEAN memfasilitasi dialog dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar. 

Namun, hampir dua tahun berjalan, tak ada kemajuan berarti dari konsensus tersebut. ASEAN, ucap Stothard, sudah mengatakan kepada komunitas internasional bahwa mereka akan memimpin penyelesaian krisis Myanmar dan sentralitas ASEAN menjadi sangat penting. "Kita melihat bahwa PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat selalu mengatakan 'kami mendukung lima konsensus, kami mengizinkan ASEAN memimpin.' Tapi ASEAN hanya memimpin dalam kata-kata. Tidak dalam tindakan. Ini mengejutkan," tuturnya.

Stothard mencontohkan, karena junta militer Myanmar tidak mematuhi konsensus ASEAN untuk menghentikan kekerasan di sana, para pemimpin ASEAN memutuskan Myanmar tidak dapat mengirimkan wakil politik ke Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. "Tapi ada ratusan pertemuan tingkat menteri dan lainnya, dan junta menghadiri semua pertemuan itu. Hal itu tidak logis. Begitu mudah bagi junta untuk bermain-main dengan ASEAN karena ASEAN tidak konsisten."

Lima konsensus ASEAN memang tidak menyebutkan ihwal Rohingya, tapi dengan menyelesaikan masalah Myanmar akan membuat negeri itu lebih aman bagi Rohingya untuk kembali. "Orang Rohingya ingin pulang ke kampung halamannya. Kami tidak ingin menjadi beban siapa pun, termasuk beban negara-negara tetangga Myanmar," kata Yasmin Ullah, aktivis Rohingya dan Ketua Dewan Altsean-Burma.

Stothard mengatakan upaya menyelamatkan kaum Rohingya harus terus dilakukan. "Masa depan mereka adalah juga masa depan bagi kawasan kita. Jika kita tidak membantu memecahkannya, dan jika ASEAN tidak menjadi bagian dari solusi, ia akan menjadi bagian dari masalah," ujarnya.