Bagaimana Taliban Menguasai Kota-kota Afganistan

Perbesar

Pejuang Taliban berpatroli di Farah, Afghanistan 11 Agustus 2021. REUTERS/Stringer

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemberontak Taliban menguasai sembilan ibu kota provinsi di Afganistan.
Vietnam mempercepat program vaksinasi massal untuk meredam lonjakan kasus Covid-19.
Erywan Yusof menjadi utusan ASEAN dan mengunjungi Myanmar.

Afganistan

Taliban Kuasai Sembilan Ibu Kota Provinsi

KELOMPOK pemberontak Taliban meningkatkan serangan terhadap pemerintah Afganistan. Hingga Kamis, 12 Agustus lalu, mereka telah menguasai sembilan ibu kota provinsi dari 34 provinsi di negeri itu. Komite Palang Merah Internasional menyatakan, perang di jalanan pecah di Kandahar, kota terbesar kedua di sana. Seorang pejabat Amerika Serikat memperkirakan Ibu Kota Kabul akan jatuh ke tangan Taliban dalam 90 hari jika militer Afganistan gagal menahan laju serangan mereka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Presiden Afganistan Ashraf Ghani terbang ke Mazar-i-Sharif, kota di utara yang menjadi basis kelompok penentang Taliban, pada Rabu lalu untuk menggalang dukungan. Ghani juga berunding dengan Abdul Rashid Dostum, panglima milisi suku Uzbek, dan Atta Mohammad Noor, tokoh suku Tajik, tentang upaya mempertahankan kota itu. “Taliban telah beberapa kali datang ke utara tapi mereka selalu terjebak,” kata Dostum, seperti dikutip BBC.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Taliban meningkatkan intensitas serangannya setelah pasukan Amerika Serikat dan tentara asing lain mundur dari Afganistan setelah 20 tahun bertugas. Upaya Ghani membawa Taliban ke meja perundingan juga menemui jalan buntu.

Vietnam

Vaksinasi Dipercepat untuk Meredam Pandemi

Petugas kesehatan menunggu giliran untuk menerima vaksin AstraZeneca, di Rumah Sakit Penyakit Tropis Hai Duong, Hai Duong, Vietnam, 8 Maret 2021. REUTERS/ Thanh Hue/File

WAKIL Direktur Departemen Kesehatan Kota Ho Chi Minh, Nguyen Hoai Nam, menyatakan bahwa sektor kesehatan kota akan mengubah strategi penanganan pandemi Covid-19, dari fokus pengetesan ke perawatan pada Selasa, 10 Agustus lalu. Strategi baru ini diharapkan akan menahan laju lonjakan jumlah kasus infeksi Covid-19 di negeri itu.

Vietnam hanya melaporkan 1.500 kasus infeksi dan tanpa kasus kematian akibat Covid-19 sepanjang tahun lalu sehingga dianggap sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menangani pandemi. Namun, dalam dua bulan terakhir, jumlah kasus tiba-tiba meroket hingga total 230 ribu kasus lebih dengan 4.000 lebih korban meninggal. Kota Ho Chi Minh telah menjadi episentrum dengan jumlah kasus baru yang menembus angka 100 ribu dalam beberapa pekan.

Menurut Nguyen Hoai Nam, sebagaimana dikutip kantor berita Vietnam, VNA, pemerintah kota akan mempercepat vaksinasi Covid-19 kepada hampir 9 juta penduduknya. Saat ini pemerintah telah memberikan 3,4 juta dosis vaksin dan akan meningkatkan 250-300 ribu suntikan per hari untuk mencapai target kekebalan kelompok.

Vietnam menargetkan vaksinasi terhadap 80 persen penduduknya pada Juni 2022 dengan berbagai vaksin, seperti Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Namun negeri itu masih kekurangan vaksin. Pada awal bulan ini, mereka hanya mendapat 8,7 juta vaksin melalui skema penyedia vaksin global COVAX. Hingga kini baru 1 juta orang atau sekitar 1 persen penduduk negeri itu yang sudah mendapat suntikan vaksin penuh.

Myanmar

Utusan ASEAN Berencana Jenguk Anggota NLD

ANGGOTA Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) telah memilih Erywan Yusof sebagai utusan ASEAN untuk menangani krisis Myanmar. Erywan adalah Menteri Kedua Luar Negeri Brunei Darussalam dan Ketua Perkumpulan Menteri Luar Negeri ASEAN. Pada Selasa, 10 Agustus lalu, Erywan menyatakan akan mendesak junta militer Myanmar agar mengizinkannya menemui para anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipenjara. Sejumlah pengamat dan politikus Myanmar merasa ragu atas rencana ini.

Junta telah memperketat akses siapa pun ke politikus NLD ataupun pemimpin partai itu, Aung San Suu Kyi. Bahkan pengacara Suu Kyi kini dilarang berbicara dengan media, diplomat, dan organisasi nonpemerintah internasional dengan alasan komentarnya berdampak pada stabilitas Myanmar.

Naing Swe Oo, Direktur Eksekutif Thayninga Strategic Studies Institute, lembaga penelitian promiliter di Yangon, menyatakan bahwa Dewan Administrasi Negara—nama resmi junta militer Myanmar—sudah mengakui Erywan sebagai wakil ASEAN dan akan mengizinkannya masuk negeri itu. “Dia akan bertemu dengan para pemimpin pemerintah. tapi prosesnya akan berjalan sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan oleh Dewan Administrasi Negara,” tuturnya kepada RFA. “Saya tidak melihat akan ada perubahan di sini. Akan ada dialog politik, tapi saya pikir tak akan ada banyak kemajuan.”