Baret hijau di perbatasan ri-png

DIAM-diam pemerintah Papua Nugini (PNG) mengadakan perjanjian militer dengan AS. Kerja sama itu antara lain mencakup sejumlah pasukan Baret Hijau AS yang akan ambil bagian dalam perang-perangan di perbatasan PNG-RI. Hubungan langsung Port Moresby-Washington -- tanpa mengikutsertakan Australia -- itu dibocorkan oleh koran The Australian, Senin pekan lalu. Seperti diketahui, Canberra selama ini memasok sebagian besar peralatan militer PNG. Ini merupakan realisasi kerja sama pertahanan bilateral, yang memakan biaya A$ 23 juta per tahun. Para perwira PNG juga mendapat pendidikan dan latihan di Australia. Dengan berpaling ke Washington, maka terbuka kesempatan bagi militer PNG untuk berlatih di AS. Kedubes AS di Australia membenarkan berita itu. Dipastikan juga pengiriman sejumlah GI untuk latihan perang di perbatasan RI-PNG -- sepanjang 800 km -- selama 3 minggu. Di samping itu, 15-20 orang dari kelompok pasukan khusus AD AS akan berkunjung ke Port Moresby selama 20 hari, Februari depan. Mereka kabarnya bertugas melatih dua peleton perintis PNG. Konfirmasi adanya perjanjian pertahanan PNG--AS juga datang dari Menhan Australia Kim Beazley. Menurut Beazley, pemerintah Australia mengetahui jalannya perundingan itu. "Sebagai negara berdaulat. PNG berhak mengadakan persetujuan dengan siapa saja," katanya. Komentar senada juga dikemukakan Menlu Indonesia Mochtar Kusumaatmadja. "PNG tak perlu memberi tahu RI soal perjanjian itu sebelumnya, karena apa yang dilakukan suatu negara dalam wilayah perbatasannya merupakan masalah intern negara itu," kata Mochtar. Ia juga mengingatkan, PNG mengirim militernya ke Indonesia untuk dilatih di sini. Ribut-ribut soal pasukan AS di PNG, tampaknya lebih bergema di Australia. Di benua kanguru itu timbul pertanyaan, mengapa PNG sampai menoleh ke AS. Tampaknya, Port Moresby tak puas dengan sikap Canberra. PNG, kabarnya, menginginkan perlengkapan senjata baru, yang tak kunjung dipasok oleh Australia. Sebelum merdeka pada tahun 1975, PNG merupakan wilayah mandat PBB yang dikelola Australia. Sejak tahun 1975, Australia merupakan penyumbang bantuan terbesar, tapi rupanya PNG membutuhkan lebih dari itu. F.S.