Tonton melabrak pemilu

PENDERITAAN rakyat Haiti belum akan berakhir, kendati hampir dua tahun ditinggalkan Diktator Baby Doc Duvalier. Pekan lalu Dewan Pemerintahan Nasional, yang dipimpin Letjen Henry Namphy, telah menghentikan proses pemilihan umum dan membatalkan UU-nya. Dikhawatirkan, negeri kecil yang merana itu akan menghadapi suatu fase kediktatoran baru. Semula penguasa baru bertekad mengadakan pemilu -- yang pertama selama 30 tahun terakhir -- 29 November lalu. Malang bagi rakyat Haiti, rencana pemilu kandas dalam genangan darah mereka sendiri. Segerombolan eks polisi keamanan warisan Duvalier -- Tonton Macoutes, yang sangat ditakuti -- menyerbu bilik-bilik suara. Kerusuhan baru berakhir ketika 25 orang meninggal dan tak kurang dari 60 lainnya luka-luka. Sampai Jumat pekan lalu, tembakan pistol dan senapan otomatis masih meramaikan Port-Au-Prince, ibu kota negara pulau tersebut. Belum diketahui apa sebenarnya di balik kekacauan yang dikobarkan oleh Tonton Macoutes atau TT tersebut. Ada yang menduga, mereka balas dendam, sementara yang lain berpendapat bahwa TT sudah tak punya organisasi, konon pula pengaruh. Hanya saja, mereka diperalat orang-orang tertentu yang takut kehilangan hak-hak istimewa kalau suatu pemerintah demokratis tercipta. Singkat kata, TT adalah orang-orang bayaran. Dan sebutan "orang-orang tertentu" itu justru secara bisik-bisik dialamatkan kepada Dewan Pemerintahan Nasional yang dipimpin Namphy. Pembatalan hasil pemilu dan pembekuan UU-nya dengan demikian hanya dalih, agar pemerintah militer bisa tetap berkuasa. Memang, Namphy berjanji akan mengadakan pemilu lagi 7 Februari tahun depan. Dan alasan pembatalan pemilu yang sekarang, menurut Namphy, karena panitianya, "dipengaruhi kekuatan asing." Hampir semua anggota panitia yang terdiri atas sembilan orang itu kini bersembunyi, menghindar dari polisi dan ancaman TT. Alasan subversi tentu saja tak mengenakkan Amerika, yang sejak jatuhnya Baby Doc terus mendorong demokratisasi di negeri itu. AS telah menyumbang US$ 6 juta, yang langsung diserahkan kepada panitia. Seorang pejabat kedubes Amerika menuduh Namphy sengaja tidak melindungi anggota panitia pemilu. Sementara itu, kedubes AS demi alasan keamanan -- menciutkan jumlah personelnya sampai tinggal sepertiga. Adapun tuduhan Namphy terhadap "kekuatan asing" dihubungkan dengan bantuan US$ 6 juta itu. Tapi ternyata harga demokrasi bagi Haiti jauh lebih mahal daripada bantuan tersebut. A. Dhn., kantor-kantor berita