Bentrokan Warga Palestina dan Tentara Israel di Kompleks Masjid Al-Aqsa

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PALESTINA

Rusuh di Kompleks Masjid Al-Aqsa

KERUSUHAN pecah di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, sejak Sabtu, 8 Mei lalu. Hal ini dipicu oleh bentrokan antara para pengunjuk rasa dan polisi antihuru-hara Israel. BBC melaporkan lebih dari 200 orang Palestina dan 17 polisi cedera dalam kisruh itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membela tindakan polisi yang berusaha meredakan unjuk rasa. Dia menyatakan Israel “tak akan mengizinkan setiap unsur radikal mengabaikan ketenangan” di kota itu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat suci kaum muslim yang paling dihormati. Lokasi ini juga disebut sebagai Bukit Bait Suci, tempat suci bagi umat Yahudi. Bentrokan pada Sabtu itu terjadi seusai puluhan ribu warga Palestina menunaikan salat tarawih di masjid tersebut. Mereka bentrok dengan polisi Israel di Gerbang Damaskus, pintu masuk ke Kota Tua Yerusalem. Para demonstran melemparkan batu ke arah polisi dan polisi membalas dengan granat kejut, peluru karet, serta meriam air.

Bentrokan itu terjadi menjelang sidang gugatan 70 warga Palestina yang rumahnya di Yerusalem Timur digusur untuk diubah menjadi permukiman Yahudi. Sidang akhirnya ditunda selama sebulan atas permintaan Jaksa Agung Israel.

Komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan prihatin terhadap kerusuhan ini. “Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan. Mari kita hentikan bentrokan ini,” kata Paus Fransiskus.

AMERIKA SERIKAT

Perpanjangan Pemblokiran Akun Facebook Trump

Presiden AS ke-45 Donald Trump mengamati layar ponsel di Gedung Putih, i Washington, Amerika Serikat, Juni 2020. REUTERS / Leah Millis / File Photo

DEWAN Pengawas Facebook merekomendasikan Facebook agar meneruskan pemblokiran akun bekas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Akun Trump ditangguhkan karena pernyataan yang ia buat setelah penyerbuan ke Gedung Capitol pada Rabu, 6 Januari lalu. Dewan Pengawas Facebook adalah lembaga yang dibentuk perusahaan milik Mark Zuckerberg itu untuk mengawasi berbagai keputusan terhadap konten media sosial tersebut.

“Ini adalah pelanggaran nyata terhadap aturan Facebook, yang melarang memuji individu dan organisasi berbahaya pada saat terjadinya kekerasan,” kata Michael McConnell, ketua bersama Dewan Pengawas Facebook, kepada Fox News Sunday, Ahad, 9 Mei lalu. “Trump tunduk pada aturan yang sama di Facebook seperti orang lain dan Dewan menyatakan bahwa hal ini pelanggaran dan dengan demikian Facebook dibenarkan untuk menghapus (komentar Trump).”

Namun Dewan juga mengkritik aturan Facebook yang tidak transparan, tidak jelas, dan tidak konsisten. “Kami memberikan sejumlah rekomendasi tentang bagaimana membuat aturan mereka lebih jelas dan lebih konsisten,” ujar McConnell.

INDIA

Proyek Rumah Dinas Baru Modi Dikecam

RAHUL Gandhi, pemimpin partai oposisi Kongres, mengecam kebijakan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ketimbang menangani pandemi Covid-19 yang makin parah, Modi malah mengumumkan terus menjalankan proyek Central Vista. Proyek itu termasuk pembangunan gedung parlemen baru dan rumah dinas baru perdana menteri. Kongres meminta proyek itu dihentikan dan dananya digunakan untuk menambah fasilitas dan infrastruktur kesehatan.

“Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengapung di sungai. Berkilo-kilometer antrean pasien di rumah sakit. Merampas hak orang untuk hidup. Perdana Menteri, lepaskan kacamata kudamu yang cuma dapat melihat Central Vista,” kata Rahul Gandhi dalam cuitan berbahasa Hindi, seperti dikutip PTI pada Selasa, 11 Mei lalu.

Jumlah kasus harian infeksi Covid-19 di India kini mencapai 300 ribu lebih. Total kasusnya mencapai 23 juta dengan 250 ribu korban meninggal hingga 11 Mei lalu. Presiden Kongres Sonia Gandhi dan sejumlah anggota parlemen lain meminta Modi menggelar sidang parlemen darurat untuk mengatasi situasi ini.

Sonia Gandhi menuntut pembentukan komite buat memastikan tindakan kolektif dan akuntabilitas untuk memerangi pandemi dengan lebih baik. “Sistem kita tidak gagal, tapi pemerintah Modi tidak dapat memberdayakan banyak kekuatan dan sumber daya India,” ujarnya.