Bukan kosmetik

PEMIMPIN Polandia Wojcieh Jaruzelski melangkah ringan menuju bilik kotak suara. Kegiatan di sebuah pavilyun yang terletak tak jauh dari kediaman sang jenderal, Ahad pagi itu, menandai dimulainya referendum nasional di Polandia -- yang pertama sejak 1946. Didampingi istri dan sejumlah pengawal Jaruzelski, dengan tetap membisu, kembali ke rumah melewati sebuah taman. Tak banyak yang tahu peristiwa ini. Tak juga sejumlah pejalan kaki yang hilir mudik di sekitar tempat itu. Referendum nasional, yang akan memberikan mandat kepada Jaruzelski untuk melakukan perombakan besar ekonomi dan politik, tampaknya kurang mendapat sambutan. Dari 26 juta warga Polandia yang berhak memilih, hanya sekitar 64 persen yang muncul di tempat-tempat pemilihan. Berarti 8 juta orang tak menggunakan hak suaranya -- terendah untuk standar Blok Timur. Ini jauh berbeda dengan suasana pemilihan anggota "Sejm" -- parlemen Polandia -- dua tahun silam. Kurangnya perhatian bukan hanya disebabkan cuaca dingin yang menggigit, tapijuga karena imbauan pemimpin Solidaritas Lech Walesa untuk memboikot plebisit itu. "Lebih baik US$ 3,3 juta biaya referendum digunakan untuk memasok kebutuhan medis di rumah-rumah sakit," katanya. Tokoh Solidaritas ini menganggap plebisit itu hanya sebagai propaganda pemerintah, karena program demokratisasi Jaruzelski tidak mencakup izin untuk membentuk serikat buruh bebas. Tapi gereja Katolik, yang sangat berpengaruh di Polandia, sampai kini masih bersikap netral. Minggu pada hari referendum, terjadi aksi protes di empat kota: Gdansk, Krakow, Nowa Huta, dan Lublin. Sekitar 3.000 orang di Gdansk basis Solidaritas -- turun ke jalan. Mereka bubar setelah disemprot gas air mata. Dua orang ditahan dan sejumlah kecil cedera dalam insiden itu. Kendati peminatnya kurang, tampaknya, target suara 51% untuk program pembaruan ekonomi dan 53% untuk pembaruan politik bakal dicapai dalam referendum itu. Adapun referendum mencakup dua pertanyaan. Yang pertama, "Apakah rakyat setuju reformasi ekonomi, walaupun dengan risiko hidup menjadi lebih sulit." Kedua, "Apakah rakyak mendukung demokratisasi di bidang politik." Kendati pertanyaan itu jadi tertawaan orang, dan dicurigai sebagai cara aman untuk mendapatkan pembenaran bagi kenaikan harga, Sejm mendukung penuh. Dengan suara paspasan hasil plebisit, Jaruzelski bebas melaksanakan perubahan yang tampaknya diilhami glasnos, tapi targetnya jauh lebih tinggi dari yang dicita-citakan Gorbachev sendiri. Setidaknya begitulah yang digariskan oleh Bappenasnya Polandia. "Ini bukan perubahan kosmetik, tapi perubahan yang jauh mendalam," kata Jaruzelski dalam wawancara dengan wartawan Barat beberapa hari sebelum referendum. Dengan disepakatinya perubahan ekonomi, berarti harga barang dan kebutuhan hidup di Polandia akan berlipat ganda. Sebagai imbalannya, rakyat akan lebih bebas berpolitik. Izin mendirikan perkumpulan dipermudah, dan pemilihan calon yang akan duduk dalam partai lebih terbuka. Pemerintah pun telah menjanjikan kenaikan gaji, tentu untuk menghadapi kenaikan harga. Dengan utang luar negeri mencapai US$ 36 milyar dan tingkat inflasi rata-rata 20% per tahun, perekonomian Polandia memang sudah megap-megap. Mata uang zloty, anjlok nilainya. Banyak penduduk Warsawa kini berbelanja menggunakan "Lettuce" sebutan dolar AS di Polandia. Lelucon sinis bahwa dolar Amerika, seperti di AS, bisa membeli apa pun di Polandia, sudah lama beredar. Tapi sebenarnya tekanan untuk melakukan perubahan ekonomi juga datang dari para bankir Barat. Mereka menolak menanamkan modal baru atau memperpanjang pinjaman, jika Polandia "tak membereskan perekonomiannya" lebih dulu. "Keinginan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia memaksa kami melakukan perubahan radikal lebih cepat. Kami sangat membutuhkan uang dan pinjaman baru," ujar Zbigniew Messner, ketua dewan menteri Polandia. Dan yang lebih penting bagi Jaruzelski, keberhasilan ekonomi bakal menetralkan pengaruh oposisi, khususnya Lech Walesa. Seperti diketahui, tokoh buruh ini mengimbau agar ada dialog antara pemerintah dan oposisi, satu hal yang rupanya tidak digubris oleh Jaruzelski. Sementara itu, yang terakhir ini berjanji akan menghapuskan sejumlah industri besar yang terus merugi. Budovo, perusahaan konstruksi milik pemerintah, sudah dilenyapkan. Walaupun perusahaan galangan kapal di Gdansk tak bakal dihapuskan, PHK di sana pasti tak terhindarkan. Dengan reformasi ini, para manajer lapangan tak lagi dinilai berdasar kesetiaan pada partai, tapi berdasar kemampuan dan hasil kerjanya. "Para manajer tak perlu menunggu perintah dari atas. Tapi bebas mencari sumber bahan baku sendiri dan menentukan hasil produknya sendiri," ujar wakil PM Zdislaw Sadowski. Di sisi lain, reformasi juga akan menyebabkan dicabutnya subsidi bahan bakar, makanan, dan perumahan, yang kini menghabiskan sepertiga anggaran pemerintah. Akibatnya, harga-harga bakal melambung 50 sampai 200 persen. Karena itulah dikhawatirkan akan terjadi huru-hara baru, menyusul kenaikan harga. Kerusuhan sosial akibat kenaikan harga pernah terjadi di Polandia pada 1956, 1970, 1976, dan 1980 (yang kemudian melahirkan serikat buruh bebas Solidaritas yang berumur pendek itu). Kerusuhan sosial bisa digunakan pihak oposisi untuk menentang pemerintah. Selain itu, kelompok garis keras Partai Komunis yang tak senang atas program "liberalisasi" ini dapat memanfaatkan kerusuhan untuk mendongkel Jaruzelski. Tapi semua ini tampaknya sudah diperhitungkan oleh sang jenderal. Farida Sendjaja, kantor-kantor berita