Choi naik, tapol bebas

CHOI Kyu-hah, 60 tahun, kini bukan lagi roda kesembilan dari suatu kendaraan beroda empat. Ia mendapat julukan itu lantaran di zaman pemerintahan mendiang Presiden Park Chung-hee tak memiliki kekuasaan apa-apa. Tapi sekarang ia menjadi orang nomor satu di Korea Selatan. Pekan lalu, National Unification Conference memilih bekas Perdana Menteri di masa Park itu sebagai Kepala Negara keempat. Dua pendahulu lainnya adalah Syngman Rhee, dan Yun Po-sun. Tapi pemilihan Choi dalam sidang parlemen, Kamis siang itu tak kurang mendapat kecaman pihak oposisi. Mengapa? Menurut mereka pemilihan presiden melalui NUC yang beranggotakan 2549 orang itu telah menutup kemungkinan bagi adanya calon lain, serta tidak adil. Sebab konstitusi belum diubah. Dan lagi pula sebagian dari anggota NUC, sesuai dengan konstitusi yang masih berlaku, ditunjuk oleh Presiden. "Cara pemilihan serupa ini menunjukkan bahwa pemerintah masih tetap pada rencananya untuk melanjutkan gaya otoriternya Park," kata Kim Young Sam, Ketua New Democratic Party. Ia orang yang menuntut agar pemilihan presiden dilakukan secara terbuka dan mengikutsertakan rakyat sebagai pemilih. Tapol Begitupun tampilnya Choi Kyu-hah sebagai presiden penuh mengejutkan juga. Seorang pengamat di Seoul melihat bahwa dengan terpilihnya Choi kekangan terhadap berbagai kegiatan politik akan mengendor. Tapi sebuah sumber yang dekat dengan pemerintah melihat sebaliknya,"keadaan mungkin akan lebih rumit dari sebelumnya." Tanda ke arah mengendornya kekangan itu memang terlihat. Presiden Choi-Kyu-hah, sehari setelah dipilih, mengumumkan pencabutan 'dekrit darurat' yang dikeluarkan Park, 4 tahun lalu. Dekrit itu berisikan, antara lain, larangan bagi kegiatan politik yang bertentangan dengan konstitusi Yushin. Juga larangan bagi pers untuk memberitakan kegiatan para oposisi dan pembangkang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Selain mencabut dekrit, Choi juga mengumumkan penglepasan tahanan politik. Di antara 68 tapol yang akan dilepaskan dalam waktu dekat ini, sebagian besar terdiri dari mahasiswa, pendeta Protestan dan pastor Katolik. Sementara itu sumber Departemen Kehakiman menambahkan bahwa 224 orang tahanan yang akan diajukan ke pengadilan atas tuduhan melanggar 'dekrit darurat' juga akan dibebaskan. Bahkan tuduhan terhadap mereka akan dibatalkan. Tapi dengan pencabutan dekrit tersebut belum berarti kesempatan untuk melakukan kritik terbuka ke alamat pemerintah diperkenankan. Soalnya, sejak Park terbunuh Korea Selatan berada dalam 'keadaan darurat'. Salah satu diktumnya menyebutkan berlakunya larangan mengadakan kegiatan politik. Itulah sebabnya kalangan pengamat tak melihat adanya perubahan besar di negara itu. Kecuali pernyataan 'keadaan darurat' juga dicabut. Tuntutan yang terakhir ini mungkin agak sulit dipenuhi Choi. Mengingat militer di Korea Selatan memainkan peran yang cukup penting. Sebab, setiap ada goncangan politik dalam negeri, militer selalu merasa bahwa Korea Utara akan memanfaatkan situasi. "Dan mereka (militer) merasa adalah kewajibannya untuk melakukan usaha pencegahan, " kata seorang analis tentang Korea Selatan. Choi yang berlatar-belakang 'pegawai' kini diuji bagaimana mengatur militer dan politisi yang berbeda dalam kepekaan politik.