Dari kampuchea ke namibia

KISAH sebuah kursi, yang dibiarkan kosong menghangat kembali. Kursi Kampuchea itu seru diperdebatkan menjelang KTT Non-Blok di New Delhi awal Maret. Tapi India sebagai tuan rumah KTT berketetapan membiarkan kursi Kampuchea kosong. Persis seperti yang digariskan KTT Mon-Blok di Havana tahun 1979. Dalam sidang Majlis Nasional di Phnom Penh pekan silam, Presiden Heng Shamrin menyatakan dukungannya pada sikap India. Menurut Shamrin, kursi itu sebenarnya hak Republik Rakyat Kampuchea yang dipimpinnya. "Tapi demi kepentingan bersama Gerakan Non-Blok, biarlah kursi itu kosong saja," cetus Presiden yang rezimnya didukung penuh oleh Vietnam. Khusus soal yang satu itu nampaknya dari India tidak dapat diharapkan improvisasi dalam bentuk apa pun. New Delhi mengakui rezim Heng Shamrin. Baginya akan amat sulit bila masih harus mempertimbangkan kursi untuk Republik Demokrasi Kampuchea (RDK) seperti yang diperjuangkan Malaysia dan Singapura. Dan Menlu Tan Sri Gazali Safie dari Kuala Lumpur bertekad memperjuangkannya dalam sidang tingkat Menlu yang mendahului sidang puncak KTT. Tekad ini boleh dibilang menonjok langsung ke masalah yang lebih mendasar: soal konsensus. RDK dan Norodom Sihanouk mungkin tidak dapat kursi karena tidak ada konsensus dalam KTT untuk mendukungnya. Apakah negara lain yang kebetulan ditentang sekelompok kecil negara akan mengalami nasib sama? Artinya didepak keluar karena tidak didukung konsensus? Kenyataan seperti ini dianggap preseden berbahaya untuk keutuhan Gerakan Non-Blok itu sendiri. Sementara itu terbetik berita bahwa Pangeran Sihanouk untuk tahap sekarang menolak pembicaraan dalam bentuk apa pun dengan Vietnam. Ketegasan ini dicetuskan oleh Pangeran Thomico Sisowath, anggota kabinet Sihanouk. Lewat sebuah media di Singapura dibantahnya pula berita tentang upaya Vietnam menghubungi Sihanouk. Yang menghubungi adalah negara ketiga, yang belum tentu mendapat mandat dari Hanoi. Di mata Sihanouk kini, segala bentuk pendekatan tidaklah penting, selama Vietnam belum menarik tentaranya dari bumi Kampuchea. Sementara itu tragedi pengungsi Kampuchea di perbatasan Thailand semakin menusuk perasaan Pangeran itu. Lain lagi persoalan kemerdekaan Namibia, yang disebut juga Afrika Barat Daya. Dalam deklarasinya belum lama ini, India a.l. menyesalkan kegagalan negara maju yang kurang mantap menyokong kemerdekaan untuk Namibia. Khusus tentang ini, para diplomat Afrika berharap dapat memanfaatkan KTT Non-Blok di New Delhi itu untuk sebuah pembicaraan tidak resmi sesama mereka. "New Delhi memberi peluang pada kami untuk pertemuan tidak resmi, saling tukar-menukar gagasan dan menunggu adanya titik-titik terang," kata seorang diplomat di Nairobi. Mereka sebenarnya berbicara tentang hal yang masih samar-samar, namun itu dipandang masih lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Sebelumnya sudah dua kali rencana pertemuan puncak Organisasi Persatuan Afrika (OAU) yang direncanakan di Libya (Agustus dan November) gagal, karena pertentangan antara kelompok radikal dan moderat. Akibatnya 50 negara Afrika gagal memperjuangkan sasaran yang lebih penting seperti kemerdekaan Namibia misalnya. Tidak mengherankan bila para diplomat tadi bermaksud memanfaatkan KTT Non-Blok di New Delhi justru untuk membicarakan masalah tertentu di kalangan mereka sendiri. Namun Nigeria yang dikenal moderat dan cukup berpengaruh akan mengadakan pertemuan kecil antara 12 negara di Nairobi pekan depan khusus membahas kemungkinan untuk menga tasi jalan buntu OAU tersebut. "Afrika harus berangkat ke New Delhi dengan kesatuan pendapat dalam beberapa masalah besar," kata Menlu Nigeria Ishaya Audu sehabis pertemuan dengan Presiden Kenya Daniel Arap Moi. Ada kemungkinan negara-negara Afrika itu memperjuangkan agar KTT New Delhi mencetuskan kutukan terhadap AS dan Afrika Selatan yang mengkaitkan kemerdekaan Namibia dengan pemunduran tentara Kuba dari Angola. Juga dipersiapkan sebuah kutukan lain untuk Afrika Selatan yang berusaha menggoyahkan negara hitam seperti Mozambique, Zimbabwe dan Angola. Dalam KTT New Delhi diduga ikut dipertimbangkan hal Samudra Hindia sebagai daerah bebas militer berikut tuntutan Mauritius atas Pulau Diego Garcia yang disewakan Inggris pada AS dan dimanfaatkan untuk pangkalan militer. Masalah lain yang disengketakan: Sahara Barat, apakah ingin merdeka atau tetap dalam ikatan dengan Marokko.