Bersandar pada Toman

Iran mengubah mata uangnya dari dinar ke rial pada 1932 sebagai bagian dari modernisasi ekonomi pada masa pemerintahan Shah Reza Pahlevi. Toman sebelumnya merupakan mata uang nasional pada zaman Dinasti Qajar (1785-1925). Tapi sebenarnya masyarakat Iran hingga kini masih menggunakan toman dalam jual-beli sehari-hari. Meski sering membingungkan orang asing, penggunaan toman memudahkan penduduk dalam bertransaksi dengan nilai jutaan dan miliaran rial.

Menurut surat kabar Tehran Times, rencana perubahan mata uang ini sudah dibahas dan disepakati oleh kabinet Presiden Hassan Rouhani pada Juli tahun lalu. Kebijakan ini dibuat untuk mempertahankan nilai mata uang nasional serta memfasilitasi dan memulihkan peran uang tunai dalam transaksi dalam negeri, selain untuk menekan biaya penerbitan uang kertas dan koin. Langkah ini pun untuk memudahkan masyarakat dalam transaksi sehari-hari, seperti menghitung harga telur dan ayam yang bisa mencapai puluhan ribu rial. “Praktis, rial digantikan toman dalam transaksi sehari-hari akibat akumulasi inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini,” tulis koran tersebut.

Inflasi yang tinggi telah menggerogoti nilai rial. Di pasar, US$ 1 kini setara dengan 150 ribu rial, meski secara resmi pemerintah mematoknya 42 ribu rial. Pada Kamis, 7 Mei lalu, Pusat Statistik Iran (SCI) mengumumkan bahwa tingkat inflasi dalam setahun ini menembus 42 persen untuk makanan, minuman, dan rokok. Rata-rata tingkat inflasi secara keseluruhan naik antara 34 dan 37 persen dibanding tahun lalu. Sejak Maret 2019, Bank Sentral Iran dan lembaga pemerintah lain tak lagi mengumumkan laporan ekonomi sehingga SCI menjadi satu-satunya lembaga yang menerbitkan laporan ekonomi meski tidak berkala.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa tingkat inflasi Iran pada 2019 mencapai 41,1 persen dan pada 2020 diprediksi berada di level 34,2 persen. Penyebab utama angka inflasi tinggi itu adalah jatuhnya nilai mata uang Iran, terutama karena sanksi ekonomi Amerika, khususnya sanksi di sektor perminyakan yang memangkas ekspor minyak mentah Iran sebesar 90 persen dibanding sebelum sanksi dijatuhkan pada 2017.

Sejak Revolusi Islam pada 1979 yang menggulingkan Shah Reza Pahlevi, Iran terus mengalami inflasi. Menurut data CBI, hanya ada empat tahun fiskal dengan inflasi satu digit. Pemerintah sebenarnya sudah menimbang untuk mengubah mata uang sejak 1994, ketika inflasi berada di angka 48 persen. Pada 2010, Presiden Mahmud Ahmadinejad mengumumkan akan menghapus tiga angka nol pada mata uang untuk menghadapi sanksi berbagai negara terhadap program nuklirnya. Kedua rencana itu gagal karena para pejabat tak bersepakat soal penerapannya. Ketika Hassan Rouhani berjanji menurunkan inflasi pada 2016, untuk pertama kalinya inflasi turun menjadi satu digit dalam 26 tahun terakhir.

Masalah utama dalam menurunkan inflasi tersebut, menurut Foreign Policy, adalah tidak independennya bank sentral, yang lebih banyak menjadi pelaksana dari kebijakan moneter pemerintah. Yang paling mencuat adalah ketika Ahmadinejad menggunakan bank sentral dan anggaran pemerintah untuk menggelontorkan bantuan tunai ke masyarakat dan megaproyek rumah murah yang kontroversial. Kedua kebijakan itu tak kunjung selesai hingga kini dan menjadi duri dalam pemerintahan Rouhani.

Kini bank sentral benar-benar akan mengeluarkan mata uang baru dengan memangkas angka nol pada mata uang lama. Tapi orang-orang sangsi dampaknya akan menekan inflasi. “Kebijakan itu lebih banyak berdampak secara psikologis karena, ketimbang membayar 250 ribu rial untuk sekotak telur, Anda cukup membayarnya seharga 25 toman,” tutur seorang jurnalis yang berbasis di Iran kepada TRT World.

Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan redenominasi bukan obat mujarab bagi inflasi yang tinggi. Venezuela mengurangi lima angka nol dalam mata uangnya pada Agustus tahun lalu, yang diklaim Presiden Nicolás Maduro akan menstabilkan ekonomi. Nyatanya, langkah itu tak berpengaruh dalam menurunkan hiperinflasi di negara tersebut, yang disebut IMF mencapai 10 juta persen pada 2019.

Lebih buruk lagi, Zimbabwe menghapus 12 angka nol di dolar Zimbabwe pada puncak krisis ekonomi 2009, yang tingkat inflasinya diperkirakan mencapai 89,7 miliar triliun persen. Uang kertas dengan nilai terbesar saat itu adalah 100 triliun dolar Zimbabwe, yang tak cukup untuk membeli setangkup roti. Negeri itu dipaksa menyingkirkan sama sekali mata uangnya dan beralih ke dolar Amerika, rand Afrika Selatan, dan sejumlah mata uang lain.

Meysam Radpour, ekonom dan kepala sebuah perusahaan investasi di Iran, menilai bahwa menghapus angka nol tidak akan mengubah nilai tukar mata uang. Toman, kata dia, akan memudahkan menghitung nilai uang dan mungkin membuat masyarakat lebih bangga terhadap mata uangnya. Tapi, “Kebijakan itu akan lebih efektif dengan tingkat inflasi satu digit,” ujarnya kepada stasiun radio Weis. “Jika situasi keuangan yang membawa kita ke posisi sekarang berlanjut, dalam beberapa tahun mata uang baru itu juga akan berakhir seperti rial sekarang.”

IWAN KURNIAWAN (TEHRAN TIMES, ALGEMEINER, TRT WORLD, FINANCIAL TIMES, REUTERS)