Dunia Sepekan

Malaysia
Dokumen Tentang Najib Di Jaksa Agung

JAKSA Agung Malaysia Abdul Gani Patail mengaku telah menerima sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penyelidikan dugaan korupsi di perusahaan negara 1MDB. Dalam pernyataan pada Sabtu pekan lalu, Abdul Gani menyebutkan, di antara dokumen yang diserahkan satuan tugas penyelidik kasus itu, ada yang bersangkut-paut dengan tuduhan bahwa ada uang yang ditransfer ke rekening milik Perdana Menteri Najib Razak.

Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah koran The Wall Street Journal melaporkan bahwa penyelidik telah melacak aliran uang senilai US$ 700 juta ke rekening yang mereka yakini milik Najib. Terhadap isi laporan ini, pada Jumat malam pekan lalu, Najib mengeluarkan bantahan.

Menurut Abdul Gani, dokumen itu diberikan oleh satuan tugas yang beranggotakan unsur-unsur dari komisi antikorupsi, polisi, dan bank sentral. "Saya telah melakukan verifikasi bahwa saya menerima dokumen tentang 1MDB, termasuk dokumen yang berhubungan dengan tuduhan bahwa ada uang yang ditransfer ke rekening Perdana Menteri," katanya, seperti dikutip Reuters, Sabtu pekan lalu. Kecuali menyatakan telah memberikan petunjuk kepada satuan tugas untuk bertindak lebih lanjut, dia tak menjelaskan lebih jauh.

1MDB sendiri membantah laporan koran tersebut. Perusahaan ini menggambarkan isi laporan itu sebagai tak berdasar dan menegaskan tak pernah memberikan dana apa pun kepada Perdana Menteri. 1MDB memang sedang menghadapi kritik karena salah urus dan menanggung utang hampir US$ 11,6 miliar. Najib mengetuai dewan penasihatnya.

---

Inggris
Prancis Tolak Pendiri Wikileaks

Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, tampaknya masih harus bertahan di Kedutaan Besar Ekuador di London, Inggris, tempatnya berlindung tiga tahun terakhir. Hal ini tak terelakkan setelah permintaan suakanya kepada Prancis ditolak dengan alasan dia tak sedang menghadapi "bahaya yang segera mengancam".

Surat permintaan suaka itu ditulis Assange dan ditujukan kepada Presiden Prancis Francois Hollande. Dia memohon Prancis menerimanya karena dia sedang "diburu dan diancam nyawanya oleh otoritas Amerika Serikat akibat kegiatan profesionalnya".

Menurut pernyataan kantor Presiden Hollande, yang dikutip Irish Independent, Sabtu pekan lalu, Prancis tak bisa merespons permintaan itu. "Situasi Tuan Assange tak menunjukkan adanya bahaya yang segera mengancam. Lagi pula, dia adalah subyek perintah penahanan dari Eropa."

Sebelumnya, Assange menyatakan khawatir meninggalkan Kedutaan Besar Ekuador. Dia mencari perlindungan di sana untuk menghindari ekstradisi ke Swedia atas dugaan melakukan kejahatan seksual-yang dia bantah. Dia takut Swedia atau Inggris akan mengirimkannya kembali ke Amerika.

Di negara asalnya itu sedang berlangsung penyelidikan mengenai pembocoran 500 ribu dokumen rahasia perang Afganistan dan Irak pada 2010 serta 250 ribu kabel diplomatik oleh WikiLeaks. Situs yang diaktifkan sejak 2006 ini memang menjadi tempat publikasi informasi rahasia dari berbagai sumber anonim. Dalam surat penolakannya, Hollande menyebutkan WikiLeaks mengungkapkan pada bulan lalu bahwa Dinas Keamanan Nasional (NSA) Amerika memata-matai Hollande dan dua pendahulunya.

---

Tunisia
Keadaan Darurat Berlaku

PRESIDEN Beji Caid Essebsi mengumumkan berlakunya keadaan darurat di seluruh negeri mulai Sabtu malam pekan lalu. Status ini diumumkan sepekan setelah serangan maut oleh teroris di tempat tetirah di Sousse, yang menewaskan 38 orang.

Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Habib Essid mengakui bahwa polisi terlalu lamban merespons serangan itu. Keadaan darurat, menurut Presiden Essebsi dalam pidatonya yang disiarkan televisi, diperlukan karena adanya ancaman terus-menerus yang menyebabkan negara dalam keadaan perang.

Undang-undang keadaan darurat secara temporer memberikan tambahan fleksibilitas kekuasaan kepada pemerintah, menambah kewenangan tentara dan polisi, serta membatasi hak publik yang berkaitan kegiatan berserikat dan penahanan. Keadaan perang, kata Essebsi, seperti dikutip Al Jazeera, menyebabkan "kita harus menjalankan semua langkah yang diperlukan".

Keadaan darurat terakhir di Tunisia dicabut pada Maret 2014. Menurut seorang ajudan Perdana Menteri, perkembangan terbaru itu tak terhindarkan setelah sejumlah pejabat Tunisia, termasuk Gubernur Sousse, dipecat akibat tragedi pekan lalu. "Seperti halnya telah terjadi masalah keamanan, ada pula kegagalan politik," ujar Dhafer Naji, penasihat komunikasi Perdana Menteri, kepada AFP.