Dunia Sepekan: Pengadilan Kamboja Menolak Pembebasan Aktivis

Perbesar

Marinir Filipina dan AS melakukan serangan amfibi sebagai bagian dari latihan militer bersama di pantai barat Filipina, April 2012./Reuters

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kamboja

Pengadilan Menolak Pembebasan Aktivis

PERMOHONAN pembebasan dengan jaminan tujuh aktivis hak asasi manusia dari tahanan ditolak Pengadilan Negeri Phnom Penh, Kamboja, pada Selasa, 18 Mei lalu. Pengadilan beralasan bahwa penahanan tersebut bertujuan memastikan para aktivis akan menghadiri sidang, yang belum ditentukan kapan. Para aktivis itu adalah lima anggota Khmer Thavrak, kelompok pemuda yang mengangkat isu ketidakadilan sosial dan lingkungan; Wakil Presiden Asosiasi Liga Intelijen Mahasiswa Khmer (KSILA) Mean Prommony; dan Muong Sopheak, anggota KSILA.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Observatorium untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, kemitraan dari Organisasi Dunia Melawan Penyiksaan dan Federasi Internasional untuk Hak Asasi (FIDH), mendesak pemerintah Kamboja agar membebaskan para aktivis. "Observatorium menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua pembela hak asasi manusia tersebut karena penahanan mereka yang sewenang-wenang dan tampaknya hanya ditujukan untuk menghukum mereka karena kegiatan hak asasi mereka yang sah," demikian pernyataan Observatorium pada Kamis, 20 Mei lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Para aktivis ditahan pada Agustus dan September lalu karena ikut serta dalam unjuk rasa di Phnom Penh yang menuntut pembebasan sejumlah aktivis hak asasi manusia di negeri itu. Mereka didakwa dengan pasal penghasutan untuk melakukan kejahatan atau menyebabkan keresahan sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bila terbukti, mereka bisa divonis hingga dua tahun penjara dan denda 4 ribu riel atau sekitar Rp 14 juta.

Filipina

Perjanjian Kehadiran Militer Amerika

PERWAKILAN Amerika Serikat dan Filipina dikabarkan telah menyelesaikan pembicaraan tentang perjanjian tentang kehadiran militer Amerika di Filipina. Pada Kamis, 20 Mei lalu, Foreign Policy melaporkan naskah perjanjian itu kini telah berada di meja Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Perjanjian yang pertama kali ditandatangani pada 1998 itu memberikan yurisdiksi kepada Amerika atas kehadiran pasukannya di negara tersebut. Amerika juga dapat mengimpor dan mengekspor peralatan militer serta menjalankan pesawat tempur, kapal, dan kendaraannya di dalam negeri itu. Penghapusan perjanjian itu akan menghapus perlindungan hukum yang memungkinkan Amerika menggunakan Filipina sebagai pangkalan militer utama di Asia Tenggara, terutama dalam menghadapi pengaruh Cina.

Tahun lalu, Presiden Duterte membatalkan perjanjian itu setelah permohonan visa sejumlah senator dan sekutunya, yang terlibat dalam perang melawan narkotik, ditolak Amerika. Duterte kemudian hanya memberikan perpanjangan waktu enam bulan hingga Agustus nanti kepada Amerika. Belum jelas apakah perjanjian yang dibuat sekarang hanya memberikan kelonggaran waktu bagi Amerika atau perpanjangan permanen. Duterte hanya menyatakan "ingin mempelajari dengan sangat hati-hati" kemungkinan negosiasi ulang perjanjian ini.

Kolombia

Unjuk Rasa Meluas

Demonstran berdiri di atas patung pemimpin kemerdekaan Amerika Selatan Simon Bolivar, selama protes anti-pemerintah, di Bogota, Kolombia 15 Mei 2021. REUTERS / Nathalia Angarita

GELOMBANG unjuk rasa yang melanda Kolombia sejak akhir April lalu kini memasuki pekan keempat dan belum tampak tanda-tanda mereda. Pemerintah menyatakan 15 orang meninggal dalam kerusuhan, tapi kelompok hak asasi mengklaim jumlahnya lebih dari 40 orang. Pada Rabu, 19 Mei lalu, Reuters melaporkan sekitar 8.000 orang berunjuk rasa di Ibu Kota Bogota.

Unjuk rasa besar yang bermula di Bogota ini dipicu kebijakan reformasi pajak, yang akan mengenakan pajak kepada orang dengan pendapatan yang lebih rendah dari aturan sekarang. Presiden Ivan Duque kemudian mencabut kebijakan ini, tapi demonstrasi tetap berjalan dan meluas ke daerah dan isu lain, termasuk tuntutan terhadap perbaikan sistem kesehatan. Massa memblokade jalan di 17 provinsi dan serikat buruh menyerukan protes yang lebih besar.

Demonstrasi yang berlarut-larut ini telah mengganggu perekonomian negeri itu. Sejumlah perusahaan minyak mengaku terpaksa menghentikan kerjanya sementara. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (Conmebol) menyatakan akan memindahkan penyelenggaraan Copa América dari negeri itu, yang seharusnya menggelar turnamen sepak bola antar-negara Amerika Latin tersebut tahun ini bersama Argentina.