Enrile membangkang

MENHAN Juan Ponce Enril terbukti memang setia. Selama Presiden Corazon Aquino berkunjung ke AS, tidak terjadi kudeta di Filipina. Pokoknya, aman. Tapi bukan berarti Enrile sudah terbebas dari hobi yang paling disenanginya: mengecam Cory secara terbuka. Kecamannya justru sudah sampai pada tingkat "menohok kawan seiring". Atau seperti yang dikatakan para pengamat, "Enrile sudah melepaskan tembakan peringatan." Pada sebuah temu muka dengan pengusaha Selasa pekan silam, menhan itu yang mengutip pendapat banyak orang menyatakan, "Pemilu harus diulang karena Presiden telah mencampakkan mandat yang diperolehnya dengan menghapus konstitusi 1973." Lebih dari itu, Cory membentuk sebuah pemerintahan revolusioner dan memberlakukan apa yang disebut "konstitusi kemerdekaan". Berdasar konstitusi ini, Presiden memonopoli hak membuat UU sampai konstitusi yang baru disahkan. Enrile, yang mengaku bicara atas nama orang banyak, menilai tindakan Cory itu tidak hanya berbahaya tapi "merupakan sumber ketidakstabilan politik yang laten di Filipina." Mendengar ini Manila gempar. Koran terbesar The Philippine Inquirer menampilkan kepala berita dengan judul "Enrile menggebrak Cory". Yang pasti, menhan ini, resmi ataupun tidak, sudah menjadi corong pihak kanan yang menuntut pemilu ulang sebelum masa jabatan Cory berakhir tahun 1992. Pemilu perlu, kata mereka, agar ada legitimasi untuk kekuasaan Cory. Oleh massa pendukung Cory, manuver pihak kanan itu dianggap sebagai usaha tersamar untuk menggulingkan Presiden. Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Cebu segera mendesak Cory agar memecat Enrile yang "menolak kebijaksanaan politiknya dengan cara yang tidak bisa dibenarkan". Kepada 73 provinsi lainnya, pemerintah Cebu menyerukan pula supaya ikut menuntut pemecatan Enrile. Menyadari gejala tidak sehat ini, Komisi Konstitusi Ahad baru lalu menyetujui pencantuman sebuah pasal dalam rancangan UUD yang mengabsahkan pemerintahan revolusioner Cory Aquino. Ketetapan ini didukung suara 44 lawan 2. Ditentukan juga bahwa masa jabatan seorang presiden enam tahun dan pemilu ulang ditiadakan. Komisi Konstitusi ternyata cukup waspada menghadapi kemungkinan terbentuknya pemerintahan otoriter baru. Agar penyalahgunaan kekuasaan gaya Marcos tidak terulang, hak Presiden untuk memberlakukan UU Darurat dibatasi tidak lebih dari 60 hari. Presiden juga dinyatakan tidak berwenang membubarkan Kongres (Parlemen). Rancangan konstitusi itu akan diserahkan pada Presiden Corazon Aquino pekan ini juga. Diperkirakan Januari tahun depan sudah bisa diadakan referendum untuk memastikan dukungan rakyat bagi rancangan konstltusi tersebut, suatu hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan Marcos. Sebegitu jauh, proses demokrasi dipenuhi, tapi Manila tetap saja diguncang harubiru. Terakhir ada selentingan Cory akan memberlakukan keadaan darurat. Ada pula berita racun yang menyebutkan 750 gerilyawan bersenjata berkeliaran di sekitar Manila. Tak ayal lagi Jenderal Fidel Ramos menasihatkan kepada rakyat agar tetap tenang. Lalu Sekretaris Eksekutif Joker Arroyo memastikan bahwa Cory Aquino sama sekali tidak terpikir untuk memberlakukan keadaan darurat walaupun "wewenangnya memungkinkan dia melakukan apa saja apalagi Presiden juga menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Filipina."