Gugatan dari atas angin

MASA kejayaan emas hitam (minyak) dan kayu gelondongan telah berlalu dari Negeri Atas Angin -- yang sekarang dikenal dengan nama Sabah. Sementara itu, bekas-bekas jajahan Inggris sepanjang dua abad masih tersisa. Lalu, orang belum lupa kerusuhan pemilu di sana setahun lewat: empat nyawa melayang dan 1673 jiwa mendekam di balik tahanan. Belum lagi korban materi. Dan PM Mahathir terpaksa terbang dari Kuala Lumpur untuk meredakan suasana. Bayang-bayang pemberlakuan hukum darurat tergambar jelas, waktu itu. Namun, berkat "campur tangan pusat", Sabah boleh tenteram kembali. Sejak itu, berbagai rombongan silih berganti mengunjungi Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur. Semua bermaksud menyelesaikan krisis. Dan ketika pemilihan umum Sabah diselenggarakan kembali, Joseph Pairin Kitingan dari PBS (Party Bersatu Sabah) mencatat kemenangan mutlak resmilah ia sebagai ketua menteri, tanpa bisa digugat. Tetapi tidak berarti masalah sudah selesai. Ketidakpuasan terhadap "campur tangan pusat" dalam bentuk lain kini terangkat lagi ke permukaan. Mereka kecewa dan kesal. Mengapa? Paling tidak ada tiga hal penting yang mereka ungkit: soal persetujuan 20 pasal yang dibuat ketika Sabah bergabung ke dalam Persekutuan Malaysia, 1963. Kemudian, soal sikap Kuala Lumpur dalam pemilihan umum Sabah 1985 dan rencana perluasan sayap UMNO ke Sabah. Di atas itu semua, mereka menginginkan "Kuala Lumpur menghormati pemerintahan sah Sabah", seperti dikatakan Jeffrey Kitingan, Ketua Institut Pengkajian Kebijaksanaan Umum, anggota tim perumus, dan sehari-hari dikenal sebagai saudara kandung Ketua Menteri Pairin Kitingan. Naiknya Kitingan ke singgasana Ketua Menteri Sabah adalah perlambang naiknya suku Kadazan, kelompok terbesar (28 persen) di negara bagian multirasial berpenduduk 1,2 juta. Maka, munculnya protes bisa ditafsirkan karena adanya keresahan dari puak Kadazan. Dulu -- di bawah pemerintahan Berjaya, dengan ketuanya Datuk Harris Saleh -- nasib mereka kurang diperhatikan. Bahkan, "Diperlakukan seperti warga kelas dua," kata Jeffrey Kitingan kepada TEMPO, beberapa waktu berselang. "Dan hanya melalui kepemimpinan Kadazanlah kepentingan mereka terlindungi dan tersalurkan." Namun, satu tahun setelah tokoh Kadazan memegang kendali kepemimpinan, dosa Berjaya yang menyepelekan mereka masih dibawa-bawa. Bahkan ada kecenderungan bahwa Berjaya, yang sudah tidak lagi jaya itu, diidentikkan dengan puak Melayu di Sabah. Tidak heran kalau kemudian berbagai keruwetan di bilangan negeri itu dikaitkan dengan isu "dominasi Melayu" dan sentimen rasial. Ketika terbetik berita bahwa UMNO, partai terkuat di Tanah Semenanjung, bermaksud melebarkan sayapnya ke Sabah, kontan puak Kadazan mengidentifikasikannya sebagai bentuk lain dari dominasi Melayu. Sementara itu, tokoh teras UMNO di Kuala Lumpur bersikap tenang-tenang saja. Sekjen UMNO Sanusi Junid dalam keterangannya kepada TEMPO malah menyebut "Ada orang di sana yang menginginkan UMNO masuk ke Sabah." Sejauh ini, rencana perluasan cabang UMNO ke Sabah memang sudah mendapat restu PM Mahathir. Tetapi masih menunggu kata akhir dari Sidang Majelis Tertinggi UMNO, bulan depan. Padahal, sampai menjelang akhir tahun lalu, keputusan melebarkan sayap ke Sabah dan Sarawak masih menimbulkan perdebatan di kalangan UMNO sendiri. Tapi di Sabah saja, kabarnya, sudah terdaftar 18 protem yang berfungsi sebagai cabang UMNO bayangan. "Mereka siap diresmikan, jika Majelis Tertinggi UMNO merestui pembukaan cabang Sabah," kata Datuk Haji Mohamed Dun Banir, yang mengangkat dirinya sebagai Ketua Komite Penghubung Antar Protem UMNO. Mengapa Kadazan harus mengkhawatirkan UMNO? Masalahnya ternyata tidak sekadar dominasi Melayu atas Kadazan, atau dominasi Semenanjung atas Borneo. Kekhawatiran tersebut ternyata lebih berbau politis. Bukan rahasia lagi bahwa UMNO, partai yang mewakili puak Melayu dan Islam di Sabah, ingin bergabung ke dalam UMNO. Inilah ancaman baru bagi kelanggengan kekuasaan PBS di Sabah, yang sejak kini sudah diperhitungkan oleh Kitingan. James R. Lapian & Ekram H. Attamimi (Kuala Lumpur)