Hampir 10.000 Pekerja di Lembaga Pemerintah AS Terkena PHK Massal Pasca Pengetatan Birokrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Program yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan penasihatnya, Elon Musk, untuk merampingkan birokrasi Amerika Serikat telah mengakibatkan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal lebih dari 9.500 pegawai federal pada Jumat lalu.

Kebijakan ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk administrasi lahan federal, layanan kesehatan bagi veteran, serta lembaga pengawas keuangan dan lingkungan.

PHK massal ini mencakup pegawai di Departemen Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, serta Kesehatan dan Layanan Masyarakat.

Langkah ini menargetkan pegawai masa percobaan yang masih berada dalam tahun pertama mereka bekerja, karena mereka memiliki perlindungan kerja yang lebih lemah dibandingkan pegawai tetap. Langkah drastis ini adalah bagian dari strategi lebih luas yang diterapkan oleh Trump dan Musk untuk mengurangi ukuran birokrasi pemerintah, yang mereka nilai terlalu besar dan tidak efisien.

Dilansir Reuters, gelombang PHK ini terjadi setelah divisi sumber daya manusia pemerintah federal mengeluarkan arahan kepada berbagai lembaga untuk menghentikan sebagian besar dari sekitar 200.000 pekerja dalam masa percobaan. Langkah ini dipandang sebagai eskalasi tajam dalam upaya pemerintahan Trump untuk merombak dan mengecilkan ukuran tenaga kerja federal. Selain itu, beberapa lembaga pemerintah hampir tidak beroperasi akibat pemangkasan ini, termasuk Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), sebuah badan pengawas independen yang sebelumnya bertugas melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak adil.

Selain PHK, sekitar 75.000 pekerja federal telah menerima tawaran pesangon dari pemerintahan Trump-Musk untuk meninggalkan pekerjaan mereka secara sukarela. Jumlah ini setara dengan sekitar 3% dari total 2,3 juta pegawai sipil pemerintah federal AS. Pemerintah mengklaim bahwa langkah ini akan menghemat anggaran negara dalam jangka panjang.

Trump berargumen bahwa birokrasi federal terlalu besar dan banyak anggaran yang terbuang akibat pemborosan serta fraud. Dengan utang pemerintah mencapai sekitar 36 triliun dolar dan defisit anggaran sebesar 1,8 triliun dolar pada tahun lalu, terdapat konsensus bipartisan mengenai perlunya reformasi birokrasi. Namun, Partai Demokrat di Kongres menilai Trump telah melampaui kewenangannya dalam hal pengelolaan anggaran federal, sementara mayoritas Partai Republik di Kongres cenderung mendukung langkah-langkah tersebut.

Di sisi lain, kecepatan dan cakupan kebijakan ini menimbulkan ketegangan di dalam pemerintahan Trump sendiri. Beberapa staf Gedung Putih, termasuk Kepala Staf Susie Wiles, dikabarkan frustrasi dengan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sumber dari dalam pemerintahan menyebutkan bahwa beberapa keputusan diambil tanpa konsultasi yang memadai dengan pejabat tinggi lainnya.

Melansir Times of India, PHK ini juga berdampak besar pada sektor kesehatan. Hampir separuh pekerja masa percobaan di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) serta beberapa di National Institutes of Health (NIH) kehilangan pekerjaan mereka. Di sektor lingkungan, Dinas Kehutanan AS (USFS) memutuskan hubungan kerja dengan sekitar 3.400 pegawai baru, sementara Dinas Taman Nasional (NPS) mengakhiri kontrak sekitar 1.000 orang. Pemangkasan tenaga kerja ini berpotensi menghambat berbagai program lingkungan yang penting, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan pengelolaan ekosistem nasional.

Internal Revenue Service (IRS), lembaga pemungut pajak AS, dikabarkan akan melakukan PHK massal pada pekan depan, yang dapat berdampak pada persiapan musim pajak menjelang tenggat waktu 15 April. Pemangkasan anggaran ini juga memicu kekhawatiran terhadap layanan publik lainnya, seperti pemadam kebakaran hutan. Setelah kebakaran besar melanda Los Angeles bulan lalu, program federal harus menghentikan perekrutan petugas pemadam kebakaran musiman dan menangguhkan upaya pembersihan kayu mati dari hutan.

Dampak dari kebijakan ini terus menjadi perdebatan di tingkat nasional. Pendukung Trump dan Musk menilai langkah ini sebagai bagian dari reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan.

Sebaliknya, para kritikus khawatir bahwa kebijakan ini justru akan menghambat layanan publik esensial dan meningkatkan beban kerja bagi pegawai yang tersisa. Beberapa analis juga memperingatkan bahwa pemangkasan tenaga kerja yang begitu besar dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Pilihan editor: 60 Perusahaan PHK Massal, Sektor Mana yang Paling Banyak Lakukan PHK Sepanjang 2024