Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Karim Khan, Jaksa penuntut di pengadilan kriminal internasional atau ICC mengajukan surat penangkapan pada dua pejabat tinggi Taliban, yang diduga telah melakukan kejahatan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan. Dua pejabat yang dimaksud Khan itu adalah Kepala Kehakiman Afghanistan Abdul Hakim Haqqani dan Ketua Mahkamah Agung Afghanistan Haibatullah Akhundzada.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Khan dalam pernyataannya pada Kamis, 23 Januari 2025, menulis kedua pejabat tinggi Taliban itu harus menanggung tanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan karena melakukan penganiayaan berdasarkan gender. Perempuan dewasa dan remaja serta komunitas LGBTQ telah dirampas hak-haknya terhadap integritas fisik, otonomi, hak kebebasan berpendapat, hak bergerak, hak terhadap kebebasan berekspresi, hak pada pendidikan, hak pada kehidupan pribadi dan keluarga. Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada Agustus 2021.
Setiap ada orang yang mencoba menentang pemerintahan Taliban, akan ditindas secara brutal seperti dibunuh, dipenjara, mengalami penyiksaan, perkosaan, bentuk kejahatan seksual lainnya, diculik dan tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Interpretasi Taliban terhadap hukum syariah tidak boleh digunakan untuk membenarkan perampasan hak-hak fundamental HAM,” demikian keterangan Khan.
Tim hakim di ICC nantinya akan memutuskan apakah Akhundzada dan Haqqani nantinya harus ditahan. Menurut jaksa penuntut Khan, jika surat penangkapan diterbitkan, maka seluruh upaya untuk melakukan penahanan terhadap dua pucuk pimpinan Taliban itu akan dilakukan ICC.
Khan memastikan pihaknya akan segera menahan para pucuk pimpinan Taliban lainnya dan investigasi terhadap situasi di Afghanistan akan terus dilanjutkan. Taliban belum berkomentar terhadap langkah ICC ini.
Populasi Afghanistan adalah 40 juta jiwa dan Pemerintahan Taliban masih melakukan ketidak-adilan terhadap 20 juta warganya (merujuk pada populasi perempuan Afganistan). Pemerintahan Taliban sebelumnya mengklaim menghormati hak-hak perempuan sesuai hukum Islam dan budaya Afghanistan. Pada 2022, Taliban mengubah kebijakan dengan berjanji membuka SMA untuk murid perempuan, yang semenjak itu Taliban mengiming-imingi membuka lagi sekolah-sekolah untuk perempuan, namun tidak ada batas waktu kapan janji itu akan diwujudkan. Sebaliknya, pada akhir 2022 Taliban memerintahkan universitas agar tidak menerima murid perempuan.
Malala Yousafzai mendesak para pemimpin muslim untuk mendukung upaya menjadikan apartheid gender sebagai bentuk kejahatan berdasarkan hukum internasional. Peraih Nobel Perdamaian tersebut meminta agar seluruh pemimpin dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk angkat bicara menentang Taliban Afghanistan atas perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan
Sumber: RT.com
Pilihan editor: Warga Kongo Waswas Ada Penyakit Misterius
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
