Indonesia Siapkan Pelayanan Satu Pintu untuk Kurangi Pekerja Migran Non-Prosedural

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding pada Selasa, 17 Desember 2024, menyampaikan pelayanan satu pintu menjadi salah satu solusi yang dicanangkan oleh kementeriannya dalam menekan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI / TKI / TKW) yang bekerja melalui non-prosedural. P2MI mencatat sebanyak 80 persen dari PMI yang menjadi korban eksploitasi merupakan pekerja yang berangkat secara non-prosedural.

Hal itu menyebabkan pemerintah tidak dapat mengetahui lokasi dan bidang kerja pekerja migran tersebut, serta durasi pekerjaan dan jaminan dan pelindungan pekerjaan. Oleh karena itu, melalui kebijakan pelayanan satu pintu diharapkan WNI yang ingin bekerja di luar negeri dapat terdata, termasuk bagi pekerja magang maupun musiman.

“Jadi siapapun yang mau bekerja di luar negeri, harus terdaftar supaya masuk di data kami. Kalau dia masuk, maka kami bisa memantau dia pekerjaannya apa, bekerja di mana, siapa yang mengirim, lalu jabatan pekerjaannya apa, terlindungi atau tidak di sana,” ucapnya.

Lebih lanjut Karding menyampaikan penguatan sistem vokasi dan peningkatan sumber daya manusia menjadi cara lain untuk meningkatkan pelindungan bagi WNI. Dia pun menyebutkan dari kebutuhan pekerja yang mencapai 1 juta, Indonesia hanya mampu memenuhi 267 ribu. Hal itu disebabkan ekosistem, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan penempatan yang terbangun secara sistematis dan terencana.

“Kalau itu terproyeksi dengan baik, kami siapkan lembaga pelatihannya dengan baik, kami siapkan pelayanannya dengan baik, kami ubah mode perekrutan dengan baik, kami siapkan perwakilan di luar negeri, agar jangan semua bebannya di Kementerian Luar Negeri,” tutur dia.