Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Inggris akan memblokir undang-undang yang disahkan oleh parlemen Skotlandia, yang memudahkan orang untuk mengubah jenis kelamin legal mereka. Ini menandai kali pertama kekuasaan Inggris meminta untuk memveto hukum Skotlandia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Inggris untuk Skotlandia Alister Jack dari Partai Konservatif menyatakan, Inggris menggunakan Pasal 35 dari Undang-Undang Skotlandia 1998.
Aturan itu memungkinkan pemerintah Inggris untuk melarang sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang, jika London menganggapnya berdampak buruk pada upaya pemerintah nasional mempertahankan yurisdiksi tertinggi.
"Saya tidak mengambil keputusan ini dengan enteng. Itu akan berdampak signifikan pada masalah kesetaraan di seluruh Inggris. Oleh karena itu, saya telah menyimpulkan bahwa ini adalah tindakan yang perlu dan benar," kata Jack dalam sebuah pernyataan di London pada Senin, 16 Januari 2023.
Langkah tersebut memicu argumen baru dengan pemerintah Skotlandia yang didevolusi. Sebelumya, upaya Edinburgh untuk mengadakan referendum kemerdekaan baru juga dijegal.
RUU soal gender yang disahkan pada Desember lalu, menjadikan Skotlandia sebagai negara pertama di Britania Raya yang mendukung proses identifikasi diri untuk mengubah jenis kelamin, termasuk menghilangkan kebutuhan akan diagnosis medis disforia gender.
Kaidah hukum itu juga menurunkan usia minimum menjadi 16 dari 18 tahun.
Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon mengatakan dia akan membela undang-undang tersebut. Dia berjanji akan membela parlemen Skotlandia.
"Ini adalah serangan frontal penuh terhadap Parlemen Skotlandia kami yang terpilih secara demokratis dan kemampuannya untuk membuat keputusan sendiri mengenai masalah-masalah yang dilimpahkan," kata Sturgeon, yang memimpin Partai Nasional Skotlandia (SNP), dalam pernyataan yang disampaikan di Twitter.
"Jika veto Westminster ini berhasil, itu akan menjadi yang pertama dari banyak veto," ujarnya.
Edinburgh vs London
Keputusan tersebut kemungkinan akan memicu pertarungan hukum antara Edinburgh dan London. Pemerintah Skotlandia sebelumnya memperingatkan akan menentang apa yang digambarkan pihaknya sebagai upaya apa pun untuk melemahkan keinginan demokrasi parlemennya, yang telah menyerahkan kekuasaan di wilayah tertentu.
Inggris telah menolak untuk memberikan Skotlandia pemungutan suara lagi tentang kemerdekaan. Pengadilan tinggi Inggris memutuskan tahun lalu bahwa Sturgeon tidak dapat mengadakan referendum tanpa persetujuan dari London.
Tetapi tidak jelas apakah langkah Inggris untuk menolak RUU gender Skotlandia akan memicu keinginan untuk merdeka. Kepemimpinan SNP sendiri terbagi dalam masalah ini.
Beberapa aktivis hak perempuan berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi keselamatan perempuan dan anak perempuan dengan mempermudah laki-laki pemangsa untuk mengakses ruang satu jenis kelamin seperti kamar mandi.
Pendukung RUU itu, bagaimanapun, mengatakan reformasi menguntungkan orang-orang transgender dan tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak perempuan.
Negara-negara lain termasuk Irlandia, Denmark dan Argentina telah mengadopsi undang-undang identitas diri untuk membuatnya lebih sederhana dan tidak terlalu invasif untuk mengubah jenis kelamin.
"Bidang kebijakan itu kompleks dan sebagian besar orang Skotlandia tidak mungkin memiliki pandangan yang kuat. Jika SNP berhasil menampilkan ini sebagai campur tangan maka itu akan memainkan argumen mereka untuk kemerdekaan meskipun itu memecah belah SNP itu sendiri jadi ini mungkin tidak semudah yang diharapkan oleh kepemimpinan," kata James Mitchell, Profesor Kebijakan Publik di Universitas Edinburgh.
Baca juga: 5 Hal Berubah jika Skotlandia Lepas dari Inggris
REUTERS
Foto 
