Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Israel berencana menggunakan pendapatan pajak yang dipungut atas nama Palestina untuk membayar utang 2 miliar shekel atau setara Rp 8,8 triliun. Dilansir dari Reuters, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan utang tersebut akan dibayarkan kepada perusahaan milik negara Israel Electric Co.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Israel memungut pajak terhadap barang-barang yang melalui Israel ke Tepi Barat. Dana pajak tersebut semestinya ditranfer ke Ramallah berdasarkan pengaturan lama antara kedua belah pihak.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun sejak serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, Smotrich telah menahan dana sebesar 800 juta shekel yang dialokasikan untuk biaya administrasi di Gaza. Dana yang dibekukan itu disimpan di Norwegia.
Ia mengatakan pada rapat kabinet hari Minggu, dana itu digunakan untuk membayar utang kepada IEC sebesar 1,9 miliar shekel. "Prosedur tersebut dilaksanakan setelah beberapa tindakan anti-Israel dan termasuk pengakuan sepihak Norwegia terhadap negara Palestina," kata Smotrich kepada para menteri kabinet.
Utang Palestina kepada IEC, kata Smotrich, menyebabkan tingginya pinjaman dan suku bunga. Ia melanjutkan bahwa akibat tingginya utang Palestina menyebabkan rusaknya kredibilitas IEC yang akhirnya dialihkan kepada warga Israel.
Kementerian Keuangan Palestina mengatakan telah setuju agar Norwegia mencairkan sebagian dana dari rekening yang disimpan sejak Januari lalu sebesar 1,5 miliar shekel. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, 767 juta shekel dari dana yang dipegang Norwegia akan dibayarkan kepada perusahaan bahan bakar Israel. Dana itu untuk membeli bahan bakar mingguan selama beberapa bulan mendatang. Jumlah yang sama akan digunakan untuk melunasi utang terkait listrik perusahaan distribusi Palestina kepada IEC.
Smotrich menentang pengiriman dana ke Otoritas Palestina yang menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji pegawai sektor publik. Ia menuduh Palestina mendukung serangan 7 Oktober 2023 di Israel yang dipimpin oleh gerakan Islamis Hamas, yang menguasai Gaza. Otoritas Palestina saat ini membayar 50-60 persen gaji pegawai.
Israel juga memotong dana yang jumlahnya setara dengan total pembayaran martir, yang dibayarkan Palestina kepada keluarga militan dan warga sipil yang dibunuh atau dipenjarakan oleh otoritas Israel.
Kementerian Keuangan Palestina mengatakan 2,1 miliar shekel masih ditahan oleh Israel, sehingga total dana yang ditahan menjadi lebih dari 3,6 miliar shekel pada 2024. Israel mulai memotong rata-rata 275 juta shekel setiap bulan dari pendapatan pajaknya pada Oktober 2023, setara dengan alokasi bulanan pemerintah untuk Gaza.
"Hal ini memperburuk krisis keuangan, karena pemerintah terus mentransfer alokasi ini langsung ke rekening pegawai negeri di Gaza," kata kementerian tersebut. Kementerian Keuangan sedang bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan agar dana itu segera dicairkan.
Foto 
