Jalan berliku ke perundingan

TIMUR Tengah kini memasuki babak baru dalam konflik Arab-Israel yang tersohor itu. Setelah bertahun-tahun baku tembak di medan perang, tahun ini negara-negara yang terlibat akan berhadapan di meja perundingan internasional yang diprakarsai PBB. Gagasan berunding menggelinding sejak dua tahun lalu. Dilemparkan oleh Raja Hussein dari Yordania, gagasan ternyata disambut baik Menlu AS George Shultz ketika itu. Namun, dalam realisasinya kemudian, Hussein tidak mendapat dukungan PLO, organisasi yang resmi mewakili rakyat Arab Palestina. Setelah terkatung-katung, kini tampaknya ada terobosan baru. Terutama setelah Syria sedia berunding dengan Israel. Yordania dan Syria kabarnya mendapat lampu hijau dari Uni Soviet. Mungkin ini buah tangan yang dibawa Presiden Syria Hafez Assad dari kunjungannya ke Moskow April lalu. Di pihak lain, lewat beberapa perantara, prakarsa Raja Hussein disambut baik oleh Israel, dalam hal ini oleh Menlu Shimon Peres. Satu hal belum putus: syarat Syria agar PLO diikutsertakan dalam perundingan. Tapi usul Hussein yang lain bisa diterima, misalnya konperensi internasional itu harus diselenggarakan Dewan Keamanan (DK) PBB. Lalu konDerensi harus dilanjutkan dengan tiga pembicaraan bilateral: Yordania - Israel, Syria--Israel, dan Yordania bersama utusan Palestina dengan Israel. Syarat yang tidak bisa ditawar untuk melangkah ke meja perundingan ialah bahwa PLO harus menerima Resolusi DK-PBB No. 242 dan 338. Resolusi ini secara tersirat mengakui hak negara Israel untuk hidup. PLO sendiri selama ini menolak resolusi itu karena tidak secara jelas mengakui hak bangsa Palestina untuk tanah air Palestina dan hak mereka menentukan nasib sendiri. Gagasan konperensi bisa mentah lagi bila saja PLO tidak mau ikut atau Israel menampik duduk semeja dengan wakil-wakil Palestina. Dalam proses mempersiapkan konperensi internasional itu, Arafat pekan lalumengusulkan pembentukan negara sekuler Arab-Yahudi untuk menggantikan Israel. Di atas tanah yang dikuasai Israel sekarang, akan dibentuk negara dengan warganya orang Yahudi dan Arab. Berbicara di Manama, Bahrain, pekan lalu Arafat mengatakan negara itu meliputi kawasan Israel sekarang, termasuk wilayah Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza. Sekalipun begitu, masih belum jelas apakah Arafat menerima resolusi DK PBB di atas. Mungkin sekali Yordania, Syria, dan Uni Soviet menekan PLO untuk menerima resolusi tapi, sebagai jaminan, mungkin PLO tidak bakal diveto sekutunya itu. Di luar negaranegara Arab, adalah RRC - satu dari lima anggota tetap DK PBB - yang mendukung PLO untuk menjadi peserta penuh, sejajar dengan negara lainnya. Menlu RRC Wu Xueqian mengatakan--setelah menerima delegasi PLO pekan lalu - satu-satunya lembaga yang sah mewakili kepentingan Palestina adalah PLO. Kini terpulang pada PBB sebagai penyelenggara untuk meyakinkan PLO agar menerima resolusi DK-PBB 242 dan 338. Pekan ini, Sekjen PBB Iavier Perez de Cuellar terbang ke Beijing, mungkin dalam rangka mematangkan rencana konperensi internasional itu. Yang justru menjadi ganjalan sampai akhir pekan lalu adalah perpecahan antarpartai dalarn kubu pemerintahan koalisi Israel. Menlu Shimon Peres menyetujui konperensi, PM Yitzhak Shamir menentangnya. Bahkan Shamir mencurigai Partai Buruh yang dipimpin Peres mulai miring untuk berunding dengan PLO. Pekan lalu, Peres berusaha mencairkan sikap Shamir. "Ini peluang yang belum pernah ada sejak Israel diakui sebagai negara," kata Peres. Shamir khawatir konperensi semacam itu justru akan menjepit Israel dan sekaligus membuka peluang bagi Moskow untuk menekan Tel Aviv. Awal pekan ini, 10 anggota kabinet inti akan bersidang dan memutuskan perlu tidaknya Israel ikut dalam konperensi internasional itu. Kecuali PLO, Israel kelihatannya tidak keberatan bila Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza juga bisa mewakili bangsa Palestina. Apalagi, pimpinan Palestina di wilayah tersebut kebetulan lagi tidak akur dengan PLO. Mereka adalah Rashid Shawa tokoh beken dari Jalur Gaza, walikota Bethlehem Elias Freij, dan Hikmat al-Masri dari Nablus. "Mereka ini adalah orang yang kita cari, karena benar-benar mewakili rakyatnya dan mau diajak berunding dan bukan sekadar melancarkan teror," kata Peres. Putusan Israel diambil awal pekan ini. Kalau kabinet inti gagal, pemerintah akan menanyakan langsung kepada rakyat perihal konperensi internasional itu. Sejajar dengan itu, Moskow juga coba mendekati Israel. Soviet mengusulkan pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, dan menawarkan pengiriman 15.000 orang Yahudi Rusia yang ingin menetap di Israel. Tak jelas reaksi Tel Aviv. Bila akhirnya Arab-Israel berhasil maju ke konperensi perdamaian internasional - diharapkan tahun ini - maka lima negara anggota DK PBB akan bertindak sebagai juri. A. Margana