Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Pada hari ini sekitar 27 tahun lalu, tepatnya 28 Juli 1995, Vietnam resmi bergabung dengan Association of South East Asia Nations atau disingkat ASEAN. Vietnam tercatat sebagai anggota ke-7 setelah menjadi negara peninjau di tahun 1994.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelum Vietnam masuk keanggotaan ASEAN, perhimpunan ini telah memiliki enam negara yang sudah aktif terlebih dahulu, seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Lalu dalam studi yang terbit pada tahun 2016, ketika negara Indocina mulai mengajukan diri untuk berpatisipasi dalam keanggotaan ASEAN. Sementara, ASEAN juga relatif menerima dengan cepat negara-negara tersebut, salah satunya Vietnam.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bagi Vietnam, masuknya dalam keanggotaan kelompok bergengsi ASEAN akan membantunya mencari koneksi yang lebih luas untuk akses ke pasar Internasional. Selain itu, keuntungannya pun akan meningkatkan penerimaannya kepada investor.
Padahal kondisi Vietnam saat itu masih belum memiliki sistem politik yang stabil di kepemerintahannya. Ditambah dengan negara lain seperti Kamboja yang masih terikat konflik dengan Vietnam saat itu. Namun dengan masuknya Vietnam menggambarkan bahwa adanya perkembangan yang signfikan terhadap negara Asia-Pasifik pasca perang dingin.
Disebutkan dalam jurnal berjudul Vietnam's Membership of ASEAN: Issues and Implication, Vietnam merupakan musuh regional Kamboja dan ASEAN yang didukung oleh Cina, Amerika serikat. Oleh karenanya, fakta masukanya Vietnam ke ASEAN memberikan beberapa pertanyaan dan kecurigaan.
Pasalnya, rezim komunis yang dianut oleh Vietnam saat itu sangat bertentangan dengan berbagai negara non-komunis di Asia Tenggara sejak tahun 1940-an. Misalnya rezim komunis di Hanoi yang merupakan sebagian blok Komunis terlibat dalam perang di Vietnam selatan sejak akhir 1950-an.
Sementara pemerintah Asia Tenggara mendukung intervensi Amerika Serikat (AS) terhadap Vietnam dan lebih bersimpati pada tujuan rezim di Saigon. Adapula Thailand dan Filipina yang mengirimkan pasukan militer untuk membantu rezim Saigon. Kedua negara tersebut mengizinkan AS membuat pangkalan udara untuk melakukan pengeboman di Vietnam Utara.
Hanya Indonesia yang memiliki hubungan diplomatik dengan Vietnam di bawah kepresidenan Soekarno, sedangkan lima negara lainnya masih menentang keberadaan Vietnam waktu itu. Maka dari itu, para anggota ASEAN khawatir bahwa kekuatan Vietnam bersatu seharusnya tidak mempengaruhi keseimbangan kekuatan politik dan militer.
Namun dengan menurunnya ketegangan Perang Dingin dan berakhirnya Perjanjian Paris tentang Kamboja pada Oktober 1991, membuat adanya perubahan ili regional. Secara tidak langsung membuat Vietnam mulai memulihkan hubungan dan lebih dekat dengan anggota ASEAN pada awal 1990-an.
Mungkin memang terdapat perbedaan penekenan dan ideologi di antara negara ASEAN di masa lalu. Hal ini membuat Vietnam perlu menyesuaikan diri secepat mungkin dengan persyaratan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, cetak biru ASEAN Free Trade Area (AFTA).
Selain itu, ASEAN juga menyepakati agar Vietnam mematuhi AFTA yang merupakan kerja sama ekonomi antar negara Asia Tenggara. ASEAN mengharuskan Vietnam agar mematuhinya lebih lambat dari anggota lain, namun sama-sama menantang pembangunan Vietnam industri dan infrastruktur yang terbatas. Selain itu, Vietnam direkomendasi agar tetap melanjutkan reformasi ekonomi berorientasi pasar.
Alhasil, Vietnam pun cukup berkontribusi dalam dalam memfasilitasi stabilitas di Asia Tenggara. Mereka pun membantu untuk mempromisikan dialog mengenai masalah keamanan di Tenggara.
Melihat kerja sama dengan negara Asia Tenggara (ASEAN) dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik di tahun 1991 sampai 2000, pendapatan Nasional Bruto (PNB) Vietnam meningkat tajam hingga mencapai 7,4 persen, lebih tinggi daripada PNB tahun 1990. Lalu sektor pertanian juga ikut meningkat dalam mengimpor beras. Terakhir Vietnam membuat suatu kebijakan demokrasi bagi kaum bawah, sebagai bukti kepedulian terhadap rakyatnya pada tahun 1998.
FATHUR RACHMAN
Baca juga : 4 Aktivis Pro-Demokrasi Dieksekusi Mati, ASEAN Sebut Myanmar Tercela
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.