Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penyelidik badan antikorupsi Korea Selatan (Korsel) yang mencoba menangkap Presiden Yoon Suk Yeol yang diberhentikan sementara mengatakan mereka akan mengupayakan perpanjangan surat perintah penangkapan yang akan habis masa berlakunya pada Senin 6 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Masa berlaku surat perintah itu habis hari ini. Kami berencana untuk meminta perpanjangan dari pengadilan hari ini, yang mengharuskan disebutkan alasan melebihi jangka waktu standar tujuh hari,” kata wakil direktur Kantor Investigasi Korupsi (CIO) Lee Jae-seung dalam pernyataannya kepada wartawan seperti dialnsir Reuters pada Senin 6 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Badan antikorupsi Korea Selatan juga mengatakan bahwa mereka telah meminta polisi untuk mengambil alih pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan.
Permintaan tersebut muncul setelah berulang kali upaya yang gagal untuk melaksanakan surat perintah penangkapan pada 3 Januari. Ini menyusul ketegangan dengan pengawal presiden (Paspampres) yang membentuk rantai manusia untuk memblokir akses para penyelidik.
Tim penyelidik gabungan dari CIO dan polisi sedang menyelidiki tuduhan bahwa Yoon mendalangi pemberontakan dengan penerapan darurat militer yang berumur pendek.
CIO mengirimkan pemberitahuan kepada polisi untuk meminta pengambilalihan tersebut, kata lembaga antirasuah itu dalam pernyataannya kepada wartawan.
Langkah ini dilakukan di tengah rasa frustrasi di antara para pengkritik Yoon terhadap CIO karena hingga saat ini gagal melaksanakan surat perintah penangkapan, yang akan berakhir pada tengah malam pada 6 Januari.
Seorang pejabat polisi mengatakan kepada kantor berita Yonhap bahwa mereka “meninjau undang-undang tersebut secara internal” menyusul permintaan dari CIO.
Pengacara Yoon berpendapat bahwa lembaga antikorupsi yang memimpin penyelidikan kriminal terhadap Yoon tidak mempunyai wewenang berdasarkan hukum Korea Selatan untuk menyelidiki kasus apa pun yang melibatkan tuduhan pemberontakan.
Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Ahad 5 Januari menolak perintah yang diajukan oleh tim hukum Yoon yang berupaya untuk membatalkan surat perintah penangkapan presiden dan penggeledahan kediaman resminya, menurut Yonhap.
Di tengah ketegangan politik yang sedang berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengunjungi Korea Selatan pada pekan ini. Ia dijadwalkan bertemu dengan pejabat senior pemerintah untuk menegaskan kembali aliansi dengan Seoul, menurut Departemen Luar Negeri AS.
Kunjungannya terjadi setelah deklarasi darurat militer yang berumur pendek oleh Yoon bulan lalu membuat Korea Selatan mengalami kekacauan politik, sehingga memicu teguran yang jarang terjadi dari para pejabat di Washington.
CIO adalah lembaga independen yang diluncurkan pada Januari 2021 untuk menyelidiki pejabat tinggi termasuk presiden dan anggota keluarganya, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengadili presiden.
Sebaliknya, menurut undang-undang Korea Selatan, kasus tersebut harus dirujuk ke kantor kejaksaan untuk mengambil tindakan apa pun termasuk dakwaan setelah pemeriksaan selesai.
Foto 
