Kita tak memihak gebrak meja terkadang perlu

APA sebenarnya tujuan utama Pertemuan Informal Jakarta? Untuk menjajaki kemungkinan memperoleh pertemuan titik pandang, dan sebagainya, dari berbagai pihak yang bersengketa di Kamboja. Bagaimana prospeknya? Kita hanya bisa berharap. Tapi kita juga tahu, kita harus realistis. Mereka sudah berperang selama sembilan tahun, itu tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Hun Sen mengatakan dia akan hadir dalam Pertemuan Jakarta karena Anda menjamin bahwa agenda yang akan dipakai adalah yang disetujui Indonesia dan Vietnam. Kalau ada usaha mengubah agenda ini, dia tidak akan datang. Itu benar. Jadi, prosedur yang akan ditempuh adalah yang telah ditentukan di Ho Chi Minch. Yaitu satu pertemuan dua tahap. Tahap pertama hanya akan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa. Baru pada tahap kedua Vietnam, dan negara pihak ketiga (Laos dan ASEAN), ikut hadir. Tak ada kesulitan dari anggota ASEAN? Seluruh ASEAN setuju. Muangthai dulu bersikap menganggap angin terhadap rezim Pnom Penh. Mengapa negeri ini sekarang berubah sikap? Sebenarnya, mereka sudah menyetujui pertemuan ini tahun lalu, waktu kita bertemu di PBB bulan Juli 1987, hampir bersamaan dengan munculnya Ho Chi Min Understanding. Tapi dalam pertemuan ASEAN, sebulan kemudian, masih terdapat keragu-raguan tentang arti pertemuan itu. Dan keraguan itu makin memuncak, sebab sebelumnya juga keluar Komunike Bersama Phnom Penh, yang berisi gagasan-gagasan tentang arti perundingan damai. Sementara itu, Bangkok juga mengajukan gagasan sepihak. Maka, Indonesia menunggu sampai November lalu, ketika sudah terjadi saling pengertian lebih baik. Tapi kemudian terjadi peristiwa lain, Sihanouk ingin bertemu langsung dengan Hun Sen. Oke, silakan, mereka 'kan yang terlibat. Pertemuan kedua tokoh itu terjadi di bulan Desember dan Januari lalu. Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, tapi tak berlanjut. Malah Sihanouk dikabarkan mengatakan, "Saya tidak mau lagi ketemu Hun Sen." Itu semua dibeberkan dalam pers, sehingga semuanya jadi macet. Lalu terjadi pergantian kabinet RI, masalah itu saya ambil oper. Saya keliling ASEAN, untuk memperkenalkan diri sekaligus mengusulkan agar kesepakatan Ho Chi Minh dicoba lagi. Semua pihak ternyata setuju. Kontak lalu dilanjutkan kepada Sihanouk, Khieu Samphan, dan Son Sann. Lalu Vietnam di New York. Oke, semua setuju kalau diadakan sesuai dengan prosedur Ho Chi Minh. Setelah mendapatkan indikasi bahwa semua kirakira akan datang, baru keluar undangan. Dalam undangan itu Indonesia mengulangi lagi, pertemuan ini adalah pertemuan informal, dan kami akan menjadi tuan rumah. Secara resmi tinggal Hun Sen dan Laos yang belum menjawab undangan itu. Tapi Hun Sen secara tidak resmi sudah memberi indikasi akan hadir. Hun Sen mengatakan bahwa usul-usul PBB akan dibicarakan dalam Pertemuan Informal Jakarta. Usul-usul itu akan dirundingkan oleh mereka yang langsung terlibat dalam konflik Kamboja. Usul-usul itu adalah sumbangan pikiran dari Sekretaris Jenderal PBB, jadi terlepas dari Pertemuan Jakarta. Jadi, usul PBB tidak bisa dilihat sebagai alternatif atau kelanjutan Pertemuan Jakarta? Tidak. Usaha Sekjen PBB berkembang sendiri. Tapi tentu pemikiran-pemikiran Sekjen itu berharga. Dalam arti, untuk membuka pemikiran. Pada dasarnya, yang dikemukakan oleh Sekjen PBB menyentuh masalah yang sama, misalnya penarikan mundur tentara Vietnam, semua setuju. Tapi soal cara dan waktu, itu masih perlu dirundingkan. Khmer Merah juga sudah menjawab resmi? Sudah. Khieu Samphan akan mewakili Khmer Merah. Sayang susunan lengkap delegasi mereka belum jelas. Hun Sen mengeluh, PBB memihak CGDK (Pemerintah Koalisi Demokratik Kamboja). Dia juga protes karena disamakan dengan para penjahat Khmer Merah? Memang, Vietnam dan Hun Sen menentang keterlibatan PBB, karena hanya mengakui CGDK. Bagi mereka, Sekjen PBB harus tunduk pada suara terbanyak. Mereka 'kan hanya pelaksana. Mereka sebenarnya tidak terlibat, artinya terlibat dalam penilaian sebuah rezim. Sekjen PBB 'nggak boleh ikut terlibat. Kenyataannya, yang diterima di PBB selama sembilan tahun ini adalah perwakilan CGDK. Rezim Hun Sen tidak diakui. Penyelesaian konflik di Afghanistan sering disebut sebagai contoh untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Di Afghanistan, pemerintahan Kabul diakui oleh PBB, sedangkan Mujahidin tidak. Sebaliknya, di dalam masalah Kamboja, yang di Phnom Penh tidak diakui oleh PBB. Itu suatu perbedaan yang mendasar antara kedua kedaaan itu, yang tentu memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Perundingan Afghanistan juga tak dilakukan secara langsung, tapi lewat perantaraan Diego Cordovez, wakil Sekjen PBB. Itu pun tak melibatkan Mujahidin, hingga, meski perjanjian damai sudah ditandatangani, perang masih berlanjut. Sedangkan di Kamboja semua pihak sudah setuju untuk mengangkat Sihanouk sebagai kepala negara. Mereka sepakat untuk menjadikan Kamboja sebagai negara bebas, nonblok, dan netral di bawah pimpinan Sihanouk. Pemerintahan harus dibentuk lewat pemilihan umum di bawah pengawasan internasional. Jadi, apakah Afghanistan bisa dijadikan model, jawabannya tegas tidak. Apakah Indonesia tak keberatan pada pemerintahan koalisi yang melibatkan Khmer Merah? Ini sikap ASEAN: Yang menentukan siapa yang boleh ikut pemilu atau tidak adalah rakyat Kamboja sendiri. Jangan orang luar, dong. ASEAN 'kan menentang campur tangan Vietnam di Kamboja. Kalau benar rakyat menganggap Khmer Merah telah membunuh jutaan orang dan diberi kesempatan ikut pemilihan secara bebas, masa mereka akan pilih Khmer Merah. Jadi, kita tidak memperjuangkan ataupun menjagoi salah satu kelompok. Hun Sen pernah mengatakan Sihanouk menawarkan diri sebagai kepala negara simbolis, dan pemerintahan bisa dipimpin oleh Hun Sen. Itu memang pernah ditawarkan oleh Hun Sen. Tapi Sihanouk menolak, karena tak mau jadi boneka. Sihanouk bilang kepada Hun Sen, "Kalau saya membubarkan pemerintahan, itu berarti saya mengalah lebih banyak. Pemerintahan saya diakui oleh seluruh dunia, sedangkan pemerintahan Anda hanya diakui tak lebih dari 10 negara." Lalu Sihanouk menawarkan pada Hun Sen agar bersama-sama membubarkan pemerintahan untuk membentuk pemerintahan koalisi empat pihak. Itu ditolak o oleh Hun Sen. Perundingan macet. Benarkah Kamboja ingin menjadi anggota ASEAN? Itu tidak benar. Spekulasi. Kamboja yang mana? Kalau Kamboja yang baru nanti, pembicaraan belum sampai ke situ. Bagaimana sikap ASEAN terhadap RRC, mengingat mereka masih terus membantu Khmer Merah? Cina mendukung CGDK, seperti kita juga mendukung CGDK. Cina tidak pernah menyembunyikan bahwa ia mendukung CGDK dan Khmer Merah. Tapi Cina telah berubah, menyetujui diadakannya pertemuan dan penyelesaian untuk suatu Kamboja baru yang tak didominasi oleh salah satu unsur. Ia tidak lagi ngotot bahwa Khmer Merah jangan dibubarkan. Cina malah menyetujui suatu pemerintahan Kamboja baru di bawah pimpinan Sihanouk. Kabarnya, Anda diminta jadi moderator dalam pertemuan JIM di Bogor nanti? Indonesia tentunya membuka pertemuan itu dengan mengucapkan selamat datang. Tapi kemudian akan keluar. Mereka sendiri yang mau bicara antara mereka. Tapi kalau diminta oleh semua pihak, tentu saja Indonesia mau jadi moderator. Tapi pada tahap kedua Indonesia ikut. Bismillahnya dari kita, salamualaikumnya dari kita.