Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Media pemerintah Korea Utara, KCNA, akhirnya buka suara soal kekacauan politik di Korea Selatan sejak upaya darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol pekan lalu. Setelah bungkam selama seminggu, KCNA menerbitkan sebuah artikel sindiran tentang “kerusuhan sosial” yang berkembang di “Selatan”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sindiran itu bukan tanpa sebab. Menurut laporan The Independent, selain kedua negara ini memang berseteru sejak lama, Presiden Yoon tampaknya mengisyaratkan bahwa Korea Utara adalah alasan di balik kegentingan politik di negaranya. Ia menuduh partai-partai oposisi berkolusi dengan pasukan anti-negara dari “Utara”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada kekhawatiran bahwa Pyongyang--sebutan pusat pemerintahan Korea Utara--mungkin mencoba mengeksploitasi krisis politik dan memperburuk masalah bagi pemerintahan Yoon di tengah kekosongan kekuasaan di negara itu, setelah menteri pertahanan ditangkap karena perannya dalam memberlakukan darurat militer.
Dilansir dari Reuters, berita yang diterbitkan KCNA tidak memberikan banyak komentar. Artikel yang dimuat di halaman keenam Rodong Sinmun itu sebagian besar memuat laporan media Korea Selatan dan internasional, dengan fokus pada serangkaian protes yang diikuti oleh lebih dari satu juta orang yang menyerukan pemakzulan Yoon.
“Boneka Yoon Suk Yeol, yang telah menghadapi krisis serius pemerintahan dan pemakzulan, mengumumkan darurat militer secara tak terduga dan melepaskan senjata kediktatoran fasis kepada rakyat,” tulis KCNA pada Rabu, 11 Desember 2024.
KCNA menyindir darurat militer Korea Selatan sebagai tindakan gila yang mengingatkan pada kudeta selama berapa waktu sebelumnya. Media pemerintah Korea Utara ini menyebut krisis militer di negara tetangga itu telah menuai kecaman keras dari semua kalangan. Media ini juga menyinggung soal peluang pemakzulan.
“Tindakannya yang gila, yang mengingatkan kita pada kudeta selama kediktatoran militer beberapa dekade lalu, telah menuai kecaman keras dari semua lapisan masyarakat, termasuk partai oposisi, dan semakin mengeksplor semangat publik untuk pemakzulan.”
Sebelumnya, Presiden Yoon membuat langkah mengejutkan mengumumkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024. Keputusan itu disampaikan melalui siaran langsung di televisi nasional pada tengah malam dan memicu reaksi di seluruh negeri. Namun, kondisi darurat tersebut hanya bertahan beberapa jam sebelum dicabut oleh Majelis Nasional Korea Selatan.
Presiden Yoon mengklaim bahwa deklarasi darurat militer diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman yang dia sebut berasal dari oposisi pro-Korea Utara. Dalam pidatonya, Yoon menuduh partai-partai oposisi menyandera proses legislatif dan mengancam stabilitas nasional.
“Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang merdeka dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, membasmi kekuatan anti-negara yang mencabut kebebasan rakyat, serta menjaga tatanan konstitusional kita,” ujar Yoon dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi YTN.
Deklarasi itu juga menunjuk Jenderal Park An-su sebagai komandan darurat militer, yang langsung diberi wewenang untuk memberlakukan pembatasan aktivitas politik, mengontrol media, melarang aksi protes, serta memaksa pekerja medis untuk kembali bekerja dalam waktu 48 jam.
Michelle Gabriela, Ananda Ridho Sulistya, Rio Ari Seno, dan Dewi Rina Cahyani berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
