Kursi Kosong Akibat Perburuan Rubah

Zheng Jiefu mengenakan pakaian santai biru tua tanpa lengan dan celana pendek di rumah besarnya di Bayside, Melbourne, Australia. Dia duduk santai di depan meja dengan kopi, koran, dan buku berserakan.

Pada 2008, Zheng terpaksa melarikan diri dari Cina ke Melbourne karena dituduh terlibat kasus penggelapan dana di Kementerian Keamanan Cina. Padahal dia hanyalah pengusaha sekaligus dosen di Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan, Cina.

Dia diminta menjadi saksi skandal kasus korupsi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Keamanan Ma Jian, yang kini sedang masuk tahap pengadilan. "Saya siap kembali kapan saja dengan syarat mendapat jaminan keamanan langsung dari pemerintah," kata Zheng kepada AFR Weekend, Rabu pekan lalu.

Sejak 2012, Cina berupaya keras memberantas korupsi yang sudah mengakar melalui program Perburuan Rubah, yang digagas Presiden Xi Jinping. Dengan operasi ini, pemerintah pusat memburu para pejabat dan pengusaha yang melarikan diri akibat kasus korupsi. Mereka yang terbukti melakukan korupsi akan menghadapi hukuman berat, termasuk denda besar, hukuman penjara, hingga eksekusi mati.

Pekan lalu, lembaga antikorupsi bentukan Partai Komunis Cina melaporkan sepanjang 2014 telah memulangkan 500 tersangka korupsi yang kabur ke luar negeri, dengan aset mencapai lebih dari 3 miliar yuan (kira-kira Rp 6,3 triliun). Pada tahun yang sama, 51.306 pejabat diselidiki atas kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaan, termasuk penyuapan dan penggelapan dana. Jumlah pejabat yang terlibat kasus korupsi meningkat 8,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Namun upaya keras Presiden Xi Jinping memberantas korupsi di negerinya membuat beberapa provinsi mengalami kekosongan jabatan. Kekosongan itu merupakan dampak dari proses penyelidikan terhadap kasus korupsi yang banyak melibatkan pejabat pemerintah.

Di Provinsi Shanxi, di wilayah utara Cina, ada 300 jabatan yang kosong, termasuk beberapa posisi senior. Kantor berita Xinhua melaporkan saat ini Provinsi Shanxi membutuhkan 300 orang untuk jabatan di pemerintahan, termasuk 3 ketua partai untuk Provinsi Shanxi, ketua partai untuk 16 kabupaten, dan 13 kepala daerah.

Baru-baru ini Provinsi Yunnan juga kehilangan pemimpin karena Wakil Gubernur Shen Peipeng dicopot dari jabatannya pada 12 Maret sehubungan dengan kasus korupsi. Di Provinsi Fujian Selatan, Wakil Gubernur Xu Gang dipecat tak lama setelah pejabat pemerintah melakukan investigasi korupsi.

"Pemerintah pusat kesulitan mencari orang untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut karena proses investigasi dan penyidikan masih berjalan," kata Wakil Perdana Menteri Ma Kai.

Untuk mengisi kekosongan itu, salah satu upaya pemerintah adalah menaikkan gaji pokok pegawai negeri hingga 60 persen. Dengan begitu, diharapkan kinerja pejabat pemerintah akan meningkat dan bisa diminta mengisi posisi yang kosong untuk sementara waktu.

Menurut China Daily, yang mengutip pengumuman dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial, pegawai negeri berpangkat terendah telah mendapatkan gaji lebih dari dua kali lipat, menjadi 1.320 yuan (sekitar Rp 2,7 juta). Telah lama profesi pegawai negeri di Cina diminati karena menawarkan prestise dan peluang mendapat kekayaan tambahan melalui suap dan berbagai bentuk korupsi.

Dengan kenaikan gaji itu, Perdana Menteri Li Keqiang meminta pegawai negeri meningkatkan disiplin dan berfokus melayani masyarakat. Kekuasaan pemerintah, kata dia, hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. "Korupsi adalah musuh alami pemerintahan rakyat. Kita harus menempatkan pelaksanaan kekuasaan dan penggunaan uang publik di bawah pemeriksaan kelembagaan," ujarnya.

Pakar hukum dari Beijing's Renmin University, He Jiahong, mengatakan hampir dua juta pejabat pemerintah Cina terlibat korupsi. Untuk menyelidiki dan mengadili para pejabat yang melakukan korupsi, menurut dia, diperlukan waktu hingga 50 tahun. "Harus ada pembentukan sistem akuntabilitas yang menjamin pengawasan efektif dari mereka yang berkuasa untuk perang melawan korupsi," katanya.

Rosalina (China Daily, South China Morning Post, National Post, Reuters)