Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana menteri sementara Lebanon pada Senin menyetujui draf dekrit untuk memperluas klaim wilayah perairan kaya gas yang disengketakan dengan Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hassan Diab menandatangani dokumen tersebut setelah menteri pekerjaan umum dan menteri pertahanan sebelumnya menyetujuinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dilaporkan Reuters, 13 April 2021, amendemen tersebut akan menambah sekitar 1.400 km persegi ke zona ekonomi eksklusif yang diklaim oleh Lebanon dalam pengajuan aslinya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Draf dekrit yang berkaitan dengan amendemen keputusan awal 6433 tahun 2011, sekarang telah dirujuk ke presiden untuk mendapatkan persetujuan, sebelum permintaan ke PBB untuk klaim resmi dan mendaftarkan koordinat baru untuk zona maritim Lebanon.
Negosiasi antara Lebanon dan Israel diluncurkan pada Oktober untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut, namun pembicaraan, yang merupakan puncak dari tiga tahun diplomasi yang ditengahi Amerika Serikat, telah terhenti.
"Saya berharap (keputusan itu) akan ditandatangani karena semua orang, menteri pertahanan dan perdana menteri dan presiden, prihatin tentang ini," kata menteri pekerjaan umum Michel Najjar pada konferensi pers sebelumnya pada hari Senin.
"Kami tidak akan menyerahkan satu inci pun dari tanah air kami atau setetes air pun, dan bahkan tidak akan menyerahkan satu inci pun martabat bumi pertiwi kami," kata Najjar.
Israel sudah memompa gas dari ladang lepas pantai yang besar tetapi Lebanon belum menemukan cadangan gas komersial di perairannya sendiri.
Menteri Energi Israel Yuval Steinitz mengatakan langkah terbaru Lebanon akan menggagalkan pembicaraan daripada membantu bekerja menuju solusi bersama. "Tindakan sepihak Lebanon, tentu saja, akan dijawab dengan tindakan paralel oleh Israel," katanya.
Lebanon, di tengah krisis keuangan yang parah yang mengancam stabilitasnya, sangat membutuhkan uang tunai karena menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak perang saudara 1975-1990.
REUTERS
Foto 
