Lintas Internasional

Prancis Mengorek Cheney

Komisi khusus Uni Eropa untuk kasus penjara rahasia Amerika Serikat di Eropa akan meminta keterangan Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney dan Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. ”Kami tak akan gentar,” kata wakil ketua komisi, Sarah Ludford. Keterangan keduanya penting untuk menyelidiki fakta di balik penculikan, penerbangan gelap, dan penjara-penjara rahasia di pelosok Eropa.

Selama ini banyak pemerintah Eropa yang berdiam diri atas tindakan Amerika. Menurut laporan Dewan Eropa yang dirilis pada Selasa pekan lalu di Kota Strasbourg, Prancis, terungkap bahwa Dinas Rahasia Amerika Serikat, CIA, menerbangkan lebih dari seratus tersangka ke penjara-penjara rahasia untuk disiksa dan dikorek keterangannya.

Menurut Ketua Komisi, Dick Marty, ada banyak bukti yang menguatkan keberadaan sistem ”relokasi” dan ”sub-kontrak-an penyiksaan”. ”Tak mungkin pemerintah Eropa atau dinas intelijen mereka tak tahu,” ujarnya. Negara yang dicurigai menjadi lokasi penjara rahasia itu adalah Rumania, Polandia, Ukraina, Kosovo, Makedonia, dan Bulgaria.

RUSIA NGO Intel

Presiden Vladimir Putin pada Rabu pekan lalu menuduh dinas rahasia negara Barat mendanai organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mengobok-obok Rusia. Pada hari yang sama Duma (parlemen) mengajukan resolusi tentang undang-undang yang membatasi gerak NGO di Rusia. ”Undang-undang ini untuk mencegah negara asing ikut campur urusan dalam negeri Rusia,” kata Putin.

Rusia menuduh, lewat NGO dinas rahasia Barat mengacaukan stabilitas republik bekas Uni Soviet itu lewat kampanye demokratisasi. Serangan ini adalah buntut terungkapnya kegiatan empat intel Inggris berkedok diplomat. Mereka menggunakan peralatan elektronik di taman Ibu Kota Moskow untuk menerima bahan intelijen dari agen di Rusia.

Badan Keamanan Federal Rusia (FSB) menuduh diplomat Inggris mendanai 12 NGO, termasuk organisasi hak asasi terkenal Moscow Helsinki Group, yang menerima transfer US$ 41 ribu (setara Rp 389 juta) pada Oktober tahun lalu. Departemen Luar Negeri Inggris membantah tuduhan itu dan mengaku membantu secara terbuka program kesehatan di Rusia.

Kanada Konservatif Unggul

Kekuatan liberal Kanada tumbang. Pekan lalu rakyat memilih perdana menteri baru berhaluan konservatif, Stephen Harper, 46 tahun. Hadirnya pemimpin baru itu sekaligus mendobrak dominasi kekuasaan Partai Liberal Kanada selama 12 tahun lebih. Menurut The New York Times, Harper adalah ekonom pro-pasar bebas dan pendukung kebijakan Amerika Serikat menginvasi Irak.

Partai Konservatif yang dibentuk tiga tahun silam meraih 124 kursi dari 308 yang diperebutkan. Selisih suara semua partai petarung hanya tipis. Tidak ada partai mayoritas. Harper mengambil langkah berkoalisi dengan partai lain. ”Rakyat meminta kami bekerja sama dengan semua partai dan anggota parlemen,” katanya.

Pesaing Harper, kandidat Partai Liberal Paul Martin yang masih menjabat perdana menteri, bertekuk lutut dalam pemilu parlemen. Pendukung Partai Liberal ambruk diterpa tudingan korupsi. Martin mundur sebagai Ketua Partai Liberal.

NEPAL Maois Mengamuk

Pertempuran pasukan Nepal melawan pemberontak Maois meletus pada Sabtu dua pekan lalu. Peristiwa berlangsung di kawasan Faparbari, Distrik Makawanpur, yang berjarak 180 kilometer sebelah barat ibu kota Nepal, Kathmandu. Sebanyak 17 gerilyawan Maois, lima tentara, dan satu polisi tewas. Tiga hari kemudian insiden kembali meletus. Dua polisi, dua tentara, dan empat pemberontak Maois tewas dan lima polisi terluka.

Menurut seorang pejabat keamanan yang tak mau disebut namanya, insiden dipicu penembakan kaum Maois terhadap patroli tentara. Tentara menemukan korban Maois di lokasi memang bersenjata. Di selatan, Maois menembak mati Bijaya Lal Das, pemimpin Partai Sadbhawana pendukung Raja Gyanendra. Kandidat Wali Kota Janakpur ini tewas setelah mengumumkan pencalonannya.

Situasi mulai memanas dua pekan lalu. Maois menyerang sejumlah sasaran di ibu kota Nepal hingga 12 polisi tewas. Maois mengancam menyerang para kandidat pemilu 8 Februari karena Raja Gyanendra tak memenuhi tuntutan mereka. Aksi kekerasan diawali demo besar di Kathmandu menuntut demokrasi. Kekerasan sebulan ini telah menewaskan 60 orang lebih dan ratusan tertangkap.

Iran Dibeking Rusia

Pemerintah Iran mendapat angin segar. Mereka boleh memanfaatkan wilayah Rusia untuk pengayaan uranium. Angin itu bertiup dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menyatakan hal itu dalam pertemuan pemimpin enam negara yang membahas masalah nuklir Iran di London pada awal pekan lalu. Putin tak setuju membawa masalah nuklir ke Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Iran di Moskow, Gholamreza Ansari, menyambut baik usul Presiden Putin. ”Iran dan Rusia harus menemukan penyelesaian bersama meredakan kekhawatiran internasional,” kata Ansari dalam siaran di Televisi Saluran Satu Rusia, pekan lalu. Iran, selama ini mengaku hanya mengembangkan program nuklir sipil.

Tekanan langsung menerjang. Moskow diminta mendukung pengajuan program nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB. Namun Moskow bergeming dan tetap berhubungan erat dengan Iran membangun stasiun listrik tenaga nuklir di Bushehr, Rusia. Kerja sama ini amat mengkhawatirkan Amerika Serikat dan sekutunya, terlebih Israel. Mereka menduga Iran membuat senjata nuklir.

Kuwait Dipaksa Mundur

Parlemen Kuwait menolak Syekh Saad al-Abdullah al-Sabah menjadi emir baru. Meski lama menjadi putra mahkota, parlemen memutuskan, sepupu jauh mendiang Emir Syekh Jaber al-Ahmad al-Sabah yang wafat pada 15 Januari lalu tak layak menjadi kepala pemerintahan setara dengan presiden, karena sakit-sakitan. Keputusan itu diturunkan pada Selasa pekan lalu. Kabinet lalu memilih Syekh Sabah al-Ahmad al-Sabah sebagai emir baru. Dia Perdana Menteri Kuwait yang sudah bertahun-tahun memimpin Kuwait secara de facto.

Meski situasi tetap tenang, pengangkatan Syekh Sabah yang menduduki posisi kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus ini mengundang masalah. Bertahun-tahun dua posisi ini dijabat secara bergilir dari dua keluarga penguasa yang bersaing, Jaber dan Salem. Syekh Sabah dan mendiang Emir dari keluarga Jaber, sedangkan Syekh Saad dari keluarga Salem. Keluarga Sabah sudah berada di pucuk kekuasaan sejak 200 tahun lalu.

Untuk menghindari friksi, Syekh Sabah akan menunjuk wakil keluarga Salem sebagai putra mahkota. Kandidat terkuat adalah Menteri Luar Negeri Syekh Muhammad al-Salem al-Sabah. Harian al-Taleea menyerukan reformasi politik termasuk penunjukan perdana menteri yang bukan dari keluarga Sabah. ”Pemerintah juga harus mengikuti Dekrit 2003 yang memisahkan posisi putra mahkota dan perdana menteri,” tulis harian oposisi itu.

Polling Benci Charles

Keinginan rakyat Australia menjadi negara republik meningkat jika ahli waris pertama takhta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles, menggantikan ibunya, Ratu Elizabeth II. Hasil jajak pendapat Newspoll yang dirilis pada 21 Januari lalu menunjukkan ketidaksukaan sebagian besar responden terhadap Pangeran Charles. ”Ini tentangan paling besar yang pernah tercatat di Australia jika Charles menjadi raja,” tulis laporan Newspoll.

Popularitas Charles di Australia jatuh sejak perceraiannya dengan Putri Diana karena Charles berselingkuh dengan teman lamanya, Camilla Parker-Bowles. Rakyat Australia lebih menyukai sosok Diana yang glamor. Diana meninggal dalam tabrakan mobil di Paris pada 1997. Rakyat Australia mencela perkawinan kedua Charles dengan Camilla pada tahun lalu.

Sebagai bekas koloni Inggris selama 200 tahun, Australia gagal menyelenggarakan referendum menjadi republik pada 1999. Ratu Elizabeth II tak pernah secara terbuka menyatakan pendapatnya tentang keinginan sebagian rakyat Australia agar negeri mereka menjadi republik. Katanya, ia akan mengikuti keputusan rakyat Australia. Jajak pendapat Newspoll ini berdasarkan wawancara dengan 1.200 responden dewasa.

KS, EKD, RFX (AFP/AP/BBC)