Lintas Internasional

G-8 Amerika Menolak

Amerika Serikat kembali menolak ikut serta dalam Protokol Kyoto. Demikian salah satu kesimpulan Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara G-8 di Gleneagles, Skotlandia, yang berakhir pada Jumat pekan lalu. Protokol Kyoto adalah kesepakatan untuk mengatur pengurangan emisi gas rumah kaca. Masyarakat internasional berharap di Skotlandia, pendirian AS—negeri ini tingkat emisinya paling tinggi di dunia—akan melunak. Namun, Presiden AS George W. Bush khawatir perekonomian AS akan terganggu bila negerinya bersetuju dengan Protokol Kyoto.

Hal ini membuat kelompok-kelompok pembela lingkungan amat marah. "Para pemimpin G-8 tidak menyepakati satu langkah konkret pun untuk memerangi pemanasan global," ujar Philip Clapp, pemimpin National Environmental Trust.

Para aktivis juga mengkritik kecilnya bantuan yang disepakati untuk Afrika. "Yang ditawarkan US$ 50 miliar (Rp 485 triliun) dalam jangka waktu lima tahun. Amat sedikit untuk menyelamatkan 55 juta anak-anak di sana," ujar Caroline Sande-Mukulira dari Action Aid.

Filipina 6 Menteri Mundur

Enam menteri senior kabinet Presiden Gloria Arroyo meletakkan jabatan mereka pada Jumat pekan lalu, di antaranya Menteri Keuangan Cesar Purisima. Mereka menuntut Arroyo mundur setelah terungkapnya percakapan telepon antara Presiden dan panitia pemilu pada saat perhitungan suara, Mei 2004. Diduga ada persekongkolan untuk mencurangi pemilu. "Semakin lama Presiden bertahan, kerusakan dalam perekonomian kian besar dan situasi politik akan semakin kacau," kata seorang dari keenam menteri senior itu. Alih-alih mundur, Arroyo malah berniat menyusun kabinet baru.

Irak Diplomat Mesir Dibunuh

Ihab al-Sherif, 51 tahun, diplomat Mesir yang dilaporkan hilang di Bagdad pada Sabtu dua pekan lalu, dikabarkan telah meninggal. Kamis pekan lalu, sebuah kelompok yang mengaku punya hubungan dengan Al-Qaidah mengumumkan telah mengeksekusi Al-Sherif. "Irak tidak aman lagi bagi orang-orang kafir," ujar kelompok itu melalui tayangan video di internet. Para penculik juga mengancam akan menculik para duta besar dan diplomat negara-negara Arab lainnya. Menurut diplomat Irak di Kairo, Saad Mohammed Ridha, Mesir akan menarik pulang misi diplomatiknya dari Irak untuk sementara waktu.

Arab Saudi Pemimpin Al-Qaidah Ditembak

Younis Mohammad Ibrahim al-Hayari, pemimpin Al-Qaidah wilayah Arab Saudi, ditembak oleh pasukan keamanan kerajaan Arab Saudi pada Minggu dini hari dua pekan lalu. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Jenderal Mansur al-Turki, menyatakan Al-Hayari tewas setelah disergap di Distrik Rawdah, sebelah timur Riyadh. Terjadi baku tembak. "Enam pasukan keamanan terluka tembak," kata Al-Turki.

Dalam penyergapan itu—terjadi beberapa jam setelah kunjungan Perdana Menteri Inggris Tony Blair—pasukan Saudi berhasil menyita sejumlah senjata, amunisi, peralatan komunikasi, komputer, dan dokumen.

Al-Hayari telah diburu oleh pasukan keamanan Arab Saudi sejak Mei tahun lalu. Warga Maroko ini masuk ke Saudi pada Februari 2001. Dia disebut-sebut orang dekat Abdul Karim al-Majati, pemimpin Al-Qaidah Arab Saudi yang ditembak April lalu.

Albania Berisha Unggul

Mantan Presiden Albania Sali Berisha unggul dalam pemilihan umum pada Senin pekan lalu. Komisi Pemilihan Albania mengumumkan, Berisha, pemimpin oposisi dari Partai Demokratik, unggul 45 suara atas Perdana Menteri Fatos Nano dari Partai Sosialis. Nano menuduh pihak Demokratik telah memboikot penghitungan suara. Para petugasnya meninggalkan komite saat penghitungan. Tuduhan dibantah kelompok Demokratik. "Suara rakyat Albania tidak akan digugurkan. Suara mereka akan dihitung," ujar Berisha.

Masalah ini menggelitik Ketua Urusan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana. Dia meminta ketidakberesan pemilu Albania segera diselidiki. Solana juga menghimbau agar reformasi politik dan ekonomi harus segera dilakukan jika Albania ingin bergabung dengan Uni Eropa. Para pengamat dan Organisasi Keamanan dan Kerja Sama Eropa menilai pemilu Albania hanya memenuhi sebagian standar komitmen internasional.

Philipus Parera dan Eduardus K. Dewanto (USA Today/BBC/AFP)