Mandat baru buat cory

KRISIS konstitusi, yang dikhawatirkan bisa menjegal pemerintahan Aquino, tampaknya akan serta-merta teratasi dengan pembentukan sebuah pemerintah revolusioner Selasa pekan ini. Kepada Presiden Corazon Aquino dilimpahkan kekuasaan mutlak selama enam bulan penuh hingga dengan itu ia berhak membubarkan parlemen -- yang dikuasai orang-orang Marcos -- dan membentuk lembaga perwakilan baru. Hak luar biasa Presiden itu juga dinyatakan kebal terhadap gugatan lembaga peradilan. Pemerintah revolusioner, yang ramai diisukan selama dua pekan belakangan, akhirnya oleh panitia lima menteri ditetapkan juga sebagai pemerintah baru Filipina. Keputusan penting itu diumumkan secara resmi oleh Presiden Aquino lewat jaringan tv saluran 4, pukul 4 Selasa sore waktu setempat. Sebuah konstitusi baru juga akan diberlakukan, sementara, sampai sebuah UUD siap disusun dan diratifikasi. Menurut sumber Istana Malacanang, UUD tersebut akan dimatangkan oleh sebuah komisi dalam tempo 90 hari. Sumber ini juga menyatakan, pada dasarnya pemerintah baru itu berwatak revolusioner, berasaskan demokrasi, dan bersifat sementara. Dengan pemerintah semacam itu, berbagai hambatan hukum dan konstitusional, yang selama satu bulan merintangi kelancaran pemerintahan Aquino, diharap bisa disingkirkan. Pemerintah itu juga menjamin supremasi sipil terhadap militer, satu dari beberapa prasyarat yang diperlukan agar kelangsungan demokrasi di negeri ini bisa dipertahankan. Dari berbagai laporan bisa diketahui, Cory termasuk orang terakhir yang memberi persetujuan untuk hak-hak luar biasa yang dilimpahkan kepadanya. Ia juga berkeberatan untuk istilah "revolusioner" alih-alih digunakannya kata "baru". Ketika Cory berpidato dalam upacara wisuda di Akademi Militer Filipina, Baguio, orang sebetulnya juga ingin mendengar kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan keamanan, tapi kejutan seperti itu tidak terjadi. Sang presiden justru bicara tentang tiga hal lain: pembersihan tubuh AFP (Angkatan Bersenjata Filipina) dari anasir-anasir tak bertanggung jawab peninggalan Marcos, pemantapan supremasi Sipil atas militer, dan seruan kepada gerilyawan komunis NPA (Tentara Rakyat Baru) agar turun gunung dan meletakkan senjata. Dalam berurusan dengan komunis, tekad baik Cory "mengagumkan" tapi juga mencemaskan. Ia masih bisa bersikap lunak ketika NPA melipatgandakan serangan bersenjata mereka. Sejak Cory Aquino berkuasa sebulan lalu, sampai kini tercatat 260 orang tewas termasuk 200 tentara, sukarelawan, dan penduduk sipil. Kastaf AFP Jenderal Fidel Ramos memerintahkan seluruh jajaran militer siaga penuh. "Tidak ada pengumuman gencatan senjata dari pemerintah," kata Ramos tandas. Kepada Presiden Aquino dilaporkannya situasi di daerah yang semakin genting. Paling sedikit 300 gerilyawan komunis terlibat dalam lima serangan besar di seantero kepulauan Filipina. Padahal, sehari sebelumnya baru saja presiden itu bicara tentang rencana amnesti yang mencakup latihan kerja dan penampungan bagi orang-orang NPA. Sebagai proyek percontohan, amnesti itu pertama-tama akan dilaksanakan di Mindanao, basis terkuat NPA dan ajang pertempuran terganas selama ini. Tapi para pemimpin komunis ternyata sama sekah tidak menghiraukan amnesti. Kalaupun mereka menyetujui gencatan senjata, itu hanya mungkin dengan beberapa syarat: pembaruan dalam tubuh AFP dan penumpasan petugas keamanan swasta dan politikus lokal yang merajalela di bawah Marcos. Ini ditegaskan Jose Maria Sison, bekas ketua Partai Komunis Filipina, yang juga mengatakan, amnesti haruslah mengarah pada dua tujuan utama: berakhirnya monopoli atas tanah oleh para tuan tanah dan tamatnya riwayat imperialisme Amerika di Filipina. Itu berarti uluran Cory pada komunis, lewat pembebasan tapol, imbauan, dan amnesti, ternyata tidak dihargai. Sikap lunaknya malah dijadikan peluang oleh mereka untuk memojokkan pemerintah yang baru itu. Padahal, pada saat yang sama, Aquino dan kabinetnya masih harus menanggulangi tuntutan otonomi minoritas Islam, di samping krisis ekonomi yang muncul dalam berbagai masalah: pengangguran, beban utang luar negeri US$ 26 milyar, kemacetan di berbagai bidang usaha karena sistem konco, salah urus, dan juga pengaruh resesi dunia. Sampai kini pemerintah baru belum juga memantapkan satu program ekonomi yang mendetail, walau Aquino telah memperoleh dukungan baik dari pengusaha pribumi maupun dari bankir internasional. Sekelompok bank asing sudah pula menyediakan dana sebesar USS 10 milyar untuk menyukseskan perbaikan ekonomi, sementara IMF berusaha mempermudah urusan pembayaran utang US$ 26 milyar. Tidak cuma itu. Berangkat dari kepercayaan pada pribadi Corazon Aquino, banyak warga Filipina yang mematuhi anjurannya untuk tidak menarik simpanan mereka dari bank. Mata uang peso menjadi lebih kuat, dari nilai tukar 25 peso melaju ke 20 peso per US dolar. Padahal, dalam kuartal pertama tahun ini Filipina sudah mengalami defisit P 10 milyar akibat pemborosan yang dihamburkan Marcos untuk pemilu 7 Februari lalu. Hal ini dikemukakan Menteri Anggaran Alberto Romulo yang mengungkapkan bahwa kas negara nyaris kosong melompong. Sekalipun begitu, untuk meringankan beban rakyat, pemerintahan Aquino toh berjibaku dengan menurunkan harga bensin 50 centavos per liter. Ini berarti pemerintah kehilangan dana USS 104 juta, tanpa adanya dana penanti dari sumber lain. Tapi dalam kesuraman itu, beberapa titik terang muncul. Pemerintah AS akan memberi pinjaman tambahan USS 150 juta, dan 40 persen saham Philippine Overseas Telecommunication Corp. atas nama Marcos akan diserahkan kepada pemerintah Filipina. Sedangkan dalam upaya menguber harta Marcos, Manila sudah mengajukan perkara yang menyangkut USS 1,5 milyar ke pengadilan federal di Houston, AS. Isma Sawitri Laporan kantor-kantor berita