Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang sering mengambil sikap independen terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sekutu pemerintah sayap kanannya, mengatakan pada Rabu bahwa dia mengundurkan diri dari parlemen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilansir Channel NewsAsia, Gallant dipecat dari pemerintahan pada November oleh Netanyahu, setelah berbulan-bulan terjadi perselisihan mengenai genosida di Gaza. Namun, ia tetap mempertahankan kursinya sebagai anggota terpilih di Knesset.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sama seperti di medan perang, begitu juga dalam pelayanan publik. Ada saat-saat di mana seseorang harus berhenti, menilai dan memilih arah untuk mencapai tujuan," kata Gallant dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Gallant sering berselisih paham dengan Netanyahu dan sekutu koalisinya yang terdiri dari partai-partai sayap kanan dan agama, termasuk mengenai pengecualian yang diberikan kepada pria Yahudi ultra-Ortodoks untuk wajib militer – yang merupakan isu hangat.
Pada Maret 2023, Netanyahu memecat Gallant setelah dia mendesak penghentian rencana pemerintah yang sangat kontroversial untuk memotong kekuasaan Mahkamah Agung. Pemecatannya memicu protes massal dan Netanyahu menarik kembali keputusannya.
Gallant mengumumkan pengunduran dirinya melalui pesan video yang disiarkan oleh media Israel, mengatakan dia akan memberi tahu ketua Knesset tentang keputusannya.
Dia menekankan bahwa karirnya selama 45 tahun di bidang pelayanan publik hanyalah bagian dari perjalanan lebih besar yang masih jauh dari selesai, menurut The Jerusalem Post.
Meskipun mengundurkan diri, Gallant menegaskan kembali komitmennya terhadap Partai Likud, dengan mengatakan, "Jalan Likud adalah jalan saya."
Dengan mengundurkan diri secara sukarela, Gallant bertujuan untuk menghindari potensi sanksi yang dapat membatasi masa depan politiknya di Partai Likud. Kepergiannya memungkinkan dia untuk tetap memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilu berikutnya, dan berpotensi menjadi kandidat dari Partai Likud.
Seperti dilansir Anadolu, tentara Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 45.550 korban, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Pada November, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional karena perangnya di wilayah kantong tersebut.