Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kantor berita resmi Korea Utara KCNA mengecam "pembantaian etnis" yang terus dilakukan Israel di Jalur Gaza, ketika tentara negara Zionis itu melakukan serangan darat di Kota Rafah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Di awal invasi ke Jalur Gaza, Israel mendesak warga sipil Palestina di bagian utara dan tengah untuk pergi ke selatan demi 'keselamatan'. Dan mereka (Israel) seolah-olah menawarkan 'jalan keluar'," tulis KCNA pada Selasa 20 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Akibatnya, warga Gaza terus memenuhi kota kecil itu, yang kini disesaki 1,4 juta orang pengungsi.
Namun, militer Israel kemudian diperintahkan melancarkan serangan darat ke Rafah dengan dalih "menyerang target-target teroris", tulis KCNA.
Pada 11 Februari, Israel membombardir rumah penampungan pengungsi di Rafah dan menewaskan puluhan penghuninya. Satu hari kemudian, Israel menewaskan 100 orang dan melukai ratusan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.
Menurut media pelat merah Korut itu, juru bicara militer Israel tanpa tedeng aling-aling mengatakan bahwa "menewaskan dua orang untuk membunuh satu milisi Hamas" adalah serangan yang "sangat efektif".
Hal itu menjadi bukti bahwa situasi di Rafah saat ini memang direncanakan dan dilakukan secara sadar oleh Israel untuk "melenyapkan bangsa Palestina", kata KCNA.
"Jelas bahwa jika operasi darat besar-besaran dilancarkan, seluruh kota itu akan menjadi 'kuburan massal warga Palestina'," tulis media Korut itu.
Menurut KCNA, aksi militer Israel di Rafah menjadi sangat berbahaya sehingga berpotensi menghancurkan sebuah bangsa, dan Amerika Serikat seperti kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah.
Dewan Keamanan PBB akan menggelar pengumpulan suara (voting) terhadap resolusi yang diajukan Aljazair agar jeda kemanusiaan segera diberlakukan. Namun, Amerika Serikat sudah menyatakan penolakannya.
"AS tidak mendukung resolusi itu dan (resolusi) itu tidak akan diadopsi," kata KCNA mengutip Duta Besar AS untuk PBB.
ANTARA
Foto 
