Melucuti kuku dan gigi irak

BEGINILAH nasib pihak yang kalah dalam peperangan. Tanpa punya kesempatan untuk ikut bicara, Kamis pekan lalu, Irak betul-betul dihabisi Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan resolusi 687. Serangkaian syarat yang begitu mengenaskan untuk Irak dipasang agar gencatan senjata resmi bisa ditandatangani. Setelah itu, baru 100 ribu pasukan Amerika yang sekarang menduduki Irak Selatan bisa ditarik keluar. Bagaimana jika Irak menolak resolusi itu, memang belum dirumuskan. Namun, kehadiran seratus ribu pasukan bersenjata lengkap itu tentu sangat mengganggu Saddam Hussein. Bisa jadi perang akan terus berlanjut. Toh penghentian pertempuran selama lebih dari sebulan terakhir ini hanyalah hasil kesepakatan sementara antara kedua belah pihak yang bisa dengan segera dibatalkan. Serangkaian syarat itu sungguh mencekik. Misalnya, semua senjata Irak yang dianggap ampuh harus dihancurkan atau dipindahkan keluar dari Irak di bawah pengawasan internasional. Selain senjata-senjata biologi, kimia, dan nuklir, peluru kendali yang jangkauannya lebih dari 10 km juga masuk daftar. Tampaknya, Amerika dan sekutu Arabnya tak mau mengambil risiko sedikit pun, dan ingin memotong taring dan kuku Saddam sampai habis. Kalau rudal jarak jauh Irak, antara lain Scud yang populer itu, betul-betul dimusnahkan, Israel juga terbebas dari ancaman. Sekutu menghitung, di luar Scud tampaknya memang tak ada lagi kekuatan dahsyat Irak yang tersisa - termasuk senjata kimia dan nuklir. Selain rudal disebut juga senjata-senjata lain termasuk nuklir karena ada dugaan, Irak masih menyimpan bahan baku bom atom. Sebelum perang, Irak mendapat kiriman 13 kg uranium murni U-235, yang bisa dijadikan bahan bakar bom. Selain dari Prancis, Irak juga menerima sekitar 10 kg dari Soviet. Itu sebabnya pemusnahan senjata menempati peringkat teratas dari serangkaian syarat itu. Jika semua senjata Irak betul-betul sudah musnah, barulah negeri yang sudah compang-camping ini diizinkan menjual kembali minyaknya ke luar negeri. Tetapi itu pun dengan syarat. Sebagian dari penjualan minyak itu harus disetor ke badan pengelola yang akan dibentuk PBB. Dana inilah yang akan dipakai untuk membayar pampasan perang. Bisa dibayangkan betapa berat beban bagi Irak jika ia menerima resolusi ini. "Memaksa kami membayar pampasan perang sambil terus memberlakukan sanksi ekonomi tentu saja akan melumpuhkan Irak sama sekali," kata Duta Besar Irak di PBB, Abdul Amir Al Anbari. Itu sebabnya dari semula Al Anbari sudah memberi isyarat, pihaknya memerlukan waktu yang cukup lama sebelum menyatakan ya atau tidak pada syarat gencatan senjata itu. Di Baghdad sendiri reaksi keras juga muncul. Sejak awal pemerintah Irak berupaya menolak resolusi yang disebutnya merampok kedaulatan Irak ini. Al-Jumhouriyah, koran pemerintah Irak, menyebutkan resolusi ini menunjukkan keinginan Amerika memaksakan dominasinya. "Kepentingan Amerika jelas. Ingin mengontrol sumber kekayaan dunia yakni minyak," demikian koran itu menulis. YH