Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Istilah Junta Militer kembali mengemuka ketika para pendemo menyuarakan kekhawatiran ketika revisi UU TNI disahkan DPR, Kamis, 20 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kekhawatiran ini didasari oleh kondisi dan situasi di negara-negara yang dikuasai oleh junta militer pada saat ini, seperti Myanmar dan Sudan. Apa sebenarnya junta militer? Apa bedanya dengan kediktatoran militer? Apakah memang begitu menakutkannya rezim semacam ini? Berikut, penjelasannya:
Definisi Junta Militer
Menurut Britannica, “junta” berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “rapat”. Junta juga diterjemahkan sebagai komite atau dewan administratif, terutama yang memerintah suatu negara setelah kudeta dan sebelum pemerintahan yang sah didirikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kata ini mulai digunakan secara luas pada abad ke-16 untuk menyebut berbagai komite konsultatif pemerintah di Spanyol. Perlawanan rakyat Spanyol terhadap invasi Napoleon (1808) dikelola oleh junta-junta provinsi. Komite nasional adalah pusat junta suprema. Dalam perang saudara atau gangguan revolusioner berikutnya di Spanyol, Yunani, atau Amerika Latin, badan-badan serupa, yang dipilih atau ditunjuk sendiri, biasanya disebut junta.
Seiring perkembangan waktu, junta kerap disematkan pada kediktatoran militer yang diperintah oleh sekelompok perwira tinggi. Dalam kediktatoran militer, para pemimpin militer memegang kendali penuh atau sebagian besar atas rakyat dan fungsi-fungsi pemerintahan. Sebagai bentuk pemerintahan otokratis, kediktatoran militer dapat diperintah oleh satu orang kuat militer yang otoritasnya tidak terbatas atau oleh sekelompok perwira tinggi militer - "junta militer" - yang sampai batas tertentu dapat membatasi otoritas diktator.
Karakteristik Rezim Militer
Dalam banyak kasus, kediktatoran militer berkuasa setelah menggulingkan pemerintah sipil dalam kudeta. Biasanya, diktator militer membubarkan pemerintahan sipil sepenuhnya. Kadang-kadang, komponen-komponen struktur pemerintahan sipil dapat dipulihkan setelah kudeta, tetapi dikontrol secara ketat oleh militer.
Bersamaan dengan penangguhan atau pencabutan hak-hak konstitusional dan kebebasan, karakteristik yang hampir universal dari kediktatoran militer adalah pemberlakuan darurat militer atau keadaan darurat nasional permanen yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian rakyat dengan ketakutan akan serangan yang terus-menerus.
Rezim militer biasanya mengabaikan hak asasi manusia dan melakukan tindakan ekstrem untuk membungkam oposisi politik. Ironisnya, para diktator militer sering kali membenarkan kekuasaan mereka sebagai cara untuk melindungi rakyat dari ideologi politik yang "berbahaya". Sebagai contoh, ancaman komunisme atau sosialisme sering digunakan untuk membenarkan rezim militer di Amerika Latin.
Memanfaatkan asumsi publik bahwa militer netral secara politik, kediktatoran militer mungkin berusaha menggambarkan diri mereka sebagai "penyelamat" rakyat dari politisi sipil yang korup dan eksploitatif. Sebagai contoh, banyak junta militer yang mengadopsi nama-nama seperti "Komite Pembebasan Nasional" di Polandia pada awal tahun 1980-an, atau "Dewan Pemelihara Perdamaian dan Ketertiban" di Thailand saat ini.
Karena gaya pemerintahan mereka yang menindas sering kali menimbulkan ketidaksetujuan publik, kediktatoran militer sering kali keluar dengan cara yang sama seperti mereka masuk-melalui kudeta atau pemberontakan rakyat yang sebenarnya atau yang akan terjadi.
Kediktatoran Militer vs Kediktatoran Sipil
Berbeda dengan kediktatoran militer, kediktatoran sipil adalah bentuk pemerintahan otokratis yang tidak mendapatkan kekuasaannya secara langsung dari angkatan bersenjata.
Tidak seperti kediktatoran militer, kediktatoran sipil tidak memiliki akses langsung ke basis dukungan yang terorganisir seperti tentara. Sebaliknya, diktator sipil mengambil dan mempertahankan kekuasaan dengan mengendalikan partai politik yang dominan dan proses pemilihan umum atau dengan memenangkan dukungan rakyat yang fanatik.
Alih-alih menggunakan ancaman kekuatan militer, diktator sipil yang karismatik menggunakan teknik-teknik seperti penyebaran propaganda bombastis dan perang psikologis untuk menciptakan perasaan dukungan dan nasionalisme yang seperti kultus di antara rakyat. Kediktatoran sipil yang bergantung pada dominasi politik cenderung bertahan lebih lama daripada kediktatoran yang didukung oleh kultus personalistik.
Tanpa dukungan otomatis dari angkatan bersenjata, diktator sipil lebih kecil kemungkinannya dibandingkan diktator militer untuk melibatkan negara dalam perang luar negeri dan digulingkan oleh pemberontakan atau pemberontakan. Kediktatoran sipil juga lebih mungkin digantikan oleh demokrasi atau monarki konstitusional daripada kediktatoran militer.
Rezim Militer Terkenal Abad ke-20
Setelah menjadi hal yang umum di seluruh Amerika Latin, Afrika, dan Timur Tengah, prevalensi kediktatoran militer telah menurun sejak awal 1990-an. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, rezim militer semakin sulit untuk merebut kekuasaan dengan menggunakan ancaman komunisme untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara demokrasi Barat yang kuat seperti Amerika Serikat. Beberapa contoh negara yang dikuasai rezim militer adalah:
Thailand
Pada 22 Mei 2014, pemerintah sementara Thailand digulingkan dalam kudeta tak berdarah yang dipimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha, komandan Angkatan Darat Thailand. Prayuth membentuk junta militer, Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), untuk memerintah negara. Junta mencabut konstitusi. Rezim baru ini mengumumkan darurat militer, dan melarang segala bentuk ekspresi politik. Pada tahun 2017, NCPO mengeluarkan konstitusi sementara yang memberikan kekuasaan penuh kepada dirinya sendiri dan membentuk badan legislatif boneka, yang dengan suara bulat memilih perdana menteri Prayuth.
Brasil
Dari 1964 hingga 1985, Brasil dikendalikan oleh kediktatoran militer yang otoriter. Setelah mengambil alih kekuasaan dalam sebuah kudeta, para komandan Angkatan Darat Brasil, yang didukung oleh kepentingan anti-komunis, termasuk Amerika Serikat, memberlakukan konstitusi baru yang membatasi kebebasan berbicara dan melarang oposisi politik. Rezim militer mendapatkan dukungan rakyat dengan mendorong nasionalisme, menjanjikan pertumbuhan ekonomi, dan menolak komunisme. Brasil secara resmi memulihkan demokrasi pada tahun 1988.
Cile
Pada 11 September 1973, pemerintah sosialis Chili pimpinan Salvador Allende digulingkan dalam sebuah kudeta yang didukung oleh Amerika Serikat. Selama 17 tahun berikutnya, junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet mengatur periode pelanggaran hak asasi manusia yang paling brutal dalam sejarah Cile.
Selama apa yang disebut "rekonstruksi nasional", rezim Pinochet melarang partisipasi politik, mengeksekusi lebih dari 3.000 orang yang dicurigai sebagai pembangkang, menyiksa puluhan ribu tahanan politik, dan memaksa sekitar 200.000 orang Cile ke pengasingan. Meskipun Cile kembali ke demokrasi pada 1990, rakyatnya masih terus menderita akibat dampak kediktatoran militer Pinochet dalam kehidupan politik dan ekonomi.
Argentina
Setelah menggulingkan Presiden Isabel Perón dalam kudeta pada 24 Maret 1976, junta perwira militer sayap kanan memerintah Argentina hingga demokrasi dipulihkan pada bulan Desember 1983. Beroperasi dengan nama resmi Proses Reorganisasi Nasional, junta ini menindas kaum minoritas sosial, memberlakukan sensor, dan menempatkan semua tingkat pemerintahan di bawah kendali militer. Selama periode kediktatoran militer Argentina yang disebut "Perang Kotor", sebanyak 30.000 warga negara dibunuh atau "dihilangkan". Pada tahun 1985, lima pemimpin mantan junta militer yang berkuasa dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pilihan Editor: Negara-negara Eropa Perketat Peringatan Perjalanan ke AS
Foto 
