Mengadili suchinda

SUCHINDA Kraprayoon dan empat jenderal diadukan ke kantor polisi. Bekas kepala staf angkatan darat Thai dan bekas perdana menteri yang dituduh berada di belakang pembantaian demonstran pertengahan Mei lalu itu dituduh melakukan pembunuhan berencana. Pengaduan itu disampaikan oleh para keluarga enam korban -- dari 52 jiwa -- pembantaian gerakan prodemokrasi Mei lalu. Tindakan pengaduan itu dimungkinkan setelah pekan lalu parlemen Muangthai membatalkan amnesti umum yang dikeluarkan Suchinda dekat setelah pembantaian demonstrasi. Amnesti tersebut jelas untuk menghindarkan pengadilan terhadap mereka yang terlibat pembantaian itu. Tapi pengaduan itu belum dapat dilimpahkan ke pengadilan. Pihak kepolisian masih menunggu hasil keputusan Dewan Juri Kehakiman yang hari-hari ini tengah mengkaji keabsahan pembatalan itu. Sementara itu, Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa keempat jenderal dan Suchinda yang memiliki kekebalan hukum itu hanya dapat disidangkan oleh pengadilan militer. Lagi pula, menurut PM Chuan Leekpai, para ahli waris dan keluarga korban gerakan prodemokrasi Mei itu telah memperoleh ganti rugi Rp 4 juta sampai Rp 10 juta. Mungkin Leekpai akan mengambil jalan kompromi, hanya menyeret sejumlah perwira menengah ke depan pengadilan, bukannya para jenderal.