Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
GREENLAND baru saja menyelesaikan pemilihan umum di tengah-tengah janji Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih kendali atas pulau tersebut, Selasa, 11 Maret 2025. Partai Demokraatit yang merupakan partai oposisi pro-bisnis di Greenland, yang mendukung pendekatan yang lambat menuju kemerdekaan dari Denmark, memenangi pemilihan parlemen, Reuters melaporkan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bulan lalu, Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menyerukan pemilihan umum dini melalui sebuah unggahan di media sosial, dengan menyatakan, "Kita berada dalam masa yang serius. Waktu yang belum pernah kita alami di negara kita. Saatnya bukan untuk perpecahan internal tetapi untuk kerja sama dan persatuan untuk negara kita. Saya sekali lagi lebih dari siap untuk bekerja untuk Anda dan memimpin negara kita."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak Trump kembali menjabat, ia telah menghidupkan kembali diskusi tentang penguasaan Greenland, sesuatu yang pertama kali ia bicarakan pada 2019, mengingat lokasinya yang strategis dan kaya akan sumber daya alam.
Trump pada awalnya tidak mengesampingkan kekuatan militer untuk menguasai wilayah tersebut, yang membuat banyak warga Greenland khawatir. Ia kemudian melunakkan pendiriannya, dengan menyatakan bahwa ia akan menghormati kehendak masyarakat setempat dan "siap menginvestasikan miliaran dolar" jika mereka bergabung dengan AS.
Egede menekankan bahwa pulau itu tidak untuk dijual dan menganjurkan pemerintah koalisi yang luas untuk melawan tekanan dari luar. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada Senin oleh lembaga penyiaran Denmark, DR, dia menolak tawaran Trump sebagai tidak sopan, dan menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan negara lain sebagai gantinya.
Keenam partai politik utama mendukung kemerdekaan, namun berbeda pendapat tentang bagaimana dan kapan kemerdekaan itu dapat dicapai. Dalam debat terakhir di lembaga penyiaran negara Greenland, KNR, pada Senin, para pemimpin dari lima partai yang saat ini duduk di parlemen dengan suara bulat mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai Trump.
Namun, ternyata ketertarikan AS terhadap Greenland bukan hanya keinginan Trump. Menurut Al Jazeera, AS telah lama menginginkan Greenland masuk ke wilayahnya.
Sejarah Permintaan Pengambilalihan oleh AS
1867 - Menteri Luar Negeri AS saat itu menjajaki pembelian Greenland dan Islandia dari Denmark, tetapi Denmark tidak menunjukkan minat untuk menjualnya.
1910 - Pertukaran tanah tiga arah yang akan melibatkan AS memperoleh Greenland dengan imbalan memberikan bagian dari Filipina yang dikuasai AS kepada Denmark, dan kembalinya Schleswig Utara dari Jerman kembali ke Denmark.
1941 - Selama Perang Dunia II, AS dan Denmark sepakat untuk mengizinkan pasukan Amerika mempertahankan Greenland. Lokasinya yang strategis sangat penting untuk melawan kapal selam Jerman dan mengamankan rute pelayaran. AS mempertahankan kehadiran militer sepanjang Perang Dingin, menggunakan Greenland untuk radar peringatan dini dan memantau aktivitas Soviet.
1946 - AS secara diam-diam menawarkan Denmark 100 juta dolar AS dalam bentuk emas untuk Greenland. Hal ini dianggap sebagai "kebutuhan militer" di bawah Presiden Harry Truman.
1955 - Kepala staf gabungan AS merekomendasikan untuk mencoba membeli Greenland untuk memastikan akses militer, tetapi tidak ada tawaran resmi yang dibuat.
2019 - Trump pertama kali melontarkan ide pembelian Greenland oleh AS dari Denmark, namun ditolak oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Hal ini menyebabkan pembatalan kunjungan kenegaraan Trump ke Kopenhagen.
2025 - Presiden Trump mengatakan bahwa memiliki Greenland adalah "keharusan" bagi keamanan AS. Pada bulan Februari, anggota Kongres dari Partai Republik, Earl "Buddy" Carter, memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang akan memberi wewenang kepada presiden untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Denmark untuk membeli atau mengakuisisi Greenland.
Presiden Donald Trump berbicara tentang Greenland saat ia berpidato di hadapan sidang gabungan Kongres di ruang DPR di Capitol AS di Washington.
Mengapa Ada Pangkalan Militer AS di Greenland?
Pangkalan Antariksa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Pangkalan Udara Thule, terletak di sudut barat laut Greenland. Pangkalan ini merupakan instalasi paling utara dari Departemen Pertahanan AS, dan dioperasikan oleh Grup Pangkalan Antariksa ke-821 dan merupakan bagian dari Pangkalan Antariksa Delta 1.
Pangkalan ini mendukung peringatan rudal, pertahanan rudal, dan misi pengawasan ruang angkasa serta komando dan kontrol satelit. Pangkalan ini diposisikan secara strategis untuk melawan aktivitas Rusia di Arktik. Sekitar 650 personel ditempatkan di pangkalan militer ini, termasuk anggota Angkatan Udara dan Angkatan Antariksa AS, serta kontraktor sipil Kanada, Denmark, dan Greenland.
Berdasarkan perjanjian 1951 dengan Denmark, AS diizinkan untuk membangun dan memelihara fasilitas militer di Greenland sebagai bagian dari pertahanan bersama dalam kerangka NATO.
Denmark juga memiliki kehadiran militer di Greenland di bawah Komando Arktik Gabungan, yang berkantor pusat di Nuuk. Tugas utamanya adalah operasi pengawasan dan pencarian dan penyelamatan, dan "penegasan kedaulatan dan pertahanan militer Greenland dan Kepulauan Faroe", demikian menurut Kementerian Pertahanan Denmark.
Pilihan Editor: Greenland Gelar Pemilu di Bawah Bayang-bayang Trump
Foto 
