Jalan Simpang Biksu

Para biksu juga berpartisipasi dalam rangkaian aksi boikot publik pada Maret lalu. Mereka bahkan sampai membalikkan mangkuk yang biasa dipakai untuk menampung sumbangan masyarakat. Biasanya, setelah menerima derma, para biksu memberikan berkat kepada para penderma. Gestur para biksu membalikkan mangkuknya menjadi lambang penolakan terhadap junta militer.

Biksu turun ke jalan bersama masyrakat sipil memprotes kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Februari 2021. Myanmar Now/Handout via REUTERS

Selama ini biksu menjadi tokoh sentral dalam kehidupan warga Myanmar. Sekitar 90 persen dari populasi Myanmar yang berjumlah 54 juta jiwa itu menganut ajaran Buddha. Komite keagamaan atau Sangha bahkan berperan besar memberikan legitimasi terhadap pemerintah. "Ada simbiosis antara pemerintah, raja, dan para biksu Buddha di Myanmar," ujar Richard Hosey, peneliti politik dari International Crisis Group.

Menurut Hosey, petinggi militer juga sangat bergantung pada hubungan dengan Sangha untuk memperkuat kekuasaannya. "(Ini) juga untuk menyediakan layanan religius kepada rezim dan para pemimpinnya," tutur peneliti itu, seperti dilaporkan Bloomberg.

Pengaruh para biksu itu kerap muncul dalam setiap pergolakan politik Myanmar. Para biksu prodemokrasi bahkan ikut turun gelanggang bersama masyarakat menentang junta militer pada 1988. Tentara lalu memberangus gerakan perlawanan itu dengan kekerasan yang menyebabkan sekitar 3.000 orang tewas dan ribuan lainnya dipenjara.

Ribuan biksu juga berada di garis depan ketika terjadi Revolusi Saffron, merujuk pada warna jubah mereka, pada September 2007. Gerakan yang diikuti para pelajar dan aktivis politik itu merupakan protes atas kebijakan junta militer memotong subsidi bahan bakar yang membuat kehidupan rakyat makin terjepit di tengah harga-harga barang yang melejit.

Setelah kudeta militer terjadi pada 1 Februari lalu, sebagian besar biksu langsung bergerak memberi dukungan kepada demonstran. Namun tentara sudah berjaga. Tiga biksu senior yang sebelumnya terlibat dalam Revolusi Saffron langsung dicokok pada hari kudeta. Salah satu di antaranya adalah Ariyawuntha, kepala biara Myawaddy Mingyi di Mandalay yang dikenal sangat kritis terhadap rezim militer.

Sebelum digelandang, Ariyawuntha sempat memberikan khotbah kepada aparat keamanan yang menantinya. Menurut dia, Myanmar menjadi negara miskin karena keserakahan para prajurit dan biksu yang ingin memperkaya diri sendiri. "Kita semua bertanggung jawab untuk memperbaiki perilaku buruk itu demi bangsa ini," ucapnya, seperti dilaporkan Myanmar Now.

Sebanyak 47 biksu anggota Sangha Maha Nayaka atau Mahana, lembaga kepala biara Buddha yang dibentuk negara, mendesak junta militer menghentikan kekerasan, penyiksaan, dan penahanan demonstran. Para pemuka agama itu juga meminta pemerintah menyelesaikan krisis dengan cara damai lewat dialog. Hal ini dinilai paling sesuai dengan ajaran Buddha. "Mirip seperti pembangkangan sipil," ujar seorang kepala biara yang juga menjadi anggota Mahana, seperti dilaporkan The Diplomat.

Meski demikian, sikap para biarawan tidaklah padu. Dalam laporan International Crisis Group pada 2017, ada kelompok biksu nasionalis yang justru menyokong rezim tentara. Hal ini dipicu oleh kekhawatiran mereka bahwa pemerintahan di bawah kendali Aung San Suu Kyi dan NLD yang mengusung nilai toleransi beragama bisa mengancam umat Buddha.

Para biksu pendukung kudeta ini juga mendapat panggung. Menurut biksu Sitagu Sayadaw, dalam khotbahnya di hadapan para pejabat militer pada Oktober 2017, kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya diperbolehkan. Pasalnya, kata Sitagu, seperti dilaporkan Foreign Policy, etnis Rohingya dianggap bukan manusia seutuhnya. Kala itu etnis Rohingya berada dalam tekanan serangan Tatmadaw yang membuat mereka terpaksa mengungsi.

Empat tahun sebelumnya, pernyataan biksu Ashin Wirathu sudah memantik konflik sektarian. Dia menyuarakan pemboikotan bisnis yang dijalankan warga muslim Myanmar. Biksu Wirathu, seperti dilaporkan Reuters, juga menyebut masjid sebagai "sarang musuh". Gara-gara ucapannya, kaum muslim semakin tertekan.

Biksu Wiranthu dan kelompoknya yang dikenal sebagai gerakan 969 kerap dikaitkan dengan aksi kekerasan yang menimpa etnis minoritas dan warga muslim di Myanmar. Pemerintah Myanmar, yang kala itu masih di bawah kendali kubu Aung Sang Suu Kyi, mengejar biksu Wirathu. Dia didakwa menghasut publik dengan ujaran kebencian.

Wirathu akhirnya menyerahkan diri ke polisi di Yangon enam hari sebelum pemilihan umum parlemen Myanmar digelar pada 8 November 2020. Meski menyerah, Wirathu tetap berkukuh menuduh pemerintah dan partai berkuasa NLD sudah merisaknya. Wirathu termasuk dalam barisan penyokong klaim kubu militer bahwa hasil pemilihan umum 2020 yang dimenangi NLD sudah dicurangi. Mereka juga menyatakan bahwa Tatmadaw adalah pelindung negara.

Setelah melakukan kudeta, junta militer terus berusaha memperkuat relasi mereka dengan kelompok religius nasionalis. Media-media pemerintah kerap melaporkan aktivitas pejabat negara serta pembersihan pagoda-pagoda yang sebelumnya berantakan digerebek Tatmadaw atau tentara Myanmar.

Ketika unjuk rasa berakhir ricuh, ada biksu-biksu yang ikut memburu para demonstran. Pada pertengahan Februari lalu, misalnya, sekelompok biksu membawa ketapel mengejar para pemrotes yang datang ke biara Bingalar di Yangon. Para biksu itu juga menyandang tongkat besar dan memukuli mobil-mobil di jalan.

Biksu kepala kelompok Wirawintha, Kaythara, menyebut para biksu dan pendukungnya yang terlibat kerusuhan itu tidak bisa mengendalikan diri. Meski tak ada di lokasi kejadian, dia mengaku tahu siapa saja biksu yang terlibat dalam insiden itu. Kaythara juga mendukung keputusan rezim militer yang menyebut partai Aung Sang Suu Kyi mencurangi pemilihan umum. Menurut dia, setiap orang punya pandangan berbeda tentang Tatmadaw. "Tapi Tatmadaw harus menjalankan tugasnya sesuai konstitusi," kata dia.

Biksu Sitagu Sayadaw juga sempat tutup mulut ketika tentara menembaki demonstran dan menyebabkan 50 orang tewas di awal kerusuhan. Dia dikenal dekat dengan pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing. Para pengikutnya kecewa dan mempertanyakan sikap diamnya soal kekerasan tersebut. Lewat akun Facebooknya, banyak orang meminta biksu itu bisa menghentikan kekerasan.

Menteri agama yang baru ditunjuk junta buru-buru bertemu dengan dan memberi sumbangan dana kepada Sitagu Sayadaw. Junta juga mengangkat sejumlah simpatisan nasionalis untuk menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan dan membebaskan para tokoh antimuslim dari penjara sebagai bagian dari amnesti umum terhadap lebih dari 23 ribu narapidana.

Sikap biksu Sitagu itu berbeda dengan masa ketika dia rajin mengkritik rezim militer dalam khotbahnya pada periode 1988 hingga awal 2000. Ketika pemerintah sipil mulai berkembang pada awal 2011, dia justru berharap Presiden Thein Sein, yang merupakan bagian dari junta militer, dipilih lagi.

Setelah dikritik bertubi-tubi, biksu Sitagu Sayadaw sedikit berubah. Pada awal Maret lalu, bersama sembilan biksu pemimpin sekte Shwe Kyin, Sitagu mendesak pemimpin militer Min Aung Hlaing menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil dan tak mencuri atau merusak properti warga. Para biksu itu juga meminta Min Aung Hlaing menjadi penganut Buddha yang baik.

Direktur Center for Global Policy Azeem Ibrahim mengatakan gerakan para biksu menentang kudeta militer bisa membawa perubahan penting di Myanmar. Pasalnya, kata Ibrahim dalam kolomnya di situs Arab News, para biksu adalah kelompok sipil dengan pengaruh politik besar, terutama dalam membentuk pemerintahan setelah kudeta. "Itulah sebabnya militer selalu bekerja keras mendapatkan dukungan para biksu," tutur penulis buku The Rohingyas: Inside Myanmar's Genocide itu.

Keputusan para biksu yang memilih berada di pihak penentang kudeta Myanmar juga mencerminkan sikap mereka kala mendukung gerakan prodemokrasi sebelumnya. Ibrahim mengatakan sejarah aliansi para biksu dengan kubu Aung Sang Suu Kyi dan NLD bisa jadi lebih penting dibanding hal yang ditawarkan kubu militer saat ini. "Efeknya tak langsung terasa, tapi mereka bisa membawa hal yang paling dibutuhkan dalam aksi protes yang selama ini selalu kurang, yaitu organisasi," ujarnya.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA (MYANMAR NOW, THE IRRAWADDY, FOREIGN POLICY, REUTERS, THE STRAIT TIMES, NEW MANDALA)