Restu Muktamar dari Ciganjur

Ahmad menolak permintaan itu karena merasa menjadi kader PKB dan ayahnya, Hasan Bisri Syafii, adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Belakangan, PKB mengusung Ahmad sebagai calon bupati, tapi dia kalah. Wakil Bendahara PKB Bambang Susanto mengatakan partainya tak pernah meminta mahar untuk tiket pilkada. “Itu hoaks,” ucapnya.

Dalam komunikasi dengan Yenny, Ahmad mengaku menceritakan juga soal cawe-cawe Muhaimin Iskandar dalam pemilihan Ketua PKB di daerah. Dia meminta Yenny mendukung rencana muktamar luar biasa PKB. Namun, kata Ahmad, Yenny meminta dia bersabar. “Karena (Yenny) sedang berkonsolidasi,” tuturnya. Juru bicara Yenny, Imron Rosyadi Hamid, membenarkan adanya percakapan tersebut. Dia mengaku menerima pengaduan serupa dari banyak pengurus daerah.

Dorongan muktamar luar biasa juga muncul dari para pengikut Gus Dur di Jawa Barat. Koordinator Gusdurian Jawa Barat, Enjang Hudori, mengatakan pendukung Gus Dur telah melobi pengurus PKB yang aktif ataupun telah dipecat oleh Muhaimin agar mendorong muktamar luar biasa. “Semua setuju, tinggal menunggu restu Ciganjur,” kata Ketua Barikade Gus Dur Jawa Barat ini. Ciganjur yang dimaksud Enjang adalah tempat tinggal keluarga Gus Dur.

Tak hanya menerima masukan dari kader PKB dan pendukung Gus Dur, Yenny juga belakangan aktif berkeliling daerah menemui ulama Nahdlatul Ulama, organisasi yang menjadi basis suara PKB. Menurut Imron Rosyadi Hamid, Yenny telah bertemu dengan para kiai di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun Imron membantah jika pertemuan tersebut dikatakan spesifik membahas PKB. Meski mempersilakan kader PKB mendorong muktamar luar biasa, kata Imron, Yenny tak mau terlalu jauh mencampuri urusan PKB.

Ketua Barikade Gus Dur Jawa Timur, Ahmad Ariza, membenarkan jika disebut telah bertemu dengan Yenny di Jombang pada Jumat, 2 April lalu. Ketika itu, Yenny menziarahi makam Gus Dur. “Ada beberapa kiai juga,” ujarnya pada Jumat, 16 April lalu.

•••

PERTIKAIAN antara Muhaimin Iskandar dan Abdurrahman Wahid tak kunjung usai sejak 2008. Saat itu, Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa memecat Muhaimin sebagai ketua dewan tanfidz. Muhaimin dipecat karena dianggap terlalu dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Muhaimin melawan keputusan pamannya itu. Kedua kubu sama-sama menggelar muktamar luar biasa.

Pada 30 April-1 Mei 2008, Gus Dur menggelar Muktamar Luar Biasa PKB di Parung, Bogor, Jawa Barat. Perhelatan itu mengukuhkan Gus Dur sebagai ketua dewan syura, Ali Masykur Musa sebagai ketua umum, dan Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid sebagai sekretaris jenderal. Sehari kemudian, giliran Muhaimin Iskandar menggelar muktamar luar biasa di Ancol, Jakarta. Namun pengadilan mengembalikan kepengurusan PKB hasil Muktamar Semarang 2005 dengan Muhaimin dan Lukman Edy menjabat ketua umum dan sekretaris jenderal.

Setelah mengalahkan Gus Dur, Muhaimin memecat Yenny Wahid sebagai sekretaris jenderal. Yenny diangkat sebagai sekretaris jenderal pada 2007 menggantikan Lukman Edy. Menurut sejumlah politikus PKB, hingga kini hubungan keluarga Gus Dur dan Muhaimin tak pernah sejalan.

Nama Yenny Wahid kini digadang-gadang menggantikan Muhaimin Iskandar. Informasi ini dibenarkan oleh mantan Ketua PKB Karawang, Ahmad Zamakhsyari. Juru bicara Yenny, Imron Rosyadi Hamid, mendengar permintaan serupa dari pengurus PKB di daerah. “Ada suara dari bawah yang ingin Mbak Yenny jadi ketua umum. Tapi dia belum berpikir sejauh itu,” ujar Imron pada Jumat, 16 April lalu.

Bukan hanya Yenny Wahid yang menjadi kandidat menggantikan Muhaimin Iskandar. Ahmad Zamakhsyari mengatakan nama Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang juga Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pun beredar di kalangan pengurus dan mantan pengurus PKB di daerah. Foto Yenny dan Yaqut juga terpampang dalam poster digital bertulisan “2021 saatnya PKB kembali ke Ciganjur”.

Tiga politikus PKB yang mengetahui manuver Yaqut bercerita, Yaqut telah membentuk tim untuk mendorong muktamar luar biasa. Adapun Ahmad mengaku ditelepon oleh Yaqut pada Senin, 12 April lalu. Menurut Ahmad, Yaqut mendukung dia terus menggaungkan rencana muktamar luar biasa. “Ada dua pesan, mantap dan hajar terus,” ujar Ahmad. Yaqut tak merespons panggilan telepon dan pesan yang dilayangkan Tempo. Sekretaris Jenderal GP Ansor Adung Abdul Rachman enggan menanggapi gerakan muktamar luar biasa di PKB. Ia juga tak mau berkomentar tentang komunikasi Yaqut dengan kader PKB.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di gedung Rabithah Alawiyah, Jakarta, 28 Desember 2020. Tempo/M. Taufan Rengganis

Yaqut Cholil Qoumas adalah putra salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Muhammad Cholil Bisri. Tiga politikus PKB menyebutkan hubungan Yaqut dengan Muhaimin Iskandar juga tak harmonis. Pada Desember 2020, misalnya, Muhaimin menolak Yaqut menjadi Menteri Agama. Narasumber yang sama bercerita, Muhaimin mengajukan nama lain, di antaranya Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Jazilul Fawaid. Namun Presiden Joko Widodo tetap melantik Yaqut sebagai Menteri Agama.

Pada Desember 2020, Ketua PKB Faisol Reza menampik jika hubungan Yaqut-Muhaimin disebut kurang harmonis. Faisol juga menyangkal jika Muhaimin dikatakan tak merekomendasikan Yaqut. “Ada beberapa nama yang kami rekomendasikan, termasuk Yaqut,” ujarnya.

•••

ABDUL Muhaimin Iskandar sadar bahwa kepemimpinannya sedang digoyang. Ketika memanggil bekas Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Karawang, Ahmad Zamakhsyari, ke rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 29 Maret lalu, Muhaimin mengatakan bahwa ia mengetahui ada upaya melengserkannya melalui mekanisme muktamar luar biasa. “Muhaimin bilang, dari dulu sudah seperti itu,” ujar Ahmad menceritakan pertemuannya dengan Muhaimin, Kamis, 15 April lalu. Pertemuan itu membahas suara keras Ahmad terhadap kepemimpinan Muhaimin.

Tiga pengurus PKB bercerita, Muhaimin pun mencoba meredam kegaduhan dari daerah yang ingin mendesak muktamar luar biasa. Ia menghentikan rencana pergantian pengurus PKB di sejumlah daerah sejak pertengahan Maret lalu. Muhaimin juga telah menggelar rapat terbatas yang salah satu keputusannya adalah memberikan instruksi agar pengurus partai tak merespons pertanyaan dari wartawan tentang gerakan muktamar luar biasa.

Menurut tiga politikus PKB dan seorang menteri, Muhaimin juga mengharapkan dukungan dari Istana. Pada 24 Maret lalu, dia bertemu dengan Wali Kota Surakarta yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Ia pun menggelar Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Alim Ulama PKB di Jakarta pada Kamis, 8 April lalu. Pembukaan acara itu dilakukan di Istana Presiden. Tiga politikus yang sama bercerita bahwa pertemuan di Istana itu digelar untuk meminta dukungan Jokowi.

Politikus PKB, Luqman Hakim, menampik anggapan bahwa kunjungan Muhaimin ke Solo sebagai langkah agar diperhatikan oleh Presiden. Luqman, yang ikut dalam pertemuan di Solo, bercerita, Muhaimin menitipkan PKB di Solo kepada Gibran. “Terakhir kali PKB dapat kursi DPRD Solo tahun 1999,” ucapnya. Ihwal acara Musyawarah Kerja Nasional dan Musyawarah Alim Ulama, Luqman mengatakan itu hanya acara rutin partainya. Ia enggan menanggapi gerakan muktamar luar biasa dari kader PKB di berbagai daerah.

Kakak Muhaimin, Abdul Halim Iskandar, juga irit bicara mengenai gerakan muktamar luar biasa. “Enggak ada, itu ketularan Demokrat,” ujarnya dalam wawancara dengan Tempo, Jumat, 9 April lalu. Halim merujuk pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat untuk menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

Di sisi lain, menurut dua petinggi PKB, Muhaimin mempersiapkan penggantinya sebagai Ketua Umum PKB meskipun jabatannya baru berakhir pada 2024. Penyebabnya, ia berniat maju sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sebagai penggantinya, Muhaimin disebut-sebut mendorong kakaknya yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Halim tertawa ketika dimintai tanggapan. Dia menyatakan regenerasi di partainya bakal mandek kalau ia menakhodai PKB. “Saya lebih layak jadi Ketua PBNU karena lebih tua. Dari sisi tuanya saja,” ujar Halim.

Muhaimin tak menjawab pesan dan panggilan telepon dari Tempo. Ia mengutus Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto untuk memberikan penjelasan. Menurut Bambang, tidak pernah ada pembicaraan Muhaimin mempersiapkan Halim sebagai penggantinya. Bambang juga menyebutkan komunikasi Muhaimin dan Presiden Joko Widodo berjalan baik. “Sebelum Mukernas dan Musyawarah Alim Ulama, Cak Imin beberapa kali bertemu dengan Presiden,” katanya.

HUSSEIN ABRI DONGORAN