Menunggu Pengungsi Pulang Kampung

NAEM Sarom, 21 tahun, semula seorang petani Khmer. Ketika orang di desanya menghindari rezim Polpot, dia turut mengungsi. Kini dia sudah 3 tahun tinggal di kamp Khao I Dang, provinsi Pranchinburi, 7 km dari perbatasan Kampuchea-Muangthai. Tahun lalu dia berhasil menyunting seorang gadis senegaranya. Karena bosan hidup dengan aturan dan ransum kamp, Naem Sarom melarikan diri ke perbatasan. Di situ, tempat sekitar 200.000 tentara Khmer Merah, orang lebih mudah mencari uang lewat pasar gelap yang sebetulnya dilarang. Kemudian dia kembali ke kamp secara sukarela, setelah uang dirasanya cukup di kantung. Tetapi istrinya sudah pindah ke kamp Kamphut. Si Nyonya muda, jangankan rindu, bahkan minta cerai. Setelah peristiwa itu, beberapa kali Naem Sarom mencoba bunuh diri. "Banyak yang sakit jiwa di sini," ujar pekerja dari Khao I Dang. Menurut catatan UNHCR, badan PBB, sampai akhir September lalu, jumlah pengungsi Indocina di Muangthai 168.000 orang. Mereka datang dari Laos, Kampuchea dan Vietnam. Daya-tarik eksodus ke Muangthai bukan saja karena jaraknya yang dekat. Tanahnya pun subur. Beras melimpah pula, dan harga makanan relatif murah. Tetapi semakin lama semakin sedikit negeri ketiga (AS, Kanada, Prancis, Australia, dll.) bersedia menampung mereka. Maka pemerintah Muangthai kini kewalahan. Untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan Kampuchea-Muangthai, Divisi AD Wilayah Dua selalu dalam keadaan siaga satu bahkan sudah tahunan. Sekitar 200.000 orang gerilya Khmer Merah (pemerintah Muangthai mencatat 300.000 orang) beroperasi di seputar situ. Dewan Keamanan Nasional, yang dipimpin oleh Prasong Soonsiri, mengawasi masalah pengungsi secara keseluruhan. Khusus pengungsi yang salah wilayah (displaced people) seperti suku-suku bangsa dari Laos dan Birma, berada dalam pengawasan Kementerian Dalam Negeri Muangthai. Pengungsi politik seperti mereka yang dari Kampuchea atau Vietnam berada di bawah pengawasan AD Muangthai yang bekerjasama dengan pihak UNHCR. Agar masalah pengungsi ini cepat rampung, pemerintah Muangthai berniat menutup semua kamp, kecuali 3 kamp saja untuk bangsa masing-masing dan 1 kamp pemrosesan. "Saya ragu ini akan berhasil," ujar seorang pejabat UNHCR. Rencana pencegahan lain dari pihak Muangthai ialah mereka yang datang setelah Januari 1981, tapi belum juga dipergikan ke negeri ketiga, akan dianggap sebagai "migran tak legal". Secar resml Muangthai memang tidak pernah mengakui adanva "pengunsi". Negeri ketiga tampaknya sudah membelot dalam hal pengungsi ini. "Kami tidak membuat macam-macam peraturan ketika menampung pengungsi," demikian Soonsiri di depan para duta besar negara-negara ketiga awal Oktober. "Mengapa kini anda mempersulit masalah imigrasi, dan macam-macam? " Muangthai menganggap bahwa negara ketiga terlalu pilih-pilih. Cuma yang berpendidikan dan berduit yang bisa ditampung. Karena itu, demikian tulis sangkok lost, "tak perlu kasak-kusuk berdiplomasi lagi. Dunia sudah tidak mempedulikan masalah ini lagi." Sebagai perbandingan, tahun 1981 UNHCR berhasil memboyong 102.000 pengungsi di Muangthai, sedang tahun ini diperkirakan 40.000 orang saja. Kalau tahun lalu AS sanggup menampung sekitar 100.000 pengungsi, untuk tahun fiskal 82-83, jatah Amerika untuk menerima pengungsi Indocina cuma 64.000 orang. Itu pun tampaknya tak bisa segera terpenuhi, karena pihak INS (Jawatan Naturalisasi dan Imigrasi) di AS semakin ketat dalam seleksi dan interviu. Walaupun tadinya sudah berada di kamp pemrosesan, mereka belum pasti akan berangkat karena macam-macam alasan. Prustrasi pun timbul, entah karena belum lancar berbahasa Inggris, atau tiada sponsor di negeri ketiga. Marshall Green, Ketua Kelompok Khusus Penasihat Masalah Pengungsi AS, berusaha mencari data obyektifnya Agustus tahun lalu, tapi tidak berhasil banyak. Tampaknya fraksi Deplu AS dengan Kementerian Kehakiman mengenai masalah ini belum juga usai. Dan karena hal yang berlarut-larut ini, Prasong Soonsiri pergi ke Jenewa, ke markas UNHCR. Hasilnya, menurut berita pekan lalu, baik dan buruk. Baiknya, Muangthai akan menerima bantuan US$ 32 juta di tahun mendatang, di samping badan PBB ini juga menyanggupi akan memberi makan sekitar 300.000 orang Khmer yang ada di perbatasan. Secara keseluruhan pemerintah Muangthai diperkirakan telah menerima bantuan US$ 230 juta. HASIL yang buruk dari oleh-oleh Soonsiri ialah dia tidak berhasil mendapat kepastian dari negara-negara Barat yang tadinya berjanji akan menyelesaikan masalah ini secara bersama. Karena itu, Perdana Menteri Prem Tinsulanonda telah berseru kepada anggota PBB lainnya agar membantu Muangthai dalam mengatasi hal ini. Kalau hal ini berlarut-larut, katanya, "mereka jadi orang Palestina Asia, yang mencari tempat menetap di tanah kami." Kebetulan, Jaksa Agung. AS William French Smith berkunjung ke Bangkok (dan Hongkong) dalam masalah narkotik yang cukup menggawat di AS. Dia berjanji pula untuk memperhatikan masalah pengungsi. "Tahun depan," demikian Smith, "kami akan menampung mereka lebih banyak." Keadaan di kamp kini sudah tidak memberi harapan bagi banyak pengungsi. Tapi mau ke mana? Sementara itu, Muangthai mulai merintis repatriasi sukarela. Kecuali orang Vietnam, sebagian orang Khmer dan Laos kabarnya bersedia mudik kembali ke kampung mereka. "Muangthai hendaknya bersabar sedikit, untuk merampungkan masalah ini," ujar seorang pejabat UNHCR.