Ke militerisasi akan lancar?

SEKITAR 50.400 personil militer AS di Jepang kini tersebar di beberapa pangkalan antara lain Okinawa dan Yokosuka. Pekan silam Washington menuntut agar jumlah perumahan mereka dalam tempo 5 tahun bisa menjadi 10.000 unit. Maka Jepang, menurut Asahi Shimbun, harus melipatduakan iurannya. Kalaupun ini benar, tak akan seberapa ongkosnya bagi Jepang. Tapi AS tetap mendesak agar Jepang meningkatkan anggaran pertahanannya. Teruuma setelah Uni Soviet menyerbu Afghanistan. (Desember 1979), Jepang diminta supaya turut memikul tanggung jawab sekuriti di kawasan Pasifik. Masalah peningkatan daya pertahanan masih menimbulkan debat seru di kalangan pemimpin dan politisi Jepang. Usul kenaikan anggaran militer, yang selama bertahun-tahun ditekan di bawah 1% dari GNP (libat tabel), masih diperjuangkan terus dengan susah payah. Sementara konstitusi Jepang khususnya pasal 9 melarang Jepang membangun Angkatan Bersenjata, dan sekaligus menladakan hak negeri itu untuk berperang. Di lain pihak AS, yang satu generasi sebelumnya sangat berperan dalam menggariskan pasal 9 UUD tersebut, kini tidak rela membiarkan Jepang melulu berlindung di bawah payung pertahanan Amerika . Pernah (Oktober 1981), Senator Jesse Helms mengusulkan peninjauan kembali atas Perjanjian Keamanan AS-Jepang, dengan maksud agar beban pertahanan AS bisa diringankan. Dua anggota Kongres AS, yakni Stephen Neal dan Clement Zablocki, mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan Jepang antara 1-2% GNP. Dan Presiden Ronald Reagan telah menyerukan hal yang sama. Memang dari semua sekutu AS, Jepang dalam kalangan militer paling mengecewakan. AS menyisihkan 6% GNP untuk pertahanan, negara-negara NATO 3-5% GNP. Jepang baru sejak April 1981 menyetujui penambahan anggaran sebanyak US$ 11,7 milyar, lebih tinggi 7,6% dari tahun sebelumnya, tapi masih di bawah 1% GNP. Washington berpendapat bahwa tambahan itu harus minimal 9,7%. Sejak 1972 perimbangan kekuatan di Pasifik saja memang sudah mengalami perubahan besar. Kekuatan pasukan AS di Jepang merosot sampai lebih kurang 50.000, di Kor-Sel hanya 39.000, di Taiwan dan Thailand ditarik habis sama sekali Sementara itu armada AS di Pasifik ditarik ke Samudra Hindia, sejak krisis kawasan Teluk yang berkepanjangan sampai skarang. Uni Soviet sebaliknya memperkuat armadanya di Pasitik, sebagian menghadapi RRC, sebagian lagi mengintai pulau-pulau di utara Jepang. Dalam kunjungannya April silam ke Tokyo, Menhan AS Caspar Weinberger mengulang-tegaskan betapa perlunya Jepang mempertahankan jalur kapal laut 1.000 mil. PM Suzuki waktu itu secara diplomatis menyatakan bahwa Jepang mampu mempertahankan jalur kapal laut itu dalam batas-batas yang dimungkinkan UUD-nya. Konsep jalur kapal laut (sea-lane) ini memang juga bertujuan mengamankan perjalanan kapal Jepang. Tugas pertahanan laut dengan sendirinya akan terbagi antara AS dan Jepang. Sebaliknya seorang pejabat dari Badan Pertahanan Jepang, atas pertanyaan Seiichi Okawa dari TEMPO, menyatakan bahwa 1.000 mil jalur kapal tersebut hanya perlu dipertahankan pada masa-masa darurat saja. Terutama di jalur Baratdaya yang membentang dari Osaka ke sebelah timur Taiwan, dan jalur Tenggara yang membentang dari Teluk Tokyo ke Pulau Guam. Menurut pejabat itu, dewasa ini ada 135 kapal selam Soviet di perairan Pasifik, 65 diantaranya bertenaga atom. Tak dapat tidak Jepang seharusnya merasa terancam. Buku putih yang dikeluarkan Badan Pertahanan Jepang juga menyatakan potensi angkatan laut, darat dan udara Soviet di Pasifik merupakan "ancaman teramat potensial terhadap keamanan Jepang." Dan ini dikaitkan dengan beberapa kelemahan serius dalam tubuh pasukan Bela Diri Jepang seperti kekurangan kronis pada pertahanan pangkalan udara yang layak, radar antipesawat udara, persenjataan antikapal selam, serta perlengkapan senjata modern lainnya. Pasukan Bela Diri, yang lebih sering dimanfaatkan untuk mengatasi bencana alam itu, kini punya berbagai persenjataan dan tank yang sudah ketinggalan zaman. Secara tak langsung. Kini Buku Putih ini menyarankan perlunya persenjataan modern untuk menjamin keamanan/pertahanan nasional, sekaligus memenuhi kewajiban Jepang pada sekutunya. Sementara itu sebual hasil penelitian dari Deplu Jepang bukan saja membenarkan pentingnya kekuatan militer dalam hubungan internasional tapi juga perlunya negeri itu mengimbangi kegiatan diplomasi dengan kekuatan pertahanan. Di sini secara tak langsung diakui Jepang tidak mungkin memperoleh semua lewat persahabatan semata-mata. Untuk militerisasi Jepang, seorang ahli ekonomi Jepang terkenal Michio Morishima dalam wawancara majalah South, Oktober, mengemukakan bahwa UUD harus diubah, tapi perubahan itu diduganya tidak akan mendapat rintangan. Sesudah militerisasi berjalan lancar dalam 5 tahun, diduganya Jepang akan sukses mengekspor senjata. Dan sesudah itu? "Banyak hal lain terjadi." Misalnya? "Perang-perang kecil akan pecah dengan Korea misalnya, atau Uni Soviet dalam tempo lebih kurang 10 tahun." Kedengarannya Morishima pesimistis sekali. Tapi ia menandaskan pula "Jepang di bidang ekonomi sukses, dalam hal keturunan (ras) superior, dan sekarang siap-siap memasuki tahap militerisasi. Langkah selanjutnya, jelas." Tapi latgkah itu apa, tidak disebutnya. Di Jakarta pekan silam, dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh beberapa ekonom terkemuka, seorang di antaranya mengutarakan pendapat yang mirip Morishima. "Jika beberapa waktu yang lalu Jepang bersikap marketoriented, maka di masa yad. negeri itu akan natural resources-oriented." Sama seperti Morishima, ekonom itu tidak menjelaskan lebih terperinci apa maksudnya. Memang, ramalan mereka bisa dianggap terlalu gamblang hingga tak perlu lagi diuraikan atau terlalu mengejutkan.