Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Momen

19 Oktober 2015 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

AMERIKA SERIKAT
Pengiriman Pasukan ke Kamerun

Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengumumkan pengiriman pasukan berkekuatan 300 personel ke Kamerun untuk menghadapi milisi Boko Haram. Tugas mereka mencakup intelijen udara, pengawasan, dan operasi pengintaian (ISR). "Mereka akan berada di Kamerun sampai tidak lagi dibutuhkan," ujarnya, seperti dilansir Al Jazeera, Kamis pekan lalu.

Juru bicara Departemen Pertahanan mengatakan ISR bakal mempermudah Kamerun dalam mengamankan perbatasan melawan kelompok ilegal pelaku kekerasan. Menurut dia, semua informasi yang dikumpulkan ISR Amerika akan digunakan untuk mendukung Kamerun, Nigeria, Niger, Chad, dan Benin dalam menjalankan operasi kontra-kekerasan melawan Boko Haram.

Dalam pemberitahuannya kepada Kongres, Obama menyebutkan saat ini ada sekitar 90 tentara Amerika dalam perjalanan menuju lokasi penempatan awal, yaitu Kota Garoua, Kamerun bagian utara, tak jauh dari perbatasan Nigeria. Mereka akan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone jenis Predator untuk pengintaian. Pesawat pengintai Amerika pernah ambil bagian dalam mencari 200 anak sekolah yang diculik Boko Haram tahun lalu. Namun inilah pertama kali pengerahan kekuatan Amerika dinyatakan untuk memerangi Boko Haram, kelompok penentang pendidikan Barat, yang berdiri pada 2002 di Nigeria.

Laporan BBC menyebutkan pengiriman pasukan ini berarti Amerika menyadari ancaman yang dihadapi sekutunya setelah Boko Haram menyatakan beraliansi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Kelompok itu telah menunjukkan ketahanan mereka melawan pasukan gabungan Kamerun, Chad, Niger, dan Nigeria.


INGGRIS
Kepolisian Berhenti Kepung Assange

Markas Besar Kepolisian London (Metropolitan Police Service/MPS) akhirnya menarik anggotanya yang selama 24 jam mengawasi Kedutaan Besar Ekuador, tempat tinggal Julian Assange. Mereka mengungkapkan pengawasan terhadap pendiri situs WikiLeaks itu tak lagi proporsional karena telah memakan biaya 11,1 juta pound sterling atau sekitar Rp 22,8 miliar.

Dalam pernyataannya, mereka mengakui sumber daya Kepolisian London terbatas. "MPS harus menyeimbangkan pengejaran keadilan untuk kasus ini dengan keamanan warga London, investigasi kejahatan, menahan pelaku penyerangan serius, lalu memutuskan respons yang proporsional," demikian pernyataan mereka, seperti dilansir Irish Times, Senin pekan lalu.

Meski demikian, MPS menyatakan operasi untuk menahan Assange akan tetap berlanjut, baik secara terang-terangan maupun rahasia. "MPS tidak akan menjelaskan bentuk kelanjutan operasi ataupun implikasi yang mengikutinya." Mereka menyadari tak satu pun strategi menarik Assange keluar dari kedutaan berhasil hingga saat ini.

Kristin Hraffnson, juru bicara WikiLeaks, berkomentar bahwa langkah tersebut bukan berarti pengawasan terhadap Assange berhenti. "Mereka menarik mundur polisi berseragam tapi meningkatkan operasi rahasia dan akan menahan (Assange) jika dia keluar dari kedutaan," kata Hraffnson.

Assange berlindung di Kedutaan Besar Ekuador, di pusat Kota London, sejak hampir empat tahun lalu. Pria asal Australia ini mencari suaka politik di sana pada Juni 2012 untuk menghindari ekstradisi ke Swedia, tempat dia dituntut atas kasus pemerkosaan. Swedia menolak menjamin Assange tak akan diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan spionase.


MYANMAR
Gencatan Senjata Sein

Pemerintah Myanmar dan delapan kelompok pemberontak menandatangani perjanjian gencatan senjata untuk mengakhiri konflik yang sudah berusia lima tahun. Presiden Thein Sein, yang memimpin upacara penandatanganan, mengatakan ingin mengakhiri perselisihan etnis di wilayah utara negara itu.

Kesepakatan ini membuka peluang dialog politis antara kelompok pemberontak dan pemerintah. "Perjanjian gencatan senjata nasional adalah pemberian bersejarah dari kita kepada generasi masa depan," kata Sein, seperti dilaporkan The Guardian, Kamis pekan lalu. Penandatanganan disaksikan perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Cina, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, tidak tampak.

Etnis minoritas di Myanmar telah lama meminta otonomi akibat diskriminasi dan kurangnya pelayanan publik di wilayah perbatasan dibanding etnis mayoritas Bamar yang beragama Buddha. Ketika merdeka dari Inggris pada 1948, Myanmar justru memasuki perang saudara. Kelompok pemberontak yang merasa terdiskriminasi bermunculan. Di antara mereka, yang dominan adalah Kachin Independence Army, Shan State Army, dan United Wa State Army. Kesepakatan damai pernah ditempuh pada 2011, tapi gagal.

Kini kelompok-kelompok itu absen dalam kesepakatan. Sein menyatakan akan tetap mengupayakan perdamaian. "Kami akan berusaha lebih keras untuk membuat kesepakatan dengan kelompok lain," katanya. Kritik menyebut kesepakatan ini hanya manuver Sein menjelang pemilihan umum 8 November agar tampak sebagai inisiator perdamaian.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus