Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Momen

26 Januari 2015 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PRANCIS
Beleid Hadang Radikalisasi

Dua pekan setelah serangan teroris di kantor mingguan satire Charlie Hebdo dan supermarket Kosher di Paris, pemerintah Prancis mengambil tindakan keras. Paris berencana menerapkan sepaket kebijakan antiterorisme baru. Salah satunya dengan pengerahan 2.680 orang di lembaga keamanan, sekitar 1.100 adalah petugas intelijen. "Prioritas pertama adalah mengerahkan sumber daya manusia dan teknik dari lembaga intelijen," kata Perdana Menteri Manuel Valls, pekan lalu.

Bahkan rencana pengurangan tentara pun diubah. Sebanyak 7.500 tentara yang tadinya akan masuk program pengurangan tentara demi menghemat anggaran kini dipertahankan.

Pencegahan radikalisasi juga dilakukan. Pemerintah akan menambah 60 ulama, dari 120 yang sudah ada, yang dipekerjakan di penjara-penjara di seluruh negeri. Ini karena diyakini proses radikalisasi dua tersangka pelaku serangan di Charlie Hebdo dan supermarket Paris, Cherif Kouachi dan Amedy Coulibaly, berlangsung di penjara. Narapidana yang terkait dengan kelompok Islam ekstrem juga akan diisolasi.

Selain itu, pemerintah akan "berperang" melawan radikalisasi di Internet. Perusahaan penyedia layanan Internet dan jejaring sosial diminta bekerja sama. Untuk tindakan antiterorisme ini, pemerintah menyiapkan dana US$ 990 (sekitar Rp 12,3 triliun) untuk tiga tahun.

ARAB SAUDI
Raja Pembaru Itu Mangkat

Arab Saudi kehilangan pemimpin yang dikenal sebagai pembaru. Raja Abdullah mangkat pada pukul 1 pagi, Jumat pekan lalu. Sebelumnya, orang nomor satu di Arab Saudi ini dirawat di rumah sakit selama beberapa pekan akibat pneumonia. "Dia akan diingat sebagai reformis dalam keluarga kerajaan," kata Hashem Ahelbarra dari Al Jazeera. "Dia menggantikan saudaranya pada waktu sulit dan memulai reformasi."

Sebagai raja mulai 2006, setelah Raja Fahd wafat, ia membuka sedikit pintu reformasi. Putra ke-13 dari 37 anak laki-laki Raja Abdul Aziz ini—ibu Abdullah, Fahda, adalah istri ke-8 dari 16 istri Abdul Aziz—membolehkan kritik oleh media terhadap pemerintah. Dia juga membuka pintu bagi perempuan untuk bekerja. "Saya menghargai hak-hak perempuan. Ibu saya perempuan, adik saya perempuan, anak saya perempuan, istri saya perempuan," katanya. Pada 2011, ia melebarkan pintu bagi perempuan untuk memilih dalam pemilu. Bahkan kemudian perempuan bisa maju dalam pemilihan kepala daerah.

Di panggung internasional ia juga disegani, bahkan sebelum menjadi raja. Saat menjadi putra mahkota dan deputi perdana menteri, mulai 1996, Abdullah dikenal berani terhadap Barat. Pada 1991, setelah invasi Irak ke Kuwait, dia enggan mendukung penempatan militer Amerika di Saudi. Tapi Raja Fahd tak mendengarkannya. Setelah menjadi "raja" pada 1996, saat Raja Fahd terkena stroke, Abdullah tak berubah. Ketika Amerika akan mengirimkan pasukan ke Irak untuk menjatuhkan Saddam Hussein, ia tegas tak mengizinkan pesawat-pesawat Amerika menggunakan Pangkalan Udara Pangeran Sultan tanpa resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Abdullah telah pergi. Pangeran Salman bin Abdulaziz al-Saud, 79 tahun, pun menggantikannya, menjadi raja negeri petrodolar itu.

PAPUA NUGINI
Mogok Makan di Manus

Bentrokan terjadi antara para pencari suaka yang ditahan di kamp di Pulau Manus dan aparat keamanan Papua Nugini pada awal pekan lalu. Para pencari suaka ini memblokade pintu gerbang kompleks tahanan. Sebelumnya, sekitar 700 pencari suaka atau dua pertiga penghuni tahanan di Pulau Manus ini telah lebih dari sepekan mogok makan. Bahkan sebagian menjahit bibir, juga memakan bubuk sabun cuci.

"Mereka menginginkan ada diskusi tentang bagaimana mereka bisa aman dalam penempatan," kata Ian Rintoul, juru bicara The Refugee Action Coalition, yang berkontak-kontakan dengan para pencari suaka di Pulau Manus. Para pencari suaka memprotes rencana pemerintah Australia menempatkan para pencari suaka di Papua Nugini. Sedangkan warga setempat banyak yang menolak mereka, sehingga mereka khawatir terhadap keamanan.

Dalam pernyataan persnya, Menteri Imigrasi Papua Nugini Rimbink Pato menyangkal penolakan warga. Menurut dia, tak semua warga Manus menolak pencari suaka. Sedangkan Menteri Imigrasi Australia Peter Dutton menyatakan pemerintah Australia tengah memproses aplikasi para pencari suaka.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus