Momen

VENEZUELA
Paksa Cuci Gudang

Pemerintah Venezuela menyita toko barang elektronik berjaringan Daka karena dinilai menetapkan harga terlalu tinggi. Selanjutnya pemerintah akan menjualnya dengan harga wajar. "Kita melakukan ini untuk kebaikan bangsa. Kosongkan penyimpanan, kosongkan gudang," kata Presiden Nicholas Maduro. Toko barang elektronik JVG di sebelah timur Karakas, ibu kota Venezuela, juga disita negara.

Pengawas pemerintah menemukan harga sejumlah produk di Daka dinaikkan hingga sepuluh kali lipat. Contohnya sebuah mesin penyejuk udara dibanderol 36 ribu bolivars atau sekitar Rp 57 juta, sementara toko milik pemerintah menjualnya 7.000 bolivars.

Maduro berjanji menjual barang-barang milik Daka itu. Maka, setelah pengumuman penyitaan itu, ribuan warga Venezuela mendatangi toko barang elektronik ini untuk mendapatkan harga sekitar seperempat dari harga sebelumnya.

Kubu oposisi menilai langkah penyitaan bakal menaikkan tingkat inflasi. Saat ini inflasi diperkirakan mencapai 54 persen.

Laporan BBC dari Karakas menyebutkan belakangan ada kesulitan mendapatkan produk-produk di pasar. Masalah lain, toko milik negara menggunakan mata uang dolar Amerika dengan kurs resmi untuk membeli produk impor. Sedangkan kalangan swasta harus mendapatkan dolar dari pasar gelap—kursnya bisa tujuh kali lebih tinggi.

PAKISTAN
Menolak Saya Malala

Buku pegiat pendidikan Malala Yousafzai dilarang beredar di sekolah-sekolah swasta di Pakistan. Buku perempuan itu dituding menyebarkan kebencian kepada Pakistan.

Seperti dilaporkan Al-Jazeera, buku itu juga dinilai mewakili suara Barat dan kurang menghargai Nabi Muhammad karena tidak mencantumkan gelarnya. Malala menuangkan catatan hidupnya dalam buku berjudul Saya Malala. Dia menulisnya bersama jurnalis Inggris, Christina Lamb.

Ketua Federasi Sekolah Swasta Pakistan Kashif Mirza mengakui buku itu memang bagus, tapi kontroversial. "Jadi alat propaganda Barat," ujarnya kepada Al-­Jazeera.

Ketua Persatuan Manajemen Sekolah Swasta Pakistan Adib Javedani menegaskan, Saya Malala tidak akan beredar di sekolah-sekolah dalam naungan organisasinya. Menurut dia, 40 ribu sekolah menolak buku itu.

Malala, yang berasal dari Kota Mingora di Distrik Swat, Khyber Pakhtunkha, terus memperjuangkan pendidikan dan hak perempuan Pakistan. Sejak berusia 11 tahun, dia sudah mengabarkan kejamnya pemerintah Taliban di blognya dengan nama samaran. Kepalanya pernah ditembak Taliban dan hingga kini ia terus mendapat ancaman.

AMERIKA SERIKAT
Protes Dewan Hak Asasi Manusia

Organisasi pegiat hak asasi manusia mengecam hasil pemilihan anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa pekan lalu di New York, Amerika Serikat. Mereka memprotes terpilihnya Cina, Rusia, Arab Saudi, Vietnam, dan Aljazair sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Negara-negara itu dikenal kerap menolak petugas PBB yang akan melakukan penyelidikan di wilayahnya. "Negara-negara yang tidak mengizinkan petugas HAM PBB melakukan penyelidikan seharusnya dipertanyakan," kata Direktur Advokasi Global Human Rights Watch Peggy Hicks kepada BBC.

Kritik lain datang dari UN Watch, lembaga pengawas kegiatan PBB. UN Watch mengatakan masuknya negara-negara itu ke Dewan HAM PBB seperti menjadikan "tukang bakar sebagai kepala pemadam kebakaran".

Dewan HAM PBB berkedudukan di Jenewa dan didirikan pada 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB. Komisi terpaksa dibubarkan setelah dianggap gagal menekan negara-negara pelanggar hak asasi. Anggota Dewan HAM PBB dipilih berdasarkan kawasan dan akan menjabat selama tiga tahun. Kali ini Majelis Umum PBB memilih 14 negara baru untuk memenuhi komposisi 47 negara anggota Dewan HAM PBB.

PRANCIS
Ngotot Nuklir

Prancis mendesak Iran agar menghentikan operasi di reaktor Arak, yang selama ini dianggap sebagai aset Iran untuk memperkaya uranium sampai 20 persen. Penolakan ini merupakan poin paling mencuat dalam perundingan negara P5+1 (Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan Jerman) dengan Iran di Jenewa, Swiss, Jumat dua pekan lalu.

Prancis menekankan posisi Israel yang merasa terancam jika Iran benar-benar memproduksi senjata nuklir. "Kekhawatiran keamanan Israel dan semua negara wilayah ini harus diperhitungkan," kata Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius seperti dikutip Reuters.

Iran dan negara-negara 5P+1 terus berdebat soal program nuklir. Iran tetap dicurigai memperkaya uranium untuk mengembangkan senjata nuklir. Namun Teheran terus membantahnya. "Kami belum mencapai kesepakatan," ucap Fabius.

Proses kesepakatan berjalan alot. Di sela perundingan sempat dilakukan negosiasi antara delegasi Iran, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Javad Zarif; Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry; dan Kepala Luar Negeri Uni Eropa Urusan Catherine Ashton.

Menteri Javad Zarif menilai sikap keras Prancis itu lebih ngotot ketimbang sikap Amerika. Dia mengatakan pihaknya berkomitmen meneruskan pembicaraan di Jenewa pada 20 November 2013.

AFGANISTAN
Rekor Candu

Laporan tahunan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyebutkan panen raya candu Afganistan pada Mei 2013 mencapai 5.500 ton. Jumlah ini 49 persen lebih tinggi daripada tahun lalu dan lebih besar dibanding produksi seluruh dunia di luar Afganistan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga internasional berusaha membantu Afganistan lepas dari ketergantungan pada perdagangan narkoba. Sejumlah pemerintah provinsi di Afganistan tercatat pernah berhasil memberantas pertanian candu.

Namun sentimen negatif akan masa depan negara terkait dengan penarikan pasukan asing dan berkurangnya bantuan internasional memicu bisnis candu kembali marak. Tren peningkatan sudah dimulai pada 2010. Para petani kembali menanam candu seiring dengan munculnya penyakit tanaman tahun sebelumnya.

MESIR
Jam Malam Usai

Pengadilan Mesir memerintahkan pencabutan status darurat dan pemberlakuan jam malam di sana, Selasa pekan lalu.

Mesir memberlakukan jam malam dan menerapkan status darurat militer sejak 14 Agustus lalu setelah aparat keamanan membubarkan paksa dua kamp unjuk rasa pendukung presiden terguling, Muhammad Mursi, di Kairo, Agustus lalu, yang menyebabkan ratusan orang tewas.

Status darurat dan jam malam awalnya hanya berlangsung sebulan, tapi pemerintah memperpanjangnya hingga menjadi tiga bulan. Putusan pengadilan ini mempercepat dua hari berakhirnya masa berlaku kebijakan itu, yang semula akan kedaluwarsa pada Kamis.

Penasihat Perdana Menteri Mesir, Hazem el-Beblawi, mengatakan keadaan darurat dan pemberlakuan jam malam efektif berakhir pada Selasa pukul 16.00 waktu setempat. Namun kabinet Mesir kemudian menyatakan akan menerapkan perintah itu setelah ada salinan putusan pengadilan.

Keadaan darurat dan jam malam memungkinkan aparat keamanan melakukan penangkapan tanpa surat perintah dan penggeledahan ke rumah warga. Namun kebijakan ini juga dikritik karena mematikan roda bisnis di Kairo dan Mesir. Padahal pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali perekonomiannya.