Momen

ASEAN
ASEAN Bebas Senjata Nuklir

Para menteri luar negeri ASEAN menyepakati Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Kesepakatan ini muncul setelah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina menjamin tidak ada senjata nuklir yang mengancam negara Asia Tenggara.

"Meski hasilnya tidak 100 persen seperti yang diharapkan, ini merupakan kompromi mencapai titik temu," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Rabu pekan lalu.

Lima negara ini akan segera mengikuti Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir di kawasan ASEAN seiring dengan ditandatanganinya aturan itu. Traktat tersebut akan mengikat mereka dan merealisasi jaminan zona bebas senjata nuklir. Para stakeholder juga menyiapkan tindak lanjutnya, sehingga pelaksanaan traktat ini sesuai dengan yang diharapkan.

FILIPINA
Arroyo Dicekal

Departemen Hukum dan Biro Imigrasi Filipina mencekal mantan presiden Gloria Macapagal-Arroyo bepergian ke luar negeri. Biro Imigrasi Filipina tidak mengizinkan dia meninggalkan Bandar Udara Ninoy Aquino untuk memeriksakan kesehatannya ke Singapura, Rabu pekan lalu.

"Ia merasa kurang baik setelah peristiwa yang terjadi pada hari Selasa," ujar juru bicara Arroyo, Elena Bautista Horn, Kamis pekan lalu. Selasa pekan lalu, sebenarnya Mahkamah Agung Filipina memerintahkan kedua lembaga itu mencabut status cekal Arroyo dan suaminya. Surat pencabutan cekal Arroyo dikeluarkan Mahkamah Agung Filipina setelah pengajuan permohonan banding Arroyo disetujui Pengadilan Tinggi Filipina. Dalam berkas banding, Arroyo meminta Menteri Hukum Leila de Lima dan Kepala Imigrasi Ricardo David Jr mencabut status cekalnya.

Arroyo dicekal karena proses investigasi dugaan korupsi dan kecurangan pemilu yang dilakukan Arroyo serta suaminya di Mindanao pada 2007 masih berjalan. Pengadilan tinggi mengabulkan permohonan banding dengan dasar asas praduga tak bersalah, karena Arroyo belum didakwa sama sekali.

SURIAH
Sanksi dari Liga Arab

Liga Arab meminta Presiden Bashar al-Assad menghentikan kekerasan terhadap demonstran antipemerintah dan mengizinkan pihak ketiga memantau proses perdamaian. Sabtu pekan lalu, mereka juga mengancam menjatuhkan sanksi finansial bila pemerintah Al-Assad tidak mengindahkannya.

"Ini adalah keputusan yang sulit bagi kami, tapi kami lebih bertanggung jawab atas segala pertumpahan darah saudara kami yang berada di Suriah," ujar Perdana Menteri Qatar Syekh Hamad bin Jaseem al-Thani, Rabu pekan lalu. Saat ini, Liga Arab dikabarkan mempersiapkan draf sanksi ekonomi untuk Suriah. Anggota Liga Arab menyebut sanksi itu tindakan cepat untuk melindungi rakyat sipil Suriah dan menentang segala jenis intervensi asing.

Voting Liga Arab pada 12 November memutuskan penghentian sementara Suriah dari keanggotaan Liga Arab. Pemerintahan Bashar al-Assad dianggap gagal mewujudkan rencana perdamaian dan menolak menghentikan tindak kekerasan terhadap demonstran. Berdasarkan data yang dihimpun Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentara keamanan rezim Al-Assad telah menewaskan 3.500 pendemo antipemerintah, yang melakukan aksinya sejak Maret lalu.

KUWAIT
Demo Antipemerintah

Ratusan demonstran antipemerintah menyerbu gedung parlemen Kuwait pada Selasa pekan lalu. Mereka menggelar demonstrasi besar setelah polisi dengan paksa membubarkan aksi yang menuntut mundur Perdana Menteri Syekh Nasser al-Mohammad al-Sabah.

Beberapa penegak hukum oposisi menuduh Al-Sabah terlibat korupsi. Ia dianggap membiarkan transfer uang secara ilegal ke beberapa negara kecil di luar negara-negara Arab. Tuduhan itu menjadi kabur setelah dilakukan voting di parlemen. Meski begitu, pihak oposisi terus bergerak mencari isu lain untuk menjatuhkannya.

"Apa yang dilakukan para pemuda dan aktivis memiliki legitimasi kuat atas menyebarnya tindak pidana korupsi," ujar salah satu pemimpin demonstran antipemerintah, Mubarak al-Waalan. Inilah protes kedua setelah protes terhadap pemerintah pada Desember tahun lalu. Saat itu, hanya segelintir elite yang menyokong gerakan tersebut. Gerakan semakin besar setelah 16 anggota parlemen Kuwait diketahui menerima US$ 350 juta tiga bulan kemudian. Sebagian uang itu digunakan untuk berkampanye.

AUSTRALIA
Pasukan Amerika di Australia

Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan menempatkan 2.500 marinir di Australia. Langkah yang dinilai sebagai upaya strategis menghadang Cina, negeri yang tengah meluaskan pengaruh militer dan ekonomi ke Asia-Pasifik.

"Amerika Serikat akan memainkan peran yang lebih besar dan jangka panjang dalam membentuk wilayah Asia-Pasifik di masa depan," kata Obama, Kamis pekan lalu, di Canberra. Menurut dia, pemotongan anggaran pertahanan sebagaimana direncanakan tidak akan dilakukan jika mengorbankan kawasan. Rencana pengiriman pasukan ini muncul setelah adanya kesepakatan Obama dengan Perdana Menteri Julia Gillard. Inilah kehadiran militer Amerika setelah sekian lama sejak Perang Vietnam.

Amerika Serikat tak akan membangun pangkalan militer baru di benua itu, tapi akan menggunakan fasilitas Australia. Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di Jepang dan Korea Selatan sejak akhir Perang Dunia II. Keberadaannya di Asia Tenggara berkurang setelah penutupan pangkalan utama Filipina di Clark Field dan Subic Bay pada 1990-an.

THAILAND
Setujui Pengajuan Amnesti Thaksin

Rapat kabinet yang dipimpin Wakil Perdana Menteri Thailand Chalerm Yubamrung sepakat mengusulkan amnesti untuk bekas perdana menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin adalah terpidana kasus korupsi dalam kesepakatan pembelian lahan Ratchadapisek, yang diputuskan pada 2008. Thaksin kini berada di Dubai. Pemberian amnesti bagi narapidana ini lazim dilakukan untuk menyambut ulang tahun Raja Thailand tiap 5 Desember.

Usul ini nantinya akan diseleksi Dewan Negara. Tahun lalu, pemberian amnesti diperuntukkan bagi semua kecuali narapidana kasus korupsi dan perdagangan narkoba.

"Pemerintah tetap menjalankannya sesuai dengan hukum. Keputusan bukan di pemerintah, melainkan di tangan kerajaan," kata Chalerm, Rabu pekan lalu. Draf amnesti ini menuai kritik keras dari partai oposisi. Bekas perdana menteri Abhisit Vejjajiva meminta usul itu dikaji secara teliti. Ia juga menuding, jika amnesti diberikan, itu merupakan upaya kembalinya Thaksin ke Thailand. "Itu tidak sesuai dengan aturan hukum," katanya.

Cheta Nilawaty, Eko Ari, Maria Rita (AFP, Inquirer.net, NY Times)