Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

MOMEN

20 Juni 2011 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

VIETNAM
Wajib Militer

PERDANA Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung menandatangani dekrit wajib militer Senin pekan lalu. Dekrit itu mulai berlaku 1 Agustus nanti. Nguyen mengatakan dekrit wajib militer tidak bertujuan memobilisasi penduduk menghadapi militer Cina.

Perintah wajib militer itu semakin memanaskan hubungan Vietnam dan Cina. Pada hari yang sama, Angkatan Laut Vietnam menggelar latihan menembak di Laut Cina Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, mengatakan beberapa negara bertindak sepihak sehingga mengganggu kedaulatan maritim Cina dan memperumit keadaan.

Laut Cina Selatan merupakan jalur kapal utama serta menyimpan cadangan gas dan minyak besar. Sejumlah negara yang memiliki batas wilayah di Laut Cina Selatan beberapa kali terlibat konflik dengan Cina. Hubungan Vietnam dan Cina memanas ketika Vietnam menganggap Cina melanggar zona ekonomi eksklusif pada Mei lalu. Hanoi menyatakan kapal mata-mata marinir Cina merusak kabel eksplorasi kapal survei minyak Vietnam. Cina dianggap melanggar konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut.

Vietnam meminta bantuan internasional dalam menyelesaikan sengketa ini. Sedangkan Beijing menolak campur tangan internasional karena hal ini bisa diselesaikan secara bilateral. ”Cina mencoba melindungi hak dan kepentingannya, bukan melanggar hak negara lain,” kata Hong Lei.

LIBANON
Kabinet Baru

PERDANA Menteri Libanon Najib Mikati mengumumkan susunan kabinetnya Senin pekan lalu. Kabinet ini memberikan 16 dari total 30 posisi kepada kelompok koalisi Hizbullah. ”Bukan berarti pemerintahan baru ini menjadi radikal dalam hubungan internasional,” ucap Mikati. ”Libanon punya hubungan baik dengan komunitas internasional dan kami akan menjaga stabilitas negeri ini.”

Libanon mengalami masa kekosongan pemerintahan selama lima bulan karena pemerintahan di bawah pimpinan Perdana Menteri Saad al-Hariri ambruk. Pada Januari 2011, sebelas dari 30 menteri mundur karena menolak intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelidiki kasus pembunuhan Perdana Menteri Al-Hariri, ayah Saad, pada 2005. Presiden dan parlemen memilih Mikati sebagai pengganti Saad. Namun Mikati tak juga menemukan komposisi kabinetnya karena perdebatan sengit tentang keterwakilan setiap kelompok.

Presiden Michel Suleiman mengatakan pemerintah baru ini membawa agenda Libanon tanpa intervensi asing. Kelompok oposisi menilai susunan kabinet yang mayoritas Syiah ini ditunggangi kepentingan Suriah dan Iran. ”Kami bisa menyelesaikan masalah sendiri,” kata Michel.

SINGAPURA
Hukuman Telanjang di Malaysia

DUA perempuan asal Singapura dilaporkan dihukum telanjang polisi imigrasi Malaysia karena dianggap masuk secara ilegal ke Johor Bahru. Harian Straits Times melaporkan, Rabu pekan lalu, keduanya melintasi perbatasan tanpa mengecap paspor. Lim—sebut saja namanya begitu—baru pertama kali ke Malaysia dengan menyetir mobil bersama rekannya, Chang.

Lim dan Chang dihukum jongkok serta disuruh membuka baju. Mereka dibebaskan setelah menjalani interogasi dan hukuman selama 15 jam. Pemerintah Singapura meminta konsulat di Johor Bahru melakukan investigasi. ”Kami mempertanyakan prosedur penahanan terhadap dua warga kami,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein mengatakan hukuman jongkok dan telanjang tak sesuai dengan standar operasi keimigrasian. Kementerian Dalam Negeri, kata dia, akan menyelidiki peristiwa itu dan melaporkannya ke Dewan Rakyat. ”Apa pun itu, kami akan mendalaminya,” ujarnya seperti dikutip kantor berita Bernama.

ITALIA
Referendum Tolak Nuklir

PENDUDUK Italia menolak rencana pemerintah menghidupkan kembali dan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam jajak pendapat yang digelar 12 dan 13 Juni lalu, 94,05 persen responden menolak pembangunan reaktor nuklir di Italia. Jajak pendapat memuat tiga tema: mengenai nuklir, privatisasi perusahaan air, dan harga air di Italia.

Pada awal Juni lalu, Mahkamah Agung Italia memutuskan penduduk Italia dapat memberikan suara melalui referendum. Hasil jajak pendapat itu akan menentukan keputusan pemerintah. Sebelum jajak pendapat, Perdana Menteri Silvio Berlusconi mengatakan akan mencari alternatif sumber energi terbarukan. ”Selamat tinggal, energi nuklir,” katanya.

Proyek pembangkit tenaga nuklir di Italia mati suri setelah kecelakaan Chernobyl. Berlusconi sempat mewacanakan soal menghidupkan kembali pembangkit tenaga nuklir untuk bisa mengatasi potensi krisis energi di Italia.

AMERIKA SERIKAT
Danai Jaringan Internet Siluman

PEMERINTAHAN Barack Obama mengucurkan dana jutaan dolar untuk membangun jaringan Internet dan telepon seluler bayangan di sejumlah negara otoriter. Program ini akan dipakai para aktivis yang sulit mengakses informasi karena jaringan diblokir rezim.

”Kami melihat semakin banyak orang di seluruh dunia menggunakan Internet, ponsel, dan teknologi lainnya untuk membuat suara mereka terdengar saat memprotes ketidakadilan dan berusaha mewujudkan aspirasinya,” kata Menteri Luar Negeri Hillary Clinton kepada The New York Times.

Program bernama ”Internet dalam Koper” ini dirancang agar mudah dibawa melintasi perbatasan dan memudahkan komunikasi nirkabel. Departemen Luar Negeri juga akan membiayai jaringan nirkabel siluman yang memungkinkan aktivis berkomunikasi tanpa terpantau rezim. Sejumlah negara yang menjadi target proyek ini adalah Iran, Suriah, dan Libya.

AFGANISTAN
Berbahaya buat Perempuan

AFGANISTAN merupakan tempat paling berbahaya di dunia bagi perempuan. Tingginya tingkat kekerasan, pelayanan kesehatan yang buruk, dan kemiskinan di Afganistan menciptakan situasi terburuk bagi perempuan.

”Serangan udara NATO dan budaya setempat menjadikan Afganistan sebagai negara yang berbahaya bagi wanita,” ujar Ketua Women Change Makers Antonella Notari pekan lalu.

Kesimpulan itu diperoleh Yayasan Thomson-Reuters, yang bermarkas di Inggris, melalui sebuah jajak pendapat. Penelitian itu dilakukan dengan meminta 213 ahli gender dari lima benua menyusun peringkat negara berbahaya bagi perempuan. Indikatornya adalah risiko, faktor budaya dan agama, akses terhadap pelayanan umum, serta perdagangan manusia.

Hasilnya, Afganistan menempati peringkat teratas—meskipun negara basis Taliban ini sudah diintervensi Barat selama 10 tahun.

India—negara demokrasi terbesar di dunia—berada di peringkat keempat negara paling berbahaya bagi perempuan. Penyebabnya adalah tingginya tingkat pembunuhan bayi perempuan dan perdagangan manusia untuk dijadikan pelacur. Adapun Somalia, yang selama 20 tahun ini tidak memiliki pemerintah pusat yang efektif, berada di posisi kelima.

Ninin Damayanti, Yandi M. Rofiyandi (NYTimes, BBC, Reuters)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus